Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mengevaluasi ekspor komoditas energi ke negara-negara yang dinilai tidak kooperatif atau tidak menghargai Indonesia.
Langkah tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan energi dalam negeri, di mana pemerintah saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik.
“Saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ujar Bahlil dalam acara Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha-South, Kamis (22/10/2026).
Sebaliknya, Bahlil mengatakan pemerintah tetap terbuka menjalin kerja sama dengan negara-negara yang membangun hubungan saling menghargai dengan Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari penerapan asas kesetaraan dalam hubungan antarnegara.
Bahlil menekankan bahwa Indonesia perlu memegang teguh prinsip kedaulatan negara, mengingat kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan yang panjang.
“Kemerdekaan bukan hasil pemberian. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang diperjuangkan berabad-abad. Banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja paksa, banyak yang dilakukan pemerkosaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perjuangan panjang tersebut harus menjadi pengingat agar Indonesia tetap menjaga kehormatan dan kedaulatan dalam hubungan internasional.
“Kemerdekaan Indonesia diraih dengan darah keringat dan air mata serta nyawa. Saya tidak ingin ada negara lain yang kemerdekaannya diberikan mau untuk mencoba menganggap seolah-olah mereka yang paling hebat daripada negara yang lain,” ujar Bahlil.
Wacana evaluasi ekspor energi juga sebelumnya disampaikan Bahlil dalam konteks kontrak ekspor gas ke negara tetangga.
Hal itu muncul setelah Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga ketahanan nasional di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
Merespons hal tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan kembali perpanjangan kontrak ekspor gas agar pasokan dapat terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah menempatkan kebutuhan domestik, ketahanan energi, dan prinsip kesetaraan antarnegara sebagai pertimbangan utama dalam menentukan arah ekspor energi ke depan.