Banjarbaru — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta perlindungan kesehatan masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Menurut Yahya, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan, aktivitas sosial, keselamatan kerja, hingga produktivitas ekonomi masyarakat.
“Bagi Komisi IX, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran lahan. Paparan asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru, mengganggu aktivitas sekolah dan bekerja, serta menambah beban pelayanan kesehatan,” ujar Yahya saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Yahya menilai bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta penderita penyakit kronis perlu mendapat perhatian khusus. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan kelompok rentan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI turut melihat perkembangan gangguan kesehatan akibat paparan asap, ketersediaan obat-obatan dan masker, kesiapan puskesmas dan rumah sakit, serta efektivitas sistem rujukan dan penjangkauan masyarakat di wilayah terdampak.
Menurut Yahya, kesiapan fasilitas kesehatan tidak boleh baru diperkuat ketika jumlah pasien meningkat. Pencegahan dan antisipasi perlu dilakukan sejak awal agar masyarakat memperoleh penanganan sebelum kondisi kesehatannya memburuk.
Ia juga meminta sistem pemantauan kualitas udara diperkuat dan diintegrasikan dengan peringatan dini serta langkah penanganan yang jelas. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengambil keputusan lebih cepat ketika kualitas udara memburuk.
Langkah antisipasi dapat dilakukan melalui pengaturan kegiatan luar ruang, perlindungan bagi pekerja lapangan, penjangkauan layanan kesehatan hingga desa-desa terdampak, serta pemantauan aktif terhadap kondisi kelompok rentan.
“Kami berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, sehingga perlindungan kesehatan tidak baru dimulai ketika kasus penyakit meningkat,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Selain kesehatan masyarakat, Yahya turut menyoroti dampak kabut asap terhadap keselamatan dan produktivitas pekerja. Paparan asap dapat memengaruhi petani, pekebun, pekerja konstruksi, sektor transportasi, perdagangan, serta pekerja informal yang banyak beraktivitas di luar ruangan.
Karena itu, penanganan karhutla menurutnya perlu mencakup perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pengaturan aktivitas ketika kualitas udara memburuk, penyediaan alat pelindung yang sesuai, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja terdampak.
“Respons terhadap karhutla perlu mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, pengaturan aktivitas pada saat kualitas udara memburuk, penyediaan perlindungan yang memadai, serta akses layanan dan jaminan sosial bagi pekerja terdampak,” ujarnya.
Yahya menambahkan, pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan yang ditopang sektor sumber daya alam perlu diimbangi penciptaan lapangan kerja berkualitas, penghasilan yang layak, dan perlindungan tenaga kerja yang memadai.
Komisi IX DPR RI juga memberi perhatian terhadap penerapan norma ketenagakerjaan, perlindungan pekerja alih daya, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Yahya menilai penanganan karhutla beserta dampaknya membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, keselamatan pekerja, serta akses jaminan sosial berjalan secara optimal.
Ia turut mengapresiasi pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, petugas lapangan, relawan, mitra kerja, dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan dampak karhutla.
“Semoga sinergi dan komitmen bersama ini memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan ketangguhan pelayanan kesehatan, serta memastikan perlindungan bagi masyarakat dan pekerja yang terdampak,” pungkasnya.