Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah menjalankan transisi energi melalui pengembangan energi bersih dan kawasan industri hijau. Salah satu program utama yang didorong adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).
Bahlil mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan transisi energi sebagai bagian dari upaya membangun industri yang lebih hijau sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah tetap menjalankan agenda energi bersih dengan pendekatan yang menurutnya harus disertai inovasi teknologi dan percepatan implementasi.
“Bapak Presiden telah berkomitmen untuk menjalankan tentang transisi energi dalam rangka melahirkan kawasan industri hijau dan produk yang green,” kata Bahlil.
Menurutnya, pemanfaatan batu bara juga tidak semestinya hanya dipandang dari sisi emisi karbon yang tinggi. Perkembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon dapat menjadi bagian dari upaya menekan emisi dari sumber energi fosil.
“Arahan yang kami sudah dapatkan dari Bapak Presiden adalah pertama, batu bara jangan diartikan sebagai sesuatu yang CO2-nya besar atau yang kotor. Sekarang sudah ada teknologi yang bisa meng-capture CO2-nya ke sumur-sumur gas dan minyak. Dan itu sekarang lagi kita dorong,” ujarnya.
Selain pengembangan teknologi penangkapan karbon, pemerintah mendorong pembangunan PLTS 100 GWp sebagai salah satu pilar transisi energi. Program tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$70–73 miliar.
“Yang kedua kita dorong untuk membangun PLTS 100 GWp. Groundbreaking-nya sudah ada, investasinya kurang lebih sekitar 73 miliar dolar AS,” kata Bahlil.
Program PLTS 100 GWp telah mulai dijalankan melalui sejumlah proyek awal. Pemerintah pada Agustus 2026 meluncurkan program tersebut dari Gilimanuk, Bali, yang terhubung dengan proyek lain di Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.
Bahlil mengatakan pembangunan PLTS skala besar juga diarahkan untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi listrik dalam APBN. Jika seluruh program terealisasi, ia memperkirakan penghematan subsidi listrik dapat mencapai sekitar Rp73 triliun.
“Ini insyaallah kalau semua selesai mampu kita melakukan efisiensi terhadap subsidi APBN kita kurang lebih sekitar 70 sampai 73 triliun,” ujarnya.
Menurut Bahlil, besarnya kebutuhan subsidi dan kompensasi listrik membuat pemerintah perlu mencari terobosan baru untuk menekan beban fiskal sekaligus mempercepat pemanfaatan energi bersih.
“Jadi memang harus ada inovasi, gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini,” katanya.
Pemerintah juga tengah menyesuaikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk mengakomodasi pengembangan PLTS 100 GWp dan sistem penyimpanan energi. Revisi tersebut dipersiapkan sebagai dasar regulasi bagi pelaksanaan program dalam skala yang lebih besar.
Sebelumnya, Bahlil juga menyebut pengembangan 100 GW kapasitas kelistrikan membutuhkan dukungan investasi besar serta keterlibatan industri dalam negeri. Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan energi sekaligus mendorong peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional.
Dengan pengembangan PLTS 100 GWp, pemanfaatan teknologi rendah emisi, serta penguatan infrastruktur energi, pemerintah menargetkan transisi energi dapat berjalan seiring dengan penguatan ketahanan energi dan efisiensi belanja negara.