PALEMBANG – Konsolidasi Golkar menuju Pemilu 2029 mulai diperkuat melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia. Forum tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat peran anggota legislatif dalam menyerap dan menindaklanjuti persoalan masyarakat di daerah.
Kegiatan bertema “Optimalisasi Peran Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Penguatan Konsolidasi Organisasi dan Pemenangan Pemilu” untuk Pengurus Pusat (PP) Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar berlangsung di Hotel Aryaduta Palembang pada 2-4 Oktober 2026.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan konsolidasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persiapan menghadapi Pemilu 2029. Menurut dia, anggota legislatif juga perlu memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah masing-masing.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi teknis pemenangan pemilu dan bimbingan teknis. Dari beberapa provinsi, terutama di Sumatera bagian Selatan, kita memantapkan perjuangan untuk pertama mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Sarmuji.
Ia mengatakan agenda berikutnya adalah mempersiapkan Partai Golkar menyongsong Pemilu 2029. Karena itu, konsolidasi organisasi perlu berjalan beriringan dengan pemetaan persoalan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti anggota legislatif.
Pendekatan Berbasis Wilayah
“Kita memantapkan diri untuk menyongsong Pemilu 2029 yang akan datang dengan konsolidasi, termasuk memetakan persoalan masyarakat di daerah yang harus kita tindaklanjuti oleh anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, dan DPR RI,” katanya.
Sarmuji menjelaskan pelaksanaan Bimtek tahun ini dilakukan secara terpusat berdasarkan wilayah. Kegiatan tersebut diselenggarakan di sejumlah daerah agar anggota legislatif dapat lebih dekat dengan masyarakat dan memahami persoalan di wilayah masing-masing.
“Bimtek dilakukan terpusat secara nasional, tetapi tahun ini kita adakan tersebar di berbagai daerah di beberapa wilayah. Di Sumsel kita laksanakan di Palembang,” ujarnya.
Menurut Sarmuji, pendekatan berbasis wilayah diperlukan karena setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda. Anggota fraksi tidak hanya menjalankan fungsi politik di lembaga legislatif, tetapi juga menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti.
“Kita adakan kegiatan ini supaya lebih dekat dengan masyarakat dan tahu persoalan di masyarakat, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti aspirasi masyarakat oleh anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” kata Sarmuji.
Dalam kegiatan di Palembang tersebut, Sarmuji juga menanggapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan ketika ditanya awak media. Ia menyebut karhutla sebagai salah satu contoh persoalan daerah yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
Sarmuji mengatakan dampak asap karhutla bahkan dirasakan peserta kegiatan di lokasi acara. “Implementasinya tentu tergantung persoalan di daerah. Setiap wilayah mempunyai persoalan tersendiri. Misalnya di sini ada persoalan karhutla, ada asap yang kita rasakan sampai di dalam hotel kita,” ujar Sarmuji.
Ia menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota karena persoalan tersebut tidak mengenal batas wilayah pemerintahan. “Untuk penyelesaian persoalannya dibutuhkan komunikasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” katanya.
Kegiatan Rakornis dan Bimtek tersebut dihadiri Sarmuji, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan Andie Dinialdie, S.E., M.M., jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumsel, anggota DPR RI, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.