Bahlil Laporkan RUU Migas dan Persoalan Energi ke Presiden Prabowo

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil melaporkan sejumlah perkembangan di sektor energi kepada Presiden, mulai dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), gangguan kelistrikan di sejumlah daerah, hingga kondisi distribusi bahan bakar minyak (BBM).

“Saya melaporkan beberapa perkembangan. Tadi saya mewakili Bapak Presiden membuka Trade Expo Indonesia ke-41 di Tangerang. Yang kedua, saya melaporkan perkembangan pembahasan RUU Migas kepada Bapak Presiden,” kata Bahlil usai pertemuan.

Bahlil juga menyinggung perlunya peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan di sejumlah wilayah. Menurutnya, pembenahan perlu dilakukan lebih intensif agar masyarakat memperoleh layanan listrik yang lebih baik.

“Perlu ada perbaikan-perbaikan yang lebih intensif terkait dengan listrik di beberapa daerah, supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Terkait gangguan listrik di Batam, Bahlil mengatakan informasi awal yang diterimanya menunjukkan adanya sejumlah persoalan teknis pada jaringan. Salah satunya disebut berkaitan dengan jaringan yang mengalami gangguan akibat sambaran petir.

Namun, Bahlil belum menarik kesimpulan mengenai penyebab maupun kemungkinan adanya kelalaian. Menurutnya, evaluasi teknis perlu terlebih dahulu dibahas bersama PLN sebagai pihak yang menangani operasional di lapangan.

“Saya akan bahas dulu dengan teman-teman PLN, karena PLN yang paling tahu implementasi teknis di lapangan,” katanya.

Selain persoalan kelistrikan, Bahlil turut merespons antrean BBM yang terjadi di Bali. Ia mengatakan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri telah berada di Bali untuk menangani persoalan distribusi tersebut.

Menurut Bahlil, pemerintah berperan sebagai regulator, sedangkan pelaksanaan operasional distribusi dilakukan oleh Pertamina.

“Di Bali, Pak Simon, Dirut Pertamina, sudah di sana. Karena kita tahu pemerintah adalah regulator, dan implementasinya dilakukan BUMN, dalam hal ini Pertamina,” ujarnya.

Bahlil memastikan stok BBM secara nasional masih berada dalam kondisi aman pada kisaran 16 hingga 18 hari. Ia menduga persoalan yang terjadi di Bali lebih berkaitan dengan distribusi, bukan ketersediaan stok nasional.

“Kalau stok nasional kita di angka 16 sampai 18 hari, jadi masih clear, tidak ada masalah secara stok nasional. Jadi mungkin distribusinya yang sedikit mengalami kendala,” kata Bahlil.

Ia mengatakan akan menggelar rapat untuk mendengar laporan terbaru dari Pertamina sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan di Bali.

Terkait harga BBM, Bahlil menyebut harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Sementara harga BBM nonsubsidi tetap mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

“Harga untuk subsidi masih tetap, tidak ada perubahan apa-apa. Kalau harga BBM di luar subsidi, itu tentu akan fluktuatif berdasarkan perkembangan harga dunia,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjawab pertanyaan mengenai rangkap jabatan sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Ia mengatakan hingga saat ini masih menjalankan amanah yang diberikan Presiden untuk kedua posisi tersebut.

“Sampai hari ini saya menjalankan apa yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, baik sebagai Menteri ESDM maupun sebagai Menko,” kata Bahlil.

Scroll to Top