Memasuki usia ke-62 pada 20 Oktober 2026, Partai Golkar terus menghadapi tantangan untuk menjaga relevansi di tengah perubahan politik nasional. Dari organisasi politik yang tumbuh kuat pada masa Orde Baru, Golkar kini berupaya memperkuat diri sebagai partai modern yang lebih terbuka, adaptif, dan bertumpu pada sistem kelembagaan.
Sejarah Golkar dimulai dari pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya pada 20 Oktober 1964. Dalam perjalanannya, Golkar kemudian berkembang menjadi kekuatan politik utama pada masa Orde Baru dan memenangi enam pemilu berturut-turut sejak 1971 hingga 1997.
Perubahan besar terjadi setelah Reformasi 1998. Hilangnya pola hubungan antara ABRI, birokrasi, dan Golkar yang sebelumnya menjadi salah satu fondasi kekuatan organisasi membuat Golkar harus menata kembali cara kerja politiknya.
Musyawarah Nasional Luar Biasa pada Juli 1998 menjadi salah satu titik penting perubahan tersebut. Pemilihan ketua umum mulai dilakukan melalui mekanisme internal yang lebih kompetitif dan Akbar Tandjung terpilih memimpin Golkar.
Transformasi kemudian diperkuat melalui paradigma baru Partai Golkar yang menekankan perubahan kelembagaan tanpa meninggalkan Pancasila serta doktrin karya dan kekaryaan sebagai identitas politik partai.
Dalam perkembangannya, Golkar juga menunjukkan pola kepemimpinan yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu figur. Pergantian ketua umum berlangsung dalam berbagai dinamika, mulai dari kontestasi terbuka, konflik internal, hingga pemilihan secara aklamasi.
Pergolakan internal sempat terjadi pada 2014 ketika muncul dua kepengurusan setelah Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sama-sama mendapat dukungan dari forum yang berbeda. Konflik tersebut kemudian mereda setelah Munaslub Bali pada 2016.
Setelah itu, kepemimpinan Golkar beralih dari Setya Novanto kepada Airlangga Hartarto pada 2017. Airlangga kembali terpilih pada Munas 2019, sebelum kemudian Bahlil Lahadalia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munas Agustus 2024.
Di tengah berbagai dinamika internal itu, Golkar tetap mempertahankan posisi penting dalam peta elektoral nasional.
Pada Pemilu 1999, Golkar memperoleh 22,44 persen suara. Lima tahun kemudian, Golkar menjadi pemenang Pemilu 2004 dengan 21,58 persen suara. Pada Pemilu 2024, Golkar kembali berada di posisi kedua dengan perolehan 15,29 persen suara nasional.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam berbagai kesempatan mengarahkan agar Golkar dikelola sebagai partai modern yang rasional, egaliter, dan berbasis meritokrasi.
Pandangan tersebut menempatkan Golkar sebagai organisasi terbuka yang tidak bergantung pada garis keluarga, kelompok tertentu, maupun satu figur politik.
Setiap kader diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan pengabdiannya kepada partai.
Transformasi menuju partai modern juga dilakukan melalui penguatan kaderisasi dan pemanfaatan teknologi.
Golkar terus menyesuaikan pola organisasi dan pendidikan politik agar mampu menjangkau generasi muda serta merespons perubahan perilaku politik masyarakat di era digital.
Penguatan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga daerah juga tetap menjadi bagian penting dari proses tersebut. Konsolidasi organisasi diperlukan agar partai tidak hanya kuat secara elektoral, tetapi juga mampu mempertahankan hubungan dengan masyarakat.
Regenerasi menjadi salah satu agenda penting dalam proses transformasi Golkar.
Partai perlu memastikan keterlibatan kader muda tidak berhenti pada proses rekrutmen, tetapi juga diikuti kesempatan untuk mengambil peran dalam struktur organisasi, pencalonan politik, dan pengambilan keputusan.
Di sisi lain, proses modernisasi tetap menghadapi sejumlah tantangan.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai kekuatan Golkar salah satunya terletak pada pelembagaan organisasi yang tidak bergantung kepada satu tokoh.
Namun, model tersebut juga dapat membuka ruang persaingan internal yang kuat, terutama ketika partai menghadapi proses pergantian kepemimpinan.
Tantangan berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara kedekatan dengan pemerintahan dan kemampuan menyerap aspirasi dari bawah.
Golkar perlu memastikan keterlibatannya dalam pemerintahan tetap berjalan beriringan dengan penguatan hubungan kepada masyarakat dan struktur organisasi di daerah.
Transformasi sebagai partai modern pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh perubahan sistem organisasi atau penggunaan teknologi.
Ujian terpenting terletak pada kemampuan Golkar membangun kaderisasi yang sehat, menjaga meritokrasi, memperkuat regenerasi, serta mempertahankan kepercayaan publik.
Dengan pengalaman politik selama lebih dari enam dekade, Golkar memiliki modal kelembagaan dan jaringan organisasi yang panjang.
Memasuki usia ke-62, tantangannya adalah bagaimana modal sejarah tersebut digunakan untuk membangun organisasi politik yang semakin adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas karya dan kekaryaan yang menjadi bagian dari perjalanan Golkar.
Sumber: Diolah dan ditulis ulang berdasarkan artikel Kompas.id “Tantangan Golkar Menuju Partai Modern” karya Iqbal Basyari dan Norbertus Arya Dwiangga Martiar.