Partai Golkar terus memperbarui sistem kaderisasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik dan perubahan generasi. Jika pada masa lalu kaderisasi Golkar dikenal bertumpu pada ABRI, birokrasi, dan Golkar, kini penguatan sumber daya manusia partai diarahkan melalui tiga institusi utama, yakni Akademi Partai Golkar (APG), Golkar Institute, serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar.
Salah satu pola yang mulai dibangun adalah ruang diskusi rutin lintas generasi. Melalui agenda “Rabu Perkaderan”, pengurus APG mempertemukan kader muda dan senior untuk membahas berbagai isu, mulai dari pengembangan kapasitas kader hingga persoalan demokrasi dan tata kelola organisasi partai.
Diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya Golkar membangun sistem kaderisasi yang lebih terstruktur menjelang usia ke-62 pada 20 Oktober 2026.
Kader muda juga dilibatkan dalam penyusunan sistem tersebut. Sekretaris Akademi Partai Golkar Arief Rosyid Hasan menjadi salah satu figur yang terlibat dalam perumusan pedoman kaderisasi baru bersama tokoh senior Golkar, termasuk Hajriyanto Y Thohari.
Menurut Arief, penyusunan pedoman kaderisasi membutuhkan waktu sekitar satu setengah tahun. Sistem baru tersebut tidak hanya merangkum pola kaderisasi yang telah dijalankan Golkar sebelumnya, tetapi juga menambahkan sejumlah pendekatan baru.
“Butuh waktu sekitar 1,5 tahun untuk menyelesaikan pedoman kaderisasi. Kami mengompilasi praktik yang sudah ada sejak Golkar lahir dan menambahkan tiga konsep baru, dari landasan teologis, pengembangan kompetensi, dan kaderisasi komunitas,” ujar Arief.
Tiga pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat karakter, kemampuan, dan jangkauan kaderisasi Golkar.
Landasan teologis dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman kader terhadap nilai Ketuhanan dalam Pancasila serta membangun landasan moral dalam berpolitik.
Sementara pengembangan kompetensi diarahkan pada kemampuan kader memahami perubahan lingkungan strategis, termasuk perkembangan teknologi digital dan geopolitik global.
Adapun kaderisasi berbasis komunitas dirancang sebagai cara untuk memperluas pendidikan politik, terutama kepada generasi muda, dengan pendekatan yang lebih informal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
“Kami ingin mengajak sebanyak-banyaknya anak muda dari berbagai latar belakang untuk menyadari bahwa politik itu, ya, mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai meninggal. Semua tidak terlepas dari proses dan keputusan politik,” kata Arief.
Dari Pola Lama ke Sistem Kaderisasi Baru
Perubahan sistem kaderisasi Golkar tidak terlepas dari perjalanan panjang partai sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi.
Hajriyanto Y Thohari menjelaskan, pada masa lalu kekuatan kaderisasi Golkar berkaitan erat dengan tiga unsur yang dikenal sebagai ABG, yakni ABRI, birokrasi, dan Golkar.
Setelah Reformasi 1998, perubahan sistem politik membuat Golkar harus melakukan penyesuaian. Partai kemudian merumuskan paradigma baru dan mengembangkan pola kaderisasi melalui berbagai jalur organisasi di daerah.
“Golkar memiliki sistem lama yang sudah diubah, tetapi dampaknya masih dinikmati hingga saat ini,” kata Hajriyanto.
Dalam perkembangannya, kaderisasi dilakukan melalui program seperti kader teritorial penggerak desa, pengaderan penggerak partai, hingga pengaderan fungsional.
Namun, Golkar kemudian berupaya membuat proses tersebut semakin terlembaga melalui Akademi Partai Golkar.
APG mendapat mandat untuk menjalankan sistem kaderisasi yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional XI Partai Golkar pada 2024.
Pendidikan kader disusun secara bertingkat. Pelatihan tingkat dasar dilaksanakan DPD kabupaten/kota, tingkat menengah oleh DPD provinsi, sedangkan pendidikan tingkat lanjut menjadi tanggung jawab DPP Partai Golkar.
Pola berjenjang tersebut diarahkan agar proses pengembangan kader tidak hanya berlangsung melalui pengalaman politik, tetapi juga melalui pendidikan dan peningkatan kompetensi yang sistematis.
Menyiapkan Politisi yang Memahami Pendekatan Teknokratis
Golkar juga mengembangkan kaderisasi dengan menggabungkan kemampuan politik dan kapasitas teknokratis.
Menurut Hajriyanto, keberlanjutan Golkar tidak hanya ditopang jaringan organisasi, tetapi juga kemampuan kadernya menjalankan peran di pemerintahan.
Karena itu, APG mulai mengembangkan berbagai program peningkatan kapasitas akademik, termasuk training of trainers yang melibatkan akademisi dan politisi berpengalaman serta rencana pelatihan penulisan jurnal ilmiah bagi kader.
“Golkar sebagai kekuatan pembaruan dan pembangunan harus terus memusatkan perhatian untuk menciptakan kader-kader politisi yang teknokratis serta teknokrat yang paham politik,” ujarnya.
Penguatan kapasitas tersebut tidak hanya dijalankan melalui APG.
Golkar Institute yang berdiri sejak 2021 menjalankan pendidikan di bidang pemerintahan, kepemimpinan, kebijakan publik, hingga geopolitik. Sementara Balitbang Partai Golkar berperan menghasilkan kajian yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan politik partai.
Hajriyanto menyebut ketiga lembaga itu sebagai fondasi baru kaderisasi Golkar.
“Jadi, tiga badan itu harus menjadi trisula baru Partai Golkar. Kalau trisula lama itu ABG, sekarang trisula baru adalah APG, Golkar Institute, dan Balitbang,” kata Hajriyanto.
Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute Ace Hasan Syadzily mengatakan lembaganya juga membuka program pendidikan bagi kader maupun masyarakat berusia di bawah 40 tahun.
Materi yang diberikan mencakup politik, kepemimpinan, serta geopolitik sebagai bagian dari penguatan pemahaman terhadap dinamika pemerintahan dan politik.
Dalam lima tahun terakhir, Golkar Institute telah menyelenggarakan 18 angkatan Executive Education Program for Young Political Leaders dengan sedikitnya 400 peserta.
Sebanyak 138 alumnus program tersebut kemudian mengikuti kontestasi politik, sementara 58 orang di antaranya berhasil menduduki jabatan publik.
Salah satu alumnusnya adalah anggota DPRD Sumatera Utara Palacheta Subies Subianto. Ia mengaku mendapatkan pembelajaran, termasuk mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan politik.
Pengembangan APG, Golkar Institute, dan Balitbang memperlihatkan upaya Golkar membangun kaderisasi yang semakin terstruktur dan berbasis kompetensi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pendidikan kader tidak berhenti sebagai program peningkatan kapasitas, tetapi juga benar-benar menjadi salah satu pertimbangan dalam regenerasi, pencalonan, serta penempatan kader dalam struktur politik.
Sumber: Diolah dan ditulis ulang berdasarkan artikel Kompas.id berjudul “Rabu Perkaderan” di Markas Beringin karya Kurnia Yunita Rahayu.