Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan perkembangan program listrik desa kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 1.413 titik program listrik desa tahun 2025 siap diresmikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari perluasan akses kelistrikan di berbagai wilayah Indonesia.
Bahlil mengatakan, pemerintah terus mendorong pemerataan akses listrik hingga ke desa dan dusun. Saat ini, masih terdapat hampir 11 ribu desa dan dusun di Indonesia yang belum memiliki akses listrik.
“Program tahun 2025 yang akan segera diresmikan oleh Bapak Presiden, waktunya dalam waktu dekat, ya. Kemungkinan besar kita akan lakukan di Sulawesi,” ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Bahlil menyebut peresmian program tersebut direncanakan mencakup 1.413 titik.
“Jadi ada sekitar 1.413 titik yang akan diresmikan dalam waktu dekat ini,” katanya.
Program listrik desa menjadi bagian dari langkah pemerintah memperluas akses energi bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan kelistrikan.
Selain perkembangan listrik desa, Bahlil turut melaporkan kesiapan peresmian pabrik baterai kendaraan listrik hasil kerja sama CATL dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Fasilitas yang peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Prabowo sekitar setahun lalu tersebut kini telah memasuki tahap produksi.
“Dalam waktu dekat akan diresmikan karena pabriknya sudah mulai produksi,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, beroperasinya fasilitas CATL–Antam akan melengkapi tiga pabrik baterai kendaraan listrik yang dikembangkan di Indonesia, bersama fasilitas milik Hyundai dan pabrik di Halmahera yang melibatkan investor asal China.
Perkembangan tersebut juga memperkuat integrasi ekosistem baterai kendaraan listrik di dalam negeri, mulai dari pertambangan, pengolahan mineral, prekursor, katoda, hingga produksi sel baterai.
“Mungkin tidak banyak negara yang memiliki ini. Nah, ini bagian daripada ikhtiar untuk melakukan hilirisasi,” tutur Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pasokan energi. Untuk gas, pemerintah tetap menempatkan kebutuhan domestik sebagai prioritas sebelum memenuhi kebutuhan ekspor.
“Kita harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Tetapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, saya pikir kita juga harus melakukan ekspor kepada negara-negara lain,” katanya.
Bahlil turut menjelaskan perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Melalui skema tersebut, pemerintah mengambil peran lebih langsung dalam bernegosiasi dengan negara-negara pemasok energi.
Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih ringkas sekaligus membuka peluang penyusunan kontrak jangka panjang dengan negara pemasok.
Saat ini, penerapan mekanisme baru tersebut masih berada dalam tahap transisi.
“Lagi transisi sekarang. Kita lagi transisi untuk membenahi agar betul-betul kejadiannya itu lebih baik,” ujar Bahlil.
Rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperluas akses energi, memperkuat hilirisasi industri, memprioritaskan kebutuhan energi domestik, serta membenahi sistem pengadaan energi nasional.