Pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menandai penyatuan koordinasi dua agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tetap menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil kini memikul tanggung jawab untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam sekaligus mengawal transisi energi nasional.
Usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026), Bahlil menegaskan kesiapannya menjalankan kedua amanah tersebut secara maksimal. Ia menyebut penugasan sebagai menko sekaligus Menteri ESDM sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi dan harus kita jadikan ini sebagai bagian momentum untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi,” ujar Bahlil.
Prabowo melantik Bahlil untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dalam sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih.
Dengan penugasan tersebut, Bahlil menjalankan dua jabatan sekaligus, yakni Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM. Di luar pemerintahan, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, salah satu partai politik besar yang berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo.
Bahlil menegaskan bahwa dirinya tidak membatasi tanggung jawab berdasarkan target kerja tiga bulanan. Menurut dia, pekerjaan pemerintahan harus dijalankan secara konsisten setiap hari agar hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.
“Saya bekerja setiap hari, bukan per tiga bulan. Setiap hari saya bekerja dan berpikir untuk memberikan hasil terbaik,” katanya.
Meski telah resmi dilantik, Bahlil mengaku masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memastikan kementerian dan lembaga yang akan berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Mengenai kementerian yang berada di bawah koordinasi Menko, nanti akan saya cek terlebih dahulu dalam Perpres,” ujarnya.
Penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi tersebut dilatarbelakangi kebutuhan untuk menjalankan kedua agenda secara terintegrasi. Pemerintah menghadapi tantangan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat ketahanan energi, sekaligus memenuhi komitmen pengurangan emisi melalui pengembangan energi bersih.
Bahlil mengatakan perubahan dinamika geopolitik dan perekonomian global membuat hilirisasi dan transisi energi tidak dapat lagi dijalankan secara terpisah. Kedua agenda tersebut membutuhkan perencanaan yang menyeluruh, terukur, dan saling terhubung.
“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur,” kata Bahlil.
Hilirisasi menjadi salah satu agenda utama pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri sebelum dipasarkan atau diolah lebih lanjut. Kebijakan ini berkaitan dengan pengembangan industri pengolahan mineral, pembangunan fasilitas pemurnian, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan penerimaan negara.
Sementara itu, transisi energi diarahkan untuk memperkuat penggunaan energi baru dan terbarukan, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil secara bertahap, serta menjaga ketersediaan energi nasional. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan sumber energi terbarukan lainnya menjadi bagian dari agenda tersebut.
Kedua sektor itu memiliki keterkaitan dengan tugas Kementerian ESDM, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya mineral, minyak dan gas bumi, serta kebijakan energi nasional. Dengan tetap memimpin kementerian teknis tersebut, Bahlil memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kebijakan sektor energi sekaligus koordinasi lintas kementerian untuk agenda hilirisasi dan transisi energi.
Penugasan sebagai menko juga melanjutkan sejumlah pekerjaan yang sebelumnya telah dipercayakan kepada Bahlil. Ia pernah memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk menyiapkan proyek-proyek prioritas sebelum memasuki tahap implementasi.
Pada Maret 2026, Prabowo juga menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Penugasan tersebut mencakup upaya mempercepat implementasi energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Dengan pengalaman tersebut, Bahlil kini dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan proyek-proyek yang telah disiapkan dapat bergerak menuju pelaksanaan, sekaligus menyelaraskan kebijakan lintas sektor yang berkaitan dengan investasi, industri pengolahan, dan penyediaan energi.
Posisi Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar turut menempatkannya sebagai salah satu tokoh penting dalam konfigurasi politik pemerintahan Prabowo. Kepemimpinan partai dan jabatan strategis di kabinet merupakan dua tanggung jawab berbeda, tetapi keduanya menjadi bagian dari peran Bahlil dalam dinamika pemerintahan dan politik nasional.
Sebagai menko, Bahlil akan menghadapi tantangan koordinasi yang lebih luas dibandingkan ketika hanya menjalankan tugas sebagai menteri teknis. Keberhasilan agenda hilirisasi dan transisi energi tidak hanya bergantung pada kebijakan Kementerian ESDM, tetapi juga pada pelaksanaan program oleh kementerian dan lembaga terkait, kepastian investasi, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, pertumbuhan industri, dan keberlanjutan lingkungan.
Penetapan kementerian yang berada di bawah koordinasi menko melalui Perpres akan menjadi salah satu landasan penting untuk memperjelas pembagian kewenangan dan mekanisme kerja. Sementara itu, komitmen kerja totalitas yang disampaikan Bahlil akan diuji melalui pelaksanaan program, koordinasi antarlembaga, dan hasil konkret dari kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah.
Bagi pemerintahan Prabowo, penugasan tersebut menempatkan hilirisasi dan transisi energi dalam satu kerangka koordinasi untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan ketahanan energi nasional. Bagi Bahlil, jabatan baru itu memperluas tanggung jawabnya dari pengelolaan sektor energi menjadi koordinasi agenda lintas sektor yang berkaitan langsung dengan arah industrialisasi Indonesia.