JAKARTA — Sikap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang tidak menjadikan jabatan calon wakil presiden (cawapres) sebagai tujuan utama partai mendapat perhatian dalam peta politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Golkar menegaskan prioritasnya adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan meningkatkan perolehan kursi legislatif.
Pernyataan Bahlil dalam pidato Tasyakuran HUT ke-62 Partai Golkar pada Selasa (20/10/2026) menunjukkan bahwa Golkar ingin menempatkan kepentingan organisasi dan agenda pembangunan di atas ambisi jabatan individual. Sikap tersebut juga sejalan dengan keputusan partai untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029, sementara penentuan calon wakil presiden belum menjadi keputusan final.
“Partai Golkar itu lahir bukan hanya semata-mata untuk menjadikan ketua umum jadi presiden sama wapres. Tapi Partai Golkar ini lahir untuk menjadi instrumen politik negara dalam mewujudkan cita-cita negara,” kata Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.
Bahlil menjelaskan, tujuan tersebut mencakup keadilan sosial, kesejahteraan, pendidikan, dan berbagai kepentingan masyarakat. Karena itu, menurut dia, orientasi politik Golkar tidak semestinya hanya diukur dari keberhasilan kader menduduki jabatan eksekutif.
Sikap tersebut layak dibaca sebagai penegasan bahwa kekuatan partai tidak semata-mata ditentukan oleh posisi seseorang dalam pemerintahan. Kekuatan politik juga ditentukan oleh kemampuan organisasi memperjuangkan kebijakan, memperluas representasi rakyat, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
Fokus Agenda Politik Jangka Panjang
Dalam keterangannya, Bahlil mengingatkan sejarah Golkar sejak didirikan pada 1964 dan mengikuti Pemilu 1971. Ia menyebut belum pernah ada ketua umum Golkar yang menjadi presiden.
“Sejak lahir tahun ’64, pemilu tahun ’71, belum pernah ada ketua umumnya yang menjadi presiden. Dan satu-satunya Ketua Umum Partai Golkar yang jadi ketua umum dulu baru jadi wapres adalah Pak Soedharmono,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Bahlil mengenai posisi ketua umum dalam sejarah partai. Ia ingin menegaskan bahwa jabatan presiden maupun wakil presiden bukan satu-satunya ukuran keberhasilan Golkar.
Bagi partai yang telah lama menjadi bagian dari politik nasional, keberlanjutan organisasi dan kontribusi terhadap pemerintahan juga merupakan agenda penting. Golkar memiliki kepentingan untuk mempertahankan basis dukungan sekaligus memastikan kadernya berperan dalam proses pengambilan kebijakan.
Dalam konteks itu, keputusan untuk tidak terburu-buru menentukan calon wakil presiden dapat dipahami sebagai upaya menjaga fokus pada agenda yang telah ditetapkan. Namun, keputusan tersebut tidak berarti Golkar menutup peluang bagi kadernya untuk maju dalam kontestasi nasional.
Sikap Bahlil justru memberikan ruang bagi partai untuk menilai kebutuhan politik secara lebih menyeluruh. Penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada akhirnya membutuhkan pertimbangan elektoral, komunikasi antarpartai, serta kesepakatan dengan calon presiden yang diusung.
Golkar dukung Prabowo 2029
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, sebelumnya menyatakan bahwa Golkar telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden untuk Pilpres 2029. Keputusan itu, menurut Doli, telah menjadi posisi partai sejak akhir 2024.
Doli menjelaskan bahwa Golkar belum menetapkan calon wakil presiden karena pembahasan mengenai pasangan calon biasanya dilakukan menjelang pendaftaran Pilpres 2029. Partai-partai yang akan berkoalisi perlu membicarakan dan menyepakati sosok yang akan mendampingi calon presiden.
“Ya sejak tahun akhir 2024, standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya,” ujar Doli, sebagaimana dikutip Kompas.com.
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan kepada Prabowo telah diposisikan sebagai keputusan politik Golkar. Sementara itu, penentuan cawapres masih menunggu perkembangan pemerintahan dan proses komunikasi politik di antara partai-partai pendukung.
Doli juga menyatakan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan dukungan untuk periode berikutnya. Dengan demikian, evaluasi terhadap jalannya pemerintahan 2024–2029 akan memiliki arti penting dalam pembahasan koalisi menjelang pemilu.
“Artinya kan pemerintahan ini sukses itu pimpinannya Pak Prabowo-Gibran, patut dipertimbangkan untuk kemudian direkomendasikan bersama-sama lagi,” kata Doli.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Golkar masih membuka kemungkinan untuk kembali mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Akan tetapi, keputusan tersebut belum final karena partai menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah menjalankan dan menyukseskan pemerintahan.
Kesejahteraan rakyat sebagai orientasi politik
Bahlil juga menegaskan bahwa doktrin Golkar sebagai partai yang memperjuangkan kesejahteraan tidak berubah meskipun sistem politik Indonesia mengalami perubahan.
Menurut Bahlil, Golkar pada awalnya didirikan sebagai golongan penyeimbang. Setelah reformasi dan Pemilu 1999, Golkar harus bertransformasi menjadi partai politik. Namun, ia menilai tujuan dasarnya tetap mengarah pada politik kesejahteraan.
“Partai Golkar partai yang sejak sebelum kami lahir, didirikan untuk menjadi golongan penyeimbang dari partai politik sebenarnya dulunya. Tapi pemilu ’99 reformasi harus menjadi partai politik, tapi doktrinnya, tujuannya enggak berubah, menjadi politik kesejahteraan,” kata Bahlil.
Pernyataan tersebut memberikan dasar bagi Golkar untuk menilai keberhasilan politik melalui hasil yang dirasakan masyarakat. Dukungan kepada pemerintah, misalnya, perlu berkaitan dengan upaya mendorong kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, dan memperkuat keadilan sosial.
Dengan pendekatan itu, peran partai tidak berhenti pada dukungan terhadap presiden. Partai juga perlu memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap diperjuangkan melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan melalui keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik.
Karena itu, dukungan kepada Prabowo dapat berjalan beriringan dengan penguatan fungsi representasi Golkar. Konsistensi politik tidak harus menghilangkan ruang bagi partai untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
Target kursi DPR
Selain mendukung Prabowo, Bahlil menegaskan bahwa Golkar ingin terus meningkatkan jumlah kursi di DPR pada setiap pemilu. Target tersebut menjadi salah satu agenda utama kepengurusan partai.
Peningkatan kursi memiliki arti strategis karena memengaruhi kekuatan representasi Golkar di parlemen. Semakin besar perolehan kursi, semakin besar pula jumlah wakil partai yang dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Namun, peningkatan jumlah kursi bukan sekadar persoalan angka. Partai perlu mempertahankan kepercayaan pemilih, memperkuat kader di daerah pemilihan, dan memastikan bahwa program politiknya relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Bahlil menempatkan peningkatan kursi sebagai tujuan organisasi, bukan sekadar agenda personal para pengurus. Dengan menjadikan hasil pemilu sebagai ukuran kinerja, partai memiliki dasar untuk mengevaluasi efektivitas konsolidasi dan strategi elektoralnya.
Meski demikian, bahan pernyataan Bahlil yang diberitakan Kompas.com belum mencantumkan angka target kursi Golkar untuk Pemilu 2029. Karena itu, besaran sasaran yang ingin dicapai masih perlu menunggu penjelasan resmi partai.
Menjaga konsistensi politik dan kepercayaan publik
Sikap Bahlil menempatkan Golkar pada dua agenda yang saling berkaitan. Pertama, menjaga dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan. Kedua, memperkuat organisasi agar mampu meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029.
Kedua agenda tersebut membutuhkan konsistensi sekaligus hasil yang terukur. Dukungan kepada pemerintah perlu diwujudkan melalui kontribusi terhadap agenda pembangunan. Sementara itu, penguatan organisasi harus tercermin dalam kemampuan mempertahankan dan memperluas dukungan masyarakat.
Pernyataan bahwa Golkar tidak menjadikan jabatan cawapres sebagai tujuan utama juga perlu dilihat dalam konteks tersebut. Sikap itu menegaskan bahwa pembahasan jabatan politik bukan satu-satunya prioritas partai, meskipun peluang kader Golkar untuk masuk dalam kontestasi nasional tetap terbuka.
Pada akhirnya, keberhasilan pendekatan yang disampaikan Bahlil akan bergantung pada pelaksanaannya. Konsistensi mendukung pemerintahan, kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat, serta peningkatan perolehan kursi merupakan tiga aspek yang dapat digunakan untuk menilai arah politik Golkar menuju 2029.
Dengan menempatkan agenda organisasi dan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi, Golkar memiliki dasar untuk menjelaskan bahwa dukungan politik kepada Prabowo tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian jabatan. Namun, klaim tersebut akan semakin kuat apabila dibuktikan melalui kebijakan, kinerja wakil rakyat, dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.