Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memaparkan capaian sektor energi dan pertambangan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar dalam rangka dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil mengatakan kinerja sektor batu bara menunjukkan capaian positif. Target devisa ekspor batu bara yang sebelumnya dipatok sebesar US$27 miliar pada tahun ini diproyeksikan dapat melampaui US$30 miliar.
“Target devisa dari sektor batu bara di tahun ini itu akan mencapai lebih target kita. Targetkan 27 miliar, ini akan bisa mencapai di atas 30 miliar US dolar,” kata Bahlil usai Sidang Kabinet Paripurna.
Selain devisa ekspor, Bahlil menyebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tersebut juga diproyeksikan melampaui target. Dari target sekitar Rp133 triliun, realisasinya diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp160 triliun.
“Pendapatan negara PNBP kita dari 133 triliun itu bisa mencapai di atas 160 triliun lebih. Jadi rata-rata oke,” ujarnya.
Di sektor energi, pemerintah saat ini terus mencermati kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpotensi menambah kebutuhan anggaran subsidi energi. Bahlil mengatakan rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) berada di kisaran US$92 per barel, lebih tinggi dibanding asumsi dalam APBN sekitar US$70 per barel.
Meski demikian, Bahlil memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan.
“Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus-terus itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.
Ia memperkirakan rata-rata ICP masih dapat berada di bawah US$100 per barel apabila perkembangan harga minyak global tidak mengalami perubahan signifikan.
“Sekarang rata-rata ICP di angka 92 dolar per barel. Padahal di dalam APBN itu sekitar 70 dolar. Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah 100 dolar per barel. Jadi relatif oke untuk BBM subsidi, insyaallah tidak ada kenaikan,” ujarnya.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Bahlil juga mengungkap arahan Presiden Prabowo kepada jajaran pemerintah agar mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
“Catatannya harus kerja cepat, eksekusi cepat, jangan lambat, sesuai aturan dan jangan melanggar aturan,” kata Bahlil.
Menanggapi arahan Presiden mengenai pentingnya menjaga ketahanan nasional di tengah kondisi global, Bahlil mengatakan seluruh kementerian perlu memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.
Ia turut menyinggung sektor gas sebagai salah satu komoditas yang perlu diperhitungkan dengan mempertimbangkan kebutuhan domestik terlebih dahulu. Bahlil membuka kemungkinan untuk mengevaluasi kelanjutan pasokan gas ke negara tetangga apabila kebutuhan dalam negeri memerlukan prioritas lebih besar.
“Ya memang harus kita survival. Kita sebagai pejabat negara bahwa Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden semua kementerian mampu. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas tidak perpanjang untuk ke negara tetangga karena kan harus survival, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.
Pemerintah, menurut Bahlil, akan terus menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, ketahanan pasokan energi, serta kebutuhan masyarakat di tengah dinamika harga komoditas global.