Solok — Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda mendorong pelebaran sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir sebagai bagian dari penanganan pascagalodo di Kabupaten Solok. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas agar risiko bencana serupa dapat ditekan.
Hal tersebut disampaikan Zigo saat meninjau Kantor Bupati Solok dalam agenda reses perorangan Anggota DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (22/10/2026). Peninjauan turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Solok, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), dan Balai Cipta Karya.
Zigo menilai penanganan pascagalodo yang terjadi pada 21 September 2026 tidak cukup hanya berfokus pada perbaikan bangunan pemerintahan yang terdampak. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah mitigasi jangka panjang untuk melindungi kawasan permukiman dari ancaman banjir bandang.
“Yang harus menjadi perhatian utama adalah keselamatan masyarakat. Pelebaran sungai harus menjadi prioritas karena menyangkut keamanan warga, bukan hanya perkantoran pemerintah,” kata Zigo.
Ia mengusulkan pelebaran sungai sekitar 20 hingga 30 meter pada masing-masing sisi. Selain itu, Zigo mendorong pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendalian banjir berupa check dam, sabo dam, serta jalan inspeksi sungai.
Menurutnya, langkah tersebut perlu didukung kajian teknis menyeluruh oleh Balai Wilayah Sungai, mulai dari kondisi kawasan hulu hingga daerah permukiman yang berpotensi terdampak. Pencegahan aktivitas penebangan liar juga perlu diperkuat karena dapat memperburuk kondisi lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.
“Kalau memang kantor tidak direlokasi, pelebaran sungai harus menjadi prioritas. Namun, jika relokasi dilakukan, lokasi baru harus benar-benar aman dan status lahannya jelas,” ujarnya.
Selain penanganan sungai, Pemerintah Kabupaten Solok saat ini juga mempertimbangkan pilihan antara merenovasi kompleks perkantoran yang terdampak atau memindahkannya ke lokasi baru. Zigo berharap keputusan tersebut dapat ditetapkan paling lambat Desember 2026 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, ketersediaan lahan, dan kelanjutan pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok Effia Vivi Fortuna menjelaskan galodo sempat mengganggu aktivitas perkantoran selama sekitar satu bulan. Aktivitas perkantoran baru kembali berjalan normal dalam dua pekan terakhir setelah sejumlah kerusakan ditangani.
Pemerintah daerah, kata Effia, juga mempertimbangkan pemindahan sejumlah kantor ke kawasan yang dinilai lebih aman. Salah satu opsi yang dikaji adalah pemanfaatan lahan sekitar enam hektare untuk pengembangan kompleks perkantoran baru.
Sementara itu, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat Maria Doeni Isa menjelaskan tingkat kerusakan bangunan berbeda-beda. Kerusakan berat ditemukan pada sejumlah elemen struktural seperti kolom dan balok, sedangkan kategori kerusakan sedang terdapat pada gedung DPRD, Sekretariat Dewan, dan kantor pariwisata.
Sejumlah kantor lainnya mengalami kerusakan ringan, antara lain sekretariat, inspektorat, Bappelitbang, pertanian, dan kesehatan. Namun, rencana pemindahan perkantoran masih membutuhkan kajian lebih lanjut karena dokumen tata ruang provinsi menunjukkan adanya potensi risiko gempa dan likuefaksi pada lahan yang tengah dipertimbangkan.
Maria menyebut kebutuhan lahan untuk kompleks perkantoran diperkirakan mencapai sekitar lima hektare. Sementara itu, dari lahan seluas 7,3 hektare yang telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, tersisa sekitar 4,4 hektare.
Anggota DPRD Sumatera Barat Yogi Pratama turut meminta Pemerintah Kabupaten Solok mempertimbangkan risiko likuefaksi, kemampuan anggaran, dan kesesuaian tata ruang sebelum menentukan lokasi baru.
Zigo menilai keputusan mengenai perkantoran harus berjalan bersamaan dengan penanganan risiko bencana bagi masyarakat. Pelebaran sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta kajian teknis kawasan dinilai perlu menjadi bagian dari penanganan pascagalodo secara menyeluruh agar perlindungan terhadap masyarakat dapat diperkuat.