Fraksi Partai Golkar DPR RI mengusulkan agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan negara dievaluasi. Adapun saat ini, dana BOS yang diberikan sebesar Rp900 ribu dinilai belum mencukupi.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, mengatakan pihaknya mendorong adanya peningkatan dana BOS setelah dilakukan evaluasi.
“Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita review kembali, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan,” ujar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.
Fraksi Partai Golkar DPR RI juga menggelar seminar nasional untuk menghitung biaya satuan pendidikan per siswa. Berdasarkan hasil perhitungan Golkar, idealnya setiap siswa memperoleh biaya pendidikan sekitar Rp18 juta.
“Dan hasil evaluasi kita, kajian kita, biaya yang layak yang bisa untuk meningkatkan pendidikan siswa menjadi maju, berkualitas, itu sekitar Rp18 juta. Sementara dana BOS yang diberikan oleh negara itu Rp900 ribu,” sebutnya.
Sarmuji menjelaskan, angka Rp18 juta didasarkan pada tiga komponen perhitungan, yaitu dana operasional sekolah, biaya yang ditanggung oleh pendidik, dan biaya yang ditanggung oleh orang tua. Karena itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan adanya peningkatan dana BOS.
“Tentu kita bisa perdebatkan standar Rp18 juta itu kelayakannya seperti apa. Kita memang memiliki standar yang tinggi, Fraksi Partai Golkar,” ucapnya.
Selain itu, Sarmuji meminta pemerintah menyesuaikan besaran dana BOS dengan kebutuhan masing-masing daerah. Menurutnya, biaya pendidikan di kota-kota besar berbeda dengan kebutuhan di daerah, khususnya wilayah terpencil.
“Kita ingin ada peningkatan secara gradual biaya operasional siswa, operasional sekolah yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Kita meng-endorse supaya terjadi hitung-hitungan yang lebih rasional, ada peningkatan, dan ada juga sisi keadilannya,” katanya.
“Misalkan Jakarta dan Jawa Tengah tentu berbeda. Jawa Tengah dengan Papua Pegunungan pasti berbeda, karena di sana biayanya sangat mahal untuk membangun satu bangunan,” lanjut Sarmuji.
Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan jenis satuan pendidikan dalam menentukan besaran dana BOS.
“Misalkan SMK Maritim tentu berbeda dengan SMK Akuntansi pembiayaannya, karena mereka harus praktik di laut dan sebagainya,” jelas Sarmuji.
Usulan tersebut akan diupayakan masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang saat ini masih dibahas.
“Ya nanti kita sisipkan (dalam RUU Sisdiknas). Dan ininya sudah ada sebenarnya, kerangkanya sudah ada di Undang-Undang Sisdiknas. Tinggal nanti kalau masih perlu ada yang kita sisipkan, kita perkuat, kita akan perkuat di Undang-Undang Sisdiknas tentang komponen biayanya,” tuturnya.