Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) sekaligus kader Partai Golkar, Meutya Hafid, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perusahaan rintisan (startup) melalui pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kualitas talenta, kepastian regulasi, dan kolaborasi dengan investor global. Langkah tersebut diarahkan untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital Indonesia yang mencatat nilai transaksi bruto (gross merchandise value/GMV) sebesar USD99 miliar pada 2025.
Hal tersebut disampaikan Meutya dalam acara NTT Startup Challenge 2026 Pitch Day di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026), saat menjelaskan peluang Indonesia untuk mengembangkan perusahaan teknologi yang tidak hanya melayani pasar domestik, tetapi juga mampu memperluas kegiatan bisnisnya ke tingkat internasional.
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, nilai GMV ekonomi digital Indonesia mencapai USD99 miliar. Meutya menilai besarnya aktivitas ekonomi digital tersebut menjadi salah satu modal penting bagi pelaku usaha teknologi dalam mengembangkan bisnis, menarik investasi, dan memperluas jangkauan pasar.
Dengan populasi sekitar 287 juta jiwa atau kurang lebih 42 persen dari total penduduk ASEAN, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pasar domestik sekaligus pintu masuk menuju perekonomian kawasan Asia Tenggara.
“Indonesia menawarkan skala yang memadai untuk membangun bisnis sekaligus jangkauan regional untuk terus berkembang,” ujar Meutya.
Menurutnya, besarnya pasar Indonesia tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk, tetapi juga keberagaman karakteristik ekonomi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan rintisan untuk mengembangkan solusi teknologi, menguji model bisnis, serta memperluas layanan berdasarkan kebutuhan konsumen yang berbeda.
“Pasar yang beragam ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan solusi bagi berbagai kebutuhan, menguji model bisnis di tengah komunitas yang berbeda, serta berekspansi ke segmen pasar yang baru,” jelasnya.
Meutya memandang keberagaman pasar domestik sebagai salah satu faktor yang dapat dimanfaatkan perusahaan rintisan untuk membangun produk dan layanan sebelum memperluas kegiatan usahanya ke pasar regional maupun internasional.
Meutya Tekankan Infrastruktur, Talenta, dan Investasi sebagai Fondasi Ekosistem Startup
Untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital tersebut, Meutya menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat fondasi ekosistem inovasi agar perusahaan rintisan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dukungan tersebut mencakup perluasan akses infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, fasilitasi investasi, serta penyediaan kepastian regulasi bagi pelaku industri teknologi.
Menurutnya, pengembangan ekosistem startup membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha sekaligus mengikuti perubahan teknologi yang berlangsung secara cepat.
“Pemerintah berperan untuk memperkuat fondasi inovasi dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur digital, mengembangkan talenta, memfasilitasi investasi, serta yang terpenting, menciptakan kepastian regulasi yang lebih baik, dan membangun kepercayaan publik,” tegas Meutya.
Ia menilai kepastian regulasi dan kepercayaan publik merupakan aspek penting dalam membangun lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan perusahaan teknologi.
Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan investasi, perusahaan rintisan diharapkan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan produk dan meningkatkan skala bisnis.
Meutya juga menekankan bahwa peran pemerintah bukan hanya menyediakan fasilitas pendukung, tetapi memastikan seluruh unsur ekosistem digital dapat berkembang secara terintegrasi.
Dorong Regulasi Adaptif dan Persaingan Usaha Digital yang Adil
Selain memperkuat dukungan infrastruktur dan investasi, Meutya menyoroti pentingnya regulasi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi digital harus diikuti tata kelola yang mampu menjaga persaingan usaha secara adil serta memberikan kejelasan aturan bagi perusahaan, investor, dan konsumen.
Perkembangan teknologi yang cepat juga menuntut kebijakan pemerintah untuk terus beradaptasi agar tidak menghambat inovasi maupun menciptakan ketidakpastian dalam kegiatan usaha.
“Hal ini menuntut kebijakan dan regulasi yang memberikan kejelasan, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mendorong persaingan yang adil, serta melindungi kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Meutya menilai keseimbangan antara pengembangan inovasi dan pelindungan kepentingan publik menjadi salah satu perhatian dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan regulasi yang dapat memberikan kepastian sekaligus mendukung pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia.
Meutya Targetkan Teknologi Digital Perkuat Manufaktur, Pertanian, Perikanan, dan UMKM
Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak boleh hanya memberikan manfaat bagi perusahaan teknologi, tetapi juga harus berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas sektor ekonomi lainnya.
Ia menyoroti pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 8,35 persen pada 2025 sebagai salah satu indikator perkembangan aktivitas ekonomi berbasis teknologi di Indonesia.
Menurutnya, perkembangan tersebut perlu dimanfaatkan untuk mempercepat penerapan solusi digital di berbagai sektor produktif, termasuk manufaktur, pertanian, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengintegrasikan solusi digital ke dalam sektor manufaktur, pertanian, perikanan, serta UMKM, guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di seluruh sektor ekonomi,” ungkap Meutya.
Integrasi teknologi tersebut diarahkan untuk memperluas manfaat digitalisasi terhadap aktivitas produksi, pengelolaan usaha, serta pengembangan layanan di berbagai sektor ekonomi.
Meutya menekankan bahwa penguatan ekonomi digital perlu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan sektor-sektor produktif dalam memanfaatkan teknologi.
Dengan demikian, pertumbuhan perusahaan rintisan diharapkan tidak hanya menghasilkan inovasi dalam industri digital, tetapi juga menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan kegiatan ekonomi masyarakat.
Kolaborasi Pemerintah dan Investor Global Jadi Kunci Ekspansi Startup
Selain penguatan regulasi dan integrasi teknologi, Meutya menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung perkembangan ekosistem startup nasional.
Menurutnya, besarnya potensi pasar Indonesia perlu didukung kemitraan yang mampu memperluas akses investasi, meningkatkan kapasitas inovasi, dan membuka peluang ekspansi bisnis ke pasar internasional.
Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pengembangan ekonomi digital dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap penguatan daya saing nasional.
“Ini merupakan komitmen berkelanjutan yang terus diperkuat oleh pemerintah melalui kemitraan dengan industri dan para pemangku kepentingan,” tandas Meutya.
Melalui penguatan infrastruktur, talenta digital, kepastian regulasi, dan kolaborasi investasi, Meutya menempatkan pengembangan ekosistem startup sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia.
Dengan nilai GMV ekonomi digital mencapai USD99 miliar pada 2025 dan pasar domestik yang besar, pemerintah berupaya memperkuat fondasi agar perusahaan rintisan Indonesia dapat mengembangkan inovasi, memperluas skala usaha, serta mengakses peluang pasar regional dan global.