Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan keselamatan anak tidak bisa diserahkan kepada algoritma, terlebih ketika akal imitasi (AI) atau kecerdasan buatan semakin dekat dengan kehidupan anak.
“Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing,” kata Meutya dalam forum pembahasan AI Sidang Majelis Umum (SMU) Ke-81 PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026).
Ia diketahui hadir dalam forum yang mengangkat tema Protecting Children’s Rights Facing Artificial Intelligence: The Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI as an Operational Tool.
Dalam forum ini, Meutya juga menegaskan Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam agenda besar tema tersebut. Karena sekitar 70 juta anak Indonesia akan tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi oleh AI.
“Anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI. Karena itu, keselamatan dan hak anak harus kita pastikan sejak awal, bukan setelah risikonya terjadi,” ujar Meutya.
Menurut Meutya, perkembangan AI memberikan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan.
Namun, teknologi yang sama juga membawa risiko baru sehingga perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak.
Ia juga menegaskan posisi Indonesia dalam forum tersebut sebagai bentuk dukungan dan bagian dari perlindungan anak di era AI. Meutya menilai kerja sama antarnegara menjadi penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas.
Sehingga pembentukan tata kelola AI berfokus pada kepentingan dan hak anak turut menjadi bagian dari pembahasan global.
“Dunia sedang menentukan aturan main AI. Indonesia ingin memastikan suara anak-anak ikut diperhitungkan dalam proses itu,” ujar Meutya.