Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan pentingnya membangun ekosistem digital sebagai bagian dari strategi memperkuat eksistensi dan daya saing Partai Golkar menghadapi perubahan lanskap politik di masa depan. Menurut dia, partai politik tidak lagi cukup hanya mengandalkan kinerja faktual, konsolidasi organisasi, dan aktivitas politik secara konvensional, tetapi juga harus mampu membangun kehadiran dan persepsi positif di ruang digital.
Hal itu disampaikan Sarmuji saat membuka Rakornas Media, Digital dan Semiloka Artificial Intelligence (AI) Partai Golkar Tahun 2026 di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Sarmuji mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menerima dan mengolah informasi. Kondisi tersebut menuntut partai politik untuk menyesuaikan strategi komunikasi agar tetap relevan dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Dia merujuk teori tiga wajah partai politik yang dikemukakan Richard Katz dan Peter Mair. Dalam teori tersebut, terdapat tiga dimensi yang menjadi ukuran penting bagi keberadaan dan kinerja partai politik, yakni partai dalam pemerintahan, partai sebagai organisasi, serta partai di tengah masyarakat.
Pada dimensi pemerintahan, kata Sarmuji, kinerja para kader yang menduduki jabatan publik, mulai dari menteri, gubernur, wali kota hingga bupati, menjadi cerminan partai di mata masyarakat. “Kalau wajah partai dirangkum itu jadi baik. Satu poin dari tiga poin,” ujar Sarmuji.
Dimensi kedua berkaitan dengan kualitas organisasi internal partai, termasuk suasana kerja, proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi, serta demokrasi internal. Sementara dimensi ketiga menyangkut hubungan partai dengan masyarakat melalui aktivitas anggota fraksi, pengurus daerah, dan kader dalam memelihara konstituen.
Dia menilai anggota fraksi dan pengurus DPD harus aktif berkomunikasi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, meneruskan berbagai persoalan, serta menindaklanjuti keluhan dan kebutuhan warga. Namun, menurut Sarmuji, ketiga dimensi tersebut perlu dilengkapi dengan satu aspek tambahan yang semakin menentukan, yakni wajah partai di dunia digital.
“Di era sekarang, tiga poin itu saja rasanya tidak cukup. Harus ada satu poin tambahan yang saat ini menjadi satu kejelasan fenomena di mana-mana, yaitu bagaimana wajah partai di dalam dunia digital berkembang,” katanya.
Sarmuji menjelaskan, kinerja politik yang baik di lapangan tidak selalu diketahui masyarakat apabila tidak dikomunikasikan secara efektif melalui berbagai platform digital.
Dia mencontohkan aktivitas kader yang mendampingi masyarakat menghadapi persoalan kehidupan, membantu warga, hingga hadir di tengah kesulitan rakyat. Berbagai kegiatan tersebut berpotensi tidak mendapatkan perhatian publik apabila tidak disampaikan melalui kanal informasi yang dapat menjangkau masyarakat luas.
Sebaliknya, kegiatan yang relatif kecil dapat memperoleh perhatian besar apabila dikemas dan disebarluaskan secara masif melalui media digital. “Makanya kerja yang sedikit-sedikit bisa mengalahkan kerja yang kita lakukan secara maksimal,” ujar Sarmuji.
Kinerja Persepsi
Dia menekankan pentingnya memperbaiki dua aspek kinerja partai, yakni kinerja faktual dan kinerja persepsi. Kinerja faktual diwujudkan melalui kehadiran dan pendampingan kader dalam kehidupan masyarakat, sedangkan kinerja persepsi dibangun dengan mengomunikasikan berbagai kerja nyata tersebut secara tepat.
“Kita melakukan ini bukan untuk membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tidak. Tapi mengabarkan hal yang baik sehingga bisa dipahami masyarakat bahwa itu hal yang baik. Bukan dengan melakukan pansos atau panjat sosial,” katanya.
Menurut Sarmuji, perkembangan algoritma digital juga membuat masyarakat semakin mudah menerima informasi berdasarkan preferensi dan kebiasaan masing-masing. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi partai politik untuk memastikan informasi yang benar dapat menjangkau publik.
Dia bahkan mengingatkan kemungkinan perubahan politik yang lebih besar akibat perkembangan teknologi, termasuk fenomena penggalangan suara melalui ruang digital yang menurutnya telah terlihat di Nepal.
“Kalau itu bisa terjadi di Nepal, itu pasti bisa terjadi juga di Indonesia. Dan arah ke sana, indikasinya sudah makin lama makin terasa,” ujarnya.
Sarmuji mengingatkan, kegagalan membangun ekosistem digital dapat mengancam keberlanjutan partai dalam jangka panjang. Menurut dia, partai yang saat ini merasa belum terlalu membutuhkan infrastruktur digital berpotensi tertinggal dalam lima hingga 10 tahun mendatang.
“Kalau kita tidak masuk dalam ekosistem digital, hari ini mungkin kita merasa belum terlalu perlu. Tapi lima sampai 10 tahun ke depan, sudah pasti kalau kita tidak membangun jembatan itu, kita terputus terhadap masa depan kita,” katanya.
Dia juga mendorong agar pembangunan ekosistem digital tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi menjangkau seluruh struktur partai hingga daerah.
Sarmuji mencontohkan pengalamannya ketika memimpin DPD Partai Golkar Jawa Timur. Saat itu, berbagai kegiatan partai dikembangkan dengan memanfaatkan platform digital, terutama ketika pandemi Covid-19 membatasi aktivitas tatap muka.
Sejumlah kegiatan bahkan diselenggarakan sepenuhnya secara daring, mulai dari peragaan busana hingga lomba tartil Al Quran yang diikuti sekitar 2.000 peserta.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi digital membuat kegiatan partai lebih efisien dari sisi biaya sekaligus memperluas jangkauan peserta dibandingkan kegiatan yang hanya mengandalkan aktivitas secara langsung.
Pengalaman lainnya adalah penyelenggaraan lomba film pendek dan konten digital yang membuka kesempatan bagi generasi muda di berbagai daerah untuk menunjukkan kreativitasnya. Dia menyebut peserta dari Madura mampu menghasilkan film pendek berkualitas dan meraih prestasi dalam kompetisi konten digital.
Sarmuji menilai kalangan politisi kerap memiliki keterbatasan dalam memahami keragaman komunitas di masyarakat karena terlalu berfokus pada elektabilitas dan aktivitas politik konvensional.
Padahal, menurut dia, terdapat banyak kelompok masyarakat dengan minat dan aktivitas berbeda, mulai dari komunitas film, musik underground hingga berbagai komunitas lainnya yang perlu dijangkau melalui ekosistem digital.
“Politisi memandang dunia itu tidak penuh warna. Padahal dunia itu berwarna. Warna-warna itu bisa kita jangkau dengan memanfaatkan ekosistem digital,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sarmuji juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar tengah menyiapkan platform digital sendiri yang dirancang menjadi media komunikasi dan media sosial khusus bagi partai.
Platform tersebut diharapkan dapat menghubungkan seluruh elemen Partai Golkar, mulai dari struktur organisasi pusat hingga daerah, dalam satu komunitas digital.
Dia berharap Rakornas Media, Digital dan Semiloka AI menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman sekaligus mempercepat penerapan ekosistem digital di seluruh tingkatan kepengurusan.
Sementara itu, dalam penjelasan mengenai tujuan penyelenggaraan rakornas, Sarmuji menyebut kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk menyesuaikan pola kerja partai dengan perkembangan teknologi.
Dia mengatakan Partai Golkar selama ini menerapkan pendekatan bottom-up dalam menjalankan organisasi. Melalui rakornas tersebut, para perwakilan DPD yang menangani ekosistem informasi dikumpulkan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah.
“Kalau dulu konsolidasi dilakukan manual, maka hari ini kita bekali bahwa konsolidasi kita akan lakukan setengah-setengah. Jadi ada yang tatap muka langsung dan ke depan semua akan dilakukan juga secara online,” katanya.
PPID
Selain konsolidasi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di berbagai DPD Partai Golkar.
Menurut Sarmuji, keberadaan PPID merupakan bentuk komitmen partai untuk memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat, baik mengenai organisasi maupun berbagai kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat pusat hingga daerah.
Dia mengatakan informasi mengenai aktivitas partai merupakan bagian dari hak masyarakat untuk diketahui. Karena itu, penguatan PPID diharapkan menghasilkan informasi yang aktual dan akurat sekaligus membantu mengatasi disinformasi.
“Output-nya adalah berbagai informasi aktual, akurat terkait Partai Golkar dari pusat hingga daerah dalam bentuk PPID. Saya rasa tujuannya juga untuk mengatasi disinformasi dan memperbanyak informasi yang benar,” kata Sarmuji.
Melalui penguatan konsolidasi organisasi, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan komunikasi publik, Sarmuji berharap Partai Golkar mampu membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi perubahan politik dan teknologi pada masa mendatang.