Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mendorong dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah yang memadai untuk memperkuat kesiapan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII Manado, mulai dari kesejahteraan prajurit dan keluarga, kesiapan tempur, hingga kelengkapan peralatan pertahanan.
Hal tersebut disampaikan Dave saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kodaeral VIII di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (30/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kesiapan pertahanan laut sekaligus menyerap berbagai kebutuhan yang dihadapi satuan dalam menjalankan tugas di wilayah utara Indonesia.
Dave menilai pemberian tugas dan tanggung jawab kepada prajurit harus diikuti dukungan negara yang sebanding. Menurutnya, kebijakan pertahanan perlu diterjemahkan melalui politik anggaran yang mampu menjawab kebutuhan nyata satuan di lapangan.
“Tentu pastinya harus ada politik anggaran dan kebijakan yang tegas dari pemerintah. Ketika memberikan amanat dan mandat kepada perwiranya dan kepada prajuritnya, tentu harus disertai dengan kebutuhan yang mencukupi,” kata Dave.
Menurutnya, dukungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan alutsista dan operasional satuan, tetapi juga kondisi prajurit beserta keluarganya.
“Nah, di situlah yang harus kita perhatikan. Baik kesejahteraan prajurit, kesejahteraan keluarganya, kesiapan tempurnya, peralatannya, semuanya itu harus disesuaikan dengan ancaman yang mungkin dihadapi,” ujarnya.
Kodaeral VIII memiliki wilayah kerja strategis di bagian utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina serta mencakup kawasan perairan dan pulau-pulau kecil terluar. Kondisi tersebut membuat kesiapan personel, unsur patroli, logistik, dan sarana pendukung menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pengamanan wilayah maritim.
Dave juga menyoroti posisi Kodaeral VIII yang menurutnya berkaitan dengan pengawasan kawasan menuju dua Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan ALKI III.
“Mengingat juga posisi Kodaeral ini mengawasi muara dua ALKI, ALKI II dan ALKI III,” kata Dave.
Dengan posisi tersebut, ia menilai kemampuan satuan perlu terus disesuaikan dengan perkembangan potensi ancaman maupun dinamika keamanan kawasan. Dukungan anggaran karena itu dibutuhkan untuk memastikan kesiapan operasional dapat dipertahankan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I juga memperoleh masukan mengenai kebutuhan operasional Kodaeral VIII, termasuk dukungan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) bagi unsur KRI dan KAL, pemeliharaan serta modernisasi alutsista, infrastruktur pangkalan, hingga fasilitas kesehatan dan kebutuhan dasar prajurit.
Berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan akan menjadi bahan bagi Komisi I untuk dibawa dalam pembahasan bersama Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI. Pola serupa juga dilakukan Komisi I dalam kunjungan ke satuan pertahanan lainnya, dengan hasil kunjungan dijadikan masukan dalam rapat kerja terkait kebutuhan operasional dan dukungan anggaran.
Dave menilai penguatan Kodaeral VIII perlu dilakukan secara menyeluruh, sehingga mandat menjaga kedaulatan wilayah laut didukung oleh personel yang sejahtera, peralatan yang memadai, serta kesiapan tempur yang sesuai dengan tantangan di wilayah operasi.
Dengan dukungan tersebut, kesiapan Kodaeral VIII diharapkan dapat terus diperkuat dalam menjalankan fungsi pertahanan dan pengamanan wilayah maritim strategis di kawasan utara Indonesia.