Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendorong seluruh kader partainya untuk meningkatkan kepekaan terhadap isu bencana. Dorongan itu ia sampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahap II Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada 10–12 Desember 2025.
Bahlil menjelaskan bahwa para anggota dewan Golkar harus mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada persoalan rakyat, terutama yang berkaitan dengan kebencanaan. Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan dan mitigasi, bukan hanya penanganan ketika musibah sudah terjadi.
“Anggota DPRD ini (perlu) membuat kebijakan atau pikiran-pikiran, program yang peka kepada persoalan rakyat. Contoh, urusan bencana,” kata Bahlil.
Ia menggambarkan urgensi kesiapsiagaan dengan analogi sederhana: jangan menunggu hujan turun baru mencari payung. Menurutnya, daerah harus sudah menyiapkan rencana antisipasi agar tidak gagap saat bencana datang.
“Jangan sampai sudah hujan baru kita semua kelabakan. Jadi ini sebelum hujan kita siapkan payung. Kita ingin daerah sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” tegas Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa Bimtek merupakan agenda rutin Golkar untuk memantapkan kapasitas legislator di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan kualitas kader, forum ini juga berfungsi menjadi ruang konsolidasi dan sarana memperkuat gotong royong internal partai.
Ruang solidaritas itu langsung terlihat pada penyelenggaraan Bimtek kali ini. Golkar menggalang donasi untuk korban bencana di Pulau Sumatra dan berhasil menghimpun lebih dari Rp3 miliar. Bahlil menyebut kontribusi itu sebagai bukti nyata kepedulian kader terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
“Tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp3 miliar lebih, untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” kata Bahlil.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum penegasan kembali arah kebijakan partai yang menempatkan respons cepat, antisipatif, dan humanis terhadap persoalan kerakyatan sebagai prioritas utama. Dialog antara pengetahuan teknis dan empati sosial menjadi poros pembahasan tiga hari tersebut, menandai upaya Golkar memperkuat peran legislatornya di tengah meningkatnya tantangan kebencanaan nasional.
Ruang diskusi yang hidup dan atmosfer gotong royong memberi sinyal bahwa isu kebencanaan tidak lagi ditempatkan sebagai agenda pinggiran, tetapi sebagai tantangan strategis yang menuntut kesiapsiagaan politik dan kebijakan berbasis bukti