Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah keras tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menantang pihak-pihak yang menyeret namanya untuk membuktikan tuduhan tersebut dan menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila informasi yang disebarkan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan tersebut disampaikan Bahlil dalam rangkaian kegiatan pelantikan pengurus DPD Partai Golkar di Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026), menyusul beredarnya narasi di media sosial yang menghubungkan dirinya dengan dugaan pertemuan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebelum penangkapan yang dikaitkan dengan perkara penyadapan.
Bahlil menolak tuduhan yang menyebut dirinya sebagai pimpinan partai politik yang menghadiri pertemuan tertutup bersama sejumlah jenderal kepolisian sekitar tiga jam sebelum mereka disebut diamankan.
Menurutnya, informasi tersebut muncul tanpa kejelasan sumber maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengaku baru mengetahui namanya dikaitkan dengan persoalan tersebut setelah tiba dari penerbangan pagi.
“Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka,” ujar Bahlil dalam pidatonya.
Bahlil menilai tuduhan yang berkembang di ruang publik tersebut tidak dapat dibiarkan tanpa pembuktian. Terlebih, narasi yang beredar telah mengarah pada identitas dirinya sebagai ketua umum partai politik sekaligus pejabat negara.
Ia turut menanggapi pernyataan seorang tokoh senior yang membicarakan dugaan tersebut melalui siniar di media sosial. Bahlil meminta pihak yang melontarkan tudingan agar menunjukkan bukti, bukan membangun kesimpulan berdasarkan spekulasi.
“Dan saya memberikan kepada tadi itu ada senior saya juga, senior saya yang merasa paling pintar bicara, ya sering pakai kacamata orangnya, di podcast. Ya saya bilang kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan! Kalau tidak, saya akan somasi! Kalau tidak, saya akan proses secara hukum! Karena ini berbahaya,” tegas Bahlil.
Bahlil Beri Tenggat 3×24 Jam, Siapkan Langkah Hukum
Bahlil menegaskan bahwa bantahan yang disampaikannya tidak berhenti pada pernyataan publik. Ia menyatakan kesiapannya menggunakan mekanisme hukum untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dinilainya telah menyebarkan tuduhan tanpa dasar.
Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap disertai tanggung jawab atas kebenaran informasi, terutama apabila pernyataan tersebut menyangkut dugaan tindak pidana dan mencatut nama seseorang.
Bahlil menyatakan akan melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang menyeret namanya dalam isu penyadapan tersebut. Ia juga memberikan tenggat waktu selama 3×24 jam sebelum mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.
“Dan saya kasih waktu, saya akan habis ini pulang saya akan somasi orang-orang itu. Saya akan kasih waktu ya 3 kali 24 jam lah. Saya akan kasih somasi. Kalau tidak, ya negara kita kan negara hukum, saya akan menempuh jalur hukum,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Bahlil terhadap tuduhan yang berkembang di media sosial. Ia meminta agar pihak yang menyampaikan dugaan keterlibatannya dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut melalui bukti yang jelas.
Langkah hukum yang disampaikan Bahlil sekaligus menunjukkan bahwa ia tidak ingin persoalan tersebut terus berkembang menjadi spekulasi tanpa proses klarifikasi dan pembuktian.
Bahlil: Tuduhan terhadap Ketua Umum Menyangkut Marwah Partai
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut nama baiknya secara pribadi. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, ia memandang tuduhan yang diarahkan kepadanya juga dapat berdampak terhadap kehormatan organisasi politik yang dipimpinnya.
Menurutnya, jabatan ketua umum membawa tanggung jawab kelembagaan sehingga tuduhan yang menyangkut integritas pimpinan partai perlu ditanggapi secara serius.
Bahlil menolak pandangan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi dapat dijadikan alasan untuk menyampaikan tuduhan tanpa disertai dasar yang jelas.
“Karena bicara partai, itu marwah partai. Ketua umum partai, itu marwah. Jadi saya tidak mau mundur dari orang-orang kayak gini. Enggak bisa. Masa atas nama sebuah demokrasi ngomongnya ngawur? Nanti lama-lama orang baru bangun tidur mimpi, enggak tahu malam minum apa, tiba-tiba bicara bangsa,” tambahnya.
Bagi Bahlil, perbedaan pendapat dan kritik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia menilai tuduhan mengenai keterlibatan seseorang dalam perkara hukum harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Karena itu, ia memilih menyampaikan bantahan secara terbuka sekaligus menyatakan kesiapannya membawa persoalan tersebut ke jalur hukum apabila pihak yang menyebarkan tudingan tidak dapat memberikan pembuktian.
Minta Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Diusut Tuntas
Pernyataan Bahlil muncul di tengah berkembangnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjadi perhatian publik.
Sejumlah informasi di media sosial dan ruang diskusi politik turut menghubungkan perkara tersebut dengan dugaan keterlibatan pejabat tinggi kepolisian serta pimpinan partai politik.
Salah satu narasi yang berkembang menyebut adanya pertemuan antara seorang ketua umum partai politik dan sejumlah jenderal kepolisian beberapa jam sebelum penangkapan yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menghadiri pertemuan sebagaimana dituduhkan.
Ia juga meminta aparat kepolisian mengusut dugaan penyadapan tersebut secara menyeluruh agar fakta yang sebenarnya dapat diketahui publik dan tuduhan terhadap pihak tertentu tidak terus berkembang tanpa kepastian.
Dalam keterangan terpisah yang disampaikan pada kesempatan yang sama, Bahlil turut menyatakan bahwa dirinya juga menjadi pihak yang mengalami penyadapan.
Meski demikian, tuduhan mengenai keterlibatan Bahlil dalam pertemuan tertutup dan dugaan penyadapan tersebut masih memerlukan pembuktian berdasarkan hasil penyelidikan pihak berwenang.
Dengan memberikan ultimatum somasi 3×24 jam, Bahlil menempatkan penyelesaian persoalan tersebut pada mekanisme hukum. Ia menegaskan bahwa tuduhan yang menyangkut nama baik pribadi dan kehormatan Partai Golkar harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya disebarkan melalui spekulasi di ruang publik.