Politik sering kali dipahami sebagai pertarungan gagasan, kekuasaan, dan kepentingan di ruang-ruang parlemen. Namun, bagi masyarakat, politik pada akhirnya akan dinilai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana: apakah kebijakan negara benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Di bidang kesehatan, ukuran itu menjadi semakin penting. Sebab kesehatan bukan sekadar urusan administratif pemerintah, melainkan menyangkut hak dasar warga negara. Ketika seseorang sakit, ketika keluarga tidak mampu membayar biaya pengobatan, ketika anak-anak menerima makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), atau ketika masyarakat di daerah terpencil membutuhkan tenaga medis, negara dituntut hadir secara nyata.
Dalam konteks itulah kiprah Yahya Zaini sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menarik untuk dicermati.
Yahya tidak hanya berbicara mengenai kesehatan dalam forum rapat di Senayan. Ia juga membawa sejumlah persoalan kesehatan ke ruang publik dan turun ke daerah untuk melakukan sosialisasi. Pola seperti ini penting, karena fungsi anggota parlemen bukan hanya membuat dan mengawasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa suara masyarakat memiliki jalan menuju pusat pengambilan keputusan.
Ketua Tim Kunspek Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, saat Kunjungan Kerja Spesifik bersama perwakilan BPJS Kesehatan serta Wakil Menteri Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/9/2026).
Dari JKN hingga Persoalan Data
Salah satu persoalan yang menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan DPR adalah pemutakhiran atau cleansing data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Membersihkan dan memperbaiki data tentu merupakan kebutuhan. Data yang akurat diperlukan agar program jaminan kesehatan lebih tepat sasaran dan anggaran negara tidak mengalami kebocoran.
Namun, efisiensi administrasi tidak boleh mengorbankan hak masyarakat.
Di sinilah perhatian Yahya Zaini menjadi relevan. Proses cleansing data harus dilakukan secara hati-hati agar masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak tiba-tiba kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administratif atau ketidaksesuaian data.
Persoalan tersebut terlihat sederhana di atas kertas, tetapi dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat.
Bagi kelompok mampu, kehilangan status kepesertaan JKN mungkin hanya persoalan administratif yang dapat segera diselesaikan. Tetapi bagi keluarga miskin, keterputusan akses terhadap layanan kesehatan dapat berarti tertundanya pengobatan, bertambahnya beban keluarga, bahkan membahayakan keselamatan pasien.
Karena itu, fungsi pengawasan DPR menjadi sangat penting: memastikan reformasi data tidak berubah menjadi eksklusi sosial.
MBG dan Tanggung Jawab Negara
Isu lain yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
MBG merupakan salah satu program besar pemerintah yang menyentuh jutaan anak. Karena skalanya sangat besar, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah makanan tersebut aman, bergizi, memenuhi standar kesehatan, dan diproduksi melalui sistem pengawasan yang ketat?
Kasus dugaan keracunan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang juga besar.
Sikap Yahya Zaini yang mendorong evaluasi dan penguatan pengawasan menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak boleh hanya dilihat dari sisi kuantitas. Anak-anak harus mendapatkan makanan yang sehat dan aman.
Dalam perspektif politik kesehatan, prinsipnya sederhana: program sosial negara harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan risiko baru bagi masyarakat.
Ketika Jarak Menjadi Masalah Kesehatan
Persoalan kesehatan Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan geografis.
Indonesia adalah negara kepulauan. Rumah sakit dengan fasilitas lengkap dan dokter spesialis tidak tersebar secara merata. Dalam kondisi tertentu, jarak antara pasien dan fasilitas kesehatan dapat menentukan hidup dan mati.
Karena itu, perhatian terhadap ambulans udara dan sistem rujukan menjadi penting.
Seorang pasien di wilayah terpencil tidak boleh kehilangan kesempatan mendapatkan pertolongan hanya karena berada jauh dari rumah sakit rujukan.
Demikian pula pemerataan tenaga kesehatan. Pembangunan rumah sakit tanpa ketersediaan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya tidak akan menyelesaikan persoalan secara utuh.
Politik kesehatan dengan demikian tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan. Negara juga harus memastikan siapa yang akan melayani pasien, di mana mereka ditempatkan, dan bagaimana masyarakat memperoleh akses ketika membutuhkan pelayanan.
Politik Turun ke Daerah
Di sinilah sosialisasi kesehatan di daerah memiliki arti penting.
Ketika anggota DPR turun ke daerah pemilihannya, kegiatan tersebut jangan dilihat hanya sebagai agenda seremonial. Ia seharusnya menjadi ruang dua arah: pemerintah dan wakil rakyat menyampaikan kebijakan, sementara masyarakat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini melakukan sosialisasi bersama BPJS Kesehatan di Kabupaten Mojokerto (September 2026).
Bagi Yahya Zaini, kegiatan di daerah dapat menjadi jembatan antara persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat dengan pembahasan kebijakan di tingkat nasional.
Masyarakat mungkin tidak selalu memahami bagaimana sebuah kebijakan pemerintah dibuat. Sebaliknya, pembuat kebijakan di Jakarta juga tidak selalu mengetahui secara langsung kesulitan yang dihadapi masyarakat di daerah.
Karena itu, politik yang turun ke bawah sesungguhnya memiliki fungsi yang sangat penting.
Ia memperpendek jarak antara kebijakan dan realitas.
Mengukur Kerja Politik dari Manfaat
Pada akhirnya, politik kesehatan seharusnya tidak diukur dari seberapa banyak pernyataan yang dikeluarkan seorang politisi.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah suara masyarakat benar-benar masuk ke dalam kebijakan.
Apakah warga miskin tetap memperoleh JKN?
Apakah anak-anak yang mengikuti MBG benar-benar mendapatkan makanan yang aman dan bergizi?
Apakah pasien di daerah terpencil memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak?
Apakah tenaga kesehatan semakin merata?
Dan apakah masyarakat memahami hak-haknya ketika berhadapan dengan sistem kesehatan nasional?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang semestinya menjadi ukuran.
Dalam konteks tersebut, kiprah Yahya Zaini di Komisi IX menunjukkan satu wajah politik yang penting: politik yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi tentang pelayanan publik dan perlindungan hak dasar masyarakat.
Tentu saja, kerja seorang anggota DPR tidak dapat dinilai hanya dari kegiatan sosialisasi atau pernyataan di media. Ukuran akhirnya tetap berada pada hasil pengawasan, kualitas legislasi, tindak lanjut aspirasi masyarakat, dan perubahan kebijakan yang benar-benar dirasakan publik.
Namun, satu hal patut dicatat: ketika politik kesehatan dibawa mendekati masyarakat, ketika persoalan JKN, MBG, tenaga kesehatan, ambulans udara, dan akses pelayanan dibicarakan secara terbuka, maka politik menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Dan mungkin di situlah makna paling sederhana dari politik yang menyentuh rakyat: bukan sekadar hadir ketika pemilu, tetapi hadir ketika masyarakat membutuhkan negara.