DENPASAR — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia kembali menegaskan karakter Partai Golkar sebagai organisasi politik yang terbuka. Menurut dia, Golkar tidak dibangun untuk menjadi milik keluarga, kelompok, perusahaan, ataupun kalangan tertentu, melainkan sebagai wadah politik yang memberi ruang setara kepada kader berdasarkan aturan organisasi.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat melantik pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bali periode 2025-2030 di Denpasar, Sabtu (3/10/2026). Momentum tersebut sekaligus menjadi panggung konsolidasi organisasi setelah Gde Sumarjaya Linggih atau Demer dipercaya memimpin DPD Golkar Bali.
Pesan Bahlil menarik karena ia tidak sekadar berbicara mengenai pergantian kepengurusan di daerah. Ia membawa pembicaraan pada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang sesungguhnya memiliki Partai Golkar dan bagaimana kader memperoleh kesempatan untuk memimpin organisasi.
“Partai Golkar tidak dilahirkan oleh satu kelompok masyarakat tertentu, apalagi keluarga tertentu. Partai Golkar dilahirkan dari asli kandungan rakyat Indonesia,” kata Bahlil.
Ia mengingatkan bahwa sejarah awal Golkar dibentuk dari berbagai unsur masyarakat. Bahlil menyebut terdapat 97 organisasi yang menjadi bagian dari Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar pada masa awal pembentukannya. Menurut Bahlil, identitas Golkar tidak seharusnya dilekatkan pada kepemilikan kelompok tertentu.
“Partai Golkar tidak dimiliki oleh saham keluarga tertentu, tidak juga dimiliki oleh saham perusahaan tertentu atau orang kaya tertentu. Partai Golkar adalah partai terbuka,” ujarnya.
Bahlil bahkan menekankan bahwa kader Golkar memiliki kesempatan untuk menduduki posisi tertinggi dalam organisasi tanpa harus meminta izin kepada kelompok atau trah tertentu.
“Kita semua mempunyai trah yang sama dengan kedudukan yang sama. Setiap anggota mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” katanya.
Pernyataan tersebut menempatkan prinsip kesetaraan kader sebagai bagian penting dari pesan politik Bahlil. Dalam kerangka organisasi, kepemimpinan tidak diklaim sebagai hak eksklusif kelompok tertentu, tetapi sebagai ruang yang menurut Bahlil terbuka bagi kader yang memenuhi mekanisme dan aturan organisasi.
Konteks Bali memperlihatkan bagaimana gagasan itu diterjemahkan dalam proses regenerasi.
Dalam pelantikan tersebut, Demer dikukuhkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali periode 2025-2030. Struktur baru Golkar Bali juga memperlihatkan kombinasi kader dari generasi sebelumnya dengan kader yang lebih muda.
Demer mengatakan jajaran pengurus DPD I Golkar Bali berjumlah 108 kader. Sebanyak 37 persen di antaranya merupakan kader perempuan, sementara 47 orang berasal dari generasi Z.
Komposisi itu menjadi bagian dari upaya regenerasi yang disoroti Bahlil dalam sambutannya. Ia berharap perpaduan antara pengalaman kader senior dan energi generasi muda dapat menjadi modal organisasi untuk menghadapi tantangan politik berikutnya.
Di hadapan kader Golkar Bali, Bahlil mengatakan wajah-wajah yang dilantik menunjukkan harapan baru bagi organisasi.
Pesan tersebut kemudian bersinggungan dengan agenda politik yang lebih panjang. Demer meminta kader Golkar Bali mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 dengan memperkuat kader, jaringan, dan manajemen organisasi.
Dengan demikian, pelantikan bukan hanya pergantian struktur formal. Ia juga menjadi momentum untuk menguji sejauh mana partai mampu membangun regenerasi dan menjaga kesinambungan organisasi.
Bagi Bahlil, keterbukaan tersebut juga berkaitan dengan karakter Golkar sebagai kekuatan politik yang memiliki sejarah berbeda dibandingkan partai yang sejak awal dibangun sebagai partai politik.
Ia mengingatkan bahwa Golkar pada awalnya dikenal sebagai Golongan Karya dan bukan partai politik dalam pengertian seperti sekarang. Setelah era Reformasi, Golongan Karya berubah menjadi Partai Golkar.
Bahlil menyebut Golkar menganut konsep politik karya-kekaryaan. Dalam penjelasannya, konsep tersebut menempatkan kerja dan pengabdian sebagai bagian dari identitas politik organisasi.
“Jadikanlah partai ini sebagai instrumen perjuangan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Bali,” ujar Bahlil.
Penekanan terhadap pengabdian itu sekaligus memperluas makna konsolidasi internal. Struktur organisasi, menurut pesan Bahlil, tidak berhenti pada posisi dan jabatan, tetapi harus berujung pada kerja politik yang dirasakan masyarakat.
Bukan Milik Keluarga
Di titik ini, pernyataan “Golkar bukan milik keluarga” menjadi lebih dari sekadar slogan organisasi. Bahlil menghubungkannya dengan hak kader, mekanisme organisasi, regenerasi, dan fungsi partai sebagai instrumen pengabdian.
Namun, keterbukaan sebuah partai pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh pernyataan di podium. Ukurannya juga berada pada bagaimana aturan organisasi diterapkan dalam proses rekrutmen, pengambilan keputusan, regenerasi kepemimpinan, hingga pemberian ruang bagi kader dari latar belakang berbeda.
Bahlil sendiri menggunakan pengalaman pribadinya sebagai contoh perjalanan kader di dalam organisasi. Ia mengatakan pernah berada di posisi sebagai pengurus DPD Golkar tingkat provinsi sehingga memahami persoalan yang dihadapi pengurus daerah, termasuk persoalan logistik politik.
“Saya ngerti betul apa yang terjadi kesusahan Bapak/Ibu di Kabupaten/Kota dan Provinsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung kedekatannya dengan Demer yang telah dikenalnya sejak dirinya memimpin HIPMI. Ia menyebut Demer sebagai salah satu orang yang memberikan banyak pengalaman kepadanya.
Relasi personal itu menjadi bagian dari dinamika politik organisasi, tetapi pesan utama Bahlil tetap diarahkan pada prinsip bahwa organisasi tidak boleh dipersepsikan sebagai milik satu trah atau kelompok.
Justru karena Golkar memiliki sejarah panjang dan jaringan organisasi yang luas, tantangan keterbukaan menjadi semakin relevan. Partai dengan struktur dari pusat hingga daerah membutuhkan mekanisme yang mampu menghubungkan pengalaman kader senior dengan aspirasi generasi baru.
Golkar Gen Z
Pelantikan Golkar Bali memperlihatkan salah satu bentuk dari proses tersebut. Lebih dari 100 kader masuk dalam struktur DPD I, dengan keterwakilan perempuan dan generasi Z yang cukup besar. Pada saat yang sama, pengalaman kader lama tetap dipertahankan sebagai bagian dari kesinambungan organisasi.
Bagi Golkar, kombinasi itu penting untuk menghadapi siklus politik berikutnya. Pemilu 2029 masih beberapa tahun di depan, tetapi konsolidasi kader dan jaringan membutuhkan waktu panjang.
Pernyataan Bahlil di Bali dapat dibaca sebagai penegasan arah organisasi: Golkar ingin diposisikan sebagai rumah politik yang terbuka bagi kader, bukan organisasi yang kepemimpinannya ditentukan oleh kepemilikan keluarga atau kelompok tertentu.
Pada akhirnya, tantangan terbesar dari pesan tersebut bukan pada bagaimana slogan itu disampaikan, melainkan bagaimana prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik organisasi.
Jika setiap kader memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagaimana ditegaskan Bahlil, maka proses kaderisasi, regenerasi, kompetisi kepemimpinan, dan pengambilan keputusan menjadi ruang utama untuk membuktikannya.
Dari Bali, pesan itu disampaikan bersamaan dengan pelantikan generasi baru pengurus partai. Di tengah persiapan menuju Pemilu 2029, Golkar menghadapi pekerjaan yang lebih besar daripada sekadar menyusun struktur kepengurusan: memastikan partai tetap menjadi organisasi yang terbuka, mampu meregenerasi kepemimpinan, dan menjaga hubungan antara kekuatan politik dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan kata lain, ketika Bahlil mengatakan Golkar bukan milik keluarga, inti pesannya bukan semata soal siapa yang boleh menjadi ketua umum. Pesan itu menyentuh pertanyaan yang lebih luas mengenai siapa yang memiliki ruang di dalam partai, bagaimana kader memperoleh kesempatan, dan untuk siapa organisasi politik tersebut bekerja.