Dugaan kebocoran penerimaan negara pada jalur perdagangan dan distribusi barang menjadi sorotan krusial Komisi XI DPR RI.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita menyampaikan peringatan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Kinerja Kemenkeu dalam mengelola pendapatan negara mendapat apresiasi positif di tengah tantangan ekonomi global.
Langkah penanganan serius tetap dituntut pada titik-titik rawan perbatasan seperti kawasan Batam sebagai pintu masuk komoditas pangan hingga tambang.
Koordinasi ketat Kemenkeu bersama instansi perdagangan dan karantina menjadi kunci penyumbatan potensi kebocoran.
Dukungan alokasi anggaran hingga penambahan personil pengawasan siap diberikan DPR demi optimalisasi penerimaan negara.
Modernisasi peralatan dan pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi syarat mutlak menutup seluruh celah kebocoran di lapangan.
“Saya setuju dengan budget Bapak, malah mungkin naikin, Pak, karena menurut saya masih banyak sekali kebocoran yang ada di mana-mana dan mungkin Bapak perlu tenaga lebih untuk menjalankan itu,” kata Galih.
Penetapan Indikator Kinerja Utama atau KPI Kementerian Keuangan turut disoroti agar dibuat lebih menantang dan realistis.
Capaian target kinerja di atas seratus persen sebelum akhir tahun anggaran perlu dievaluasi sebagai dasar penyusunan target tahun berikutnya.
“Padahal banyak yang 110, 120 persen masih di bulan Agustus, gampang sekali itu KPI, jadi dibikin lebih berat capaian itu,” tegasnya.
Penguatan sinergi antarinstansi dan pembaruan sistem teknologi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan negara.
Langkah tegas ini menjadi modal penting menjaga stabilitas dan transparansi kas negara pada masa mendatang.