Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal mendukung penguatan kembali kelembagaan yang menangani restorasi gambut dan mangrove sebagai bagian dari upaya memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Robert menilai keberadaan badan tersebut penting mengingat Indonesia memiliki kawasan gambut dan mangrove yang luas serta menghadapi risiko kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada musim kemarau. Sebelumnya, Komisi IV DPR RI juga pernah merekomendasikan perpanjangan masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
“Ini hal yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan masalah karhutla dan banyak gambut, banyak mangrove yang ada di negara kita ini. Jadi sudah tepat kita mendukung Bapak Presiden untuk menghidupkan kembali badan restorasi gambut ini,” kata Robert dalam wawancara.
Terkait pembiayaan, Robert mengatakan Komisi IV DPR RI akan menunggu usulan anggaran dari pemerintah untuk kemudian dipelajari berdasarkan kebutuhan dan kemampuan APBN.
“Tentu kita menunggu dari pemerintah karena pemerintah sudah membentuk, dan Kementerian Kehutanan pasti akan mengajukan anggarannya. Kita pelajari. Kalau sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada, tentu kita akan mendukung itu,” ujarnya.
Menurut Robert, pengelolaan anggaran mitigasi sebaiknya tetap terkoordinasi dari pemerintah pusat agar pelaksanaan dan pengawasannya dapat terukur hingga tingkat daerah.
Ia menilai pemerintah daerah dapat menjadi ujung tombak dalam pemantauan kondisi lapangan dengan sistem pelaporan berjenjang dari desa atau kampung, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.
Selain dukungan anggaran pemerintah, Robert menilai perusahaan-perusahaan besar yang mengelola lahan dalam skala luas juga perlu mengambil tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan karhutla.
“Perusahaan-perusahaan besar yang sudah mendapatkan keuntungan bertahun-tahun itu harus punya alat pemadam yang memadai,” kata Robert.
Menurutnya, perusahaan perlu memiliki kesiapan peralatan yang sebanding dengan luas wilayah yang dikelola. Hal tersebut penting karena dampak kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian bagi perusahaan, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
“Kalau perusahaan rugi uangnya, tapi kalau masyarakat rugi segala-galanya. Jadi perusahaan ini harus menyiapkan alat-alat pemadam yang memadai,” ujarnya.
Robert juga menyoroti tantangan ketersediaan air ketika karhutla terjadi pada musim kemarau. Menurutnya, keterbatasan debit air dapat menyulitkan proses pemadaman apabila hanya mengandalkan pompa dan sumber air konvensional.
Karena itu, ia meminta penggunaan teknologi penanganan kebakaran terus dikembangkan dan tidak hanya bergantung pada air.
“Kita harus mengikuti teknologi-teknologi yang baru. Mungkin bukan dengan air, mungkin dengan foam, chemical atau apa macam-macam, itu harus kita ikuti terus,” katanya.
Robert menilai penguatan teknologi menjadi semakin penting seiring meningkatnya tantangan perubahan iklim. Upaya mitigasi, menurutnya, harus dibangun melalui kombinasi kelembagaan yang kuat, dukungan anggaran, kesiapan perusahaan, pengawasan daerah, serta penggunaan teknologi pemadaman yang sesuai dengan kondisi lapangan.