JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, meminta pemerintah memperjelas pembagian kewenangan antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan kebijakan Satu Data Indonesia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik.
Agung Widyantoro menilai kejelasan kewenangan BPS dan Satu Data Indonesia penting untuk mencegah tumpang tindih tugas antarlembaga. Selain itu, pengaturan tersebut diperlukan agar pengelolaan data nasional berjalan lebih terintegrasi dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Agung saat memimpin Rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik bersama Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Kami mohon secara transparan, Pak. Sebenarnya, pemerintah ini maunya bagaimana? Ada BPS, ada Satu Data. Ini mau diapakan? Saya minta roadmap-nya, peta jalannya seperti apa, sehingga semua bisa lega dan legawa,” tegas Agung.
Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan arah kebijakan yang ingin dibangun melalui revisi Undang-Undang Statistik. Penjelasan tersebut harus mencakup peta jalan penataan kelembagaan dan pembagian peran dalam pengelolaan data nasional.
Agung Widyantoro Soroti Potensi Tumpang Tindih Kewenangan BPS
Dalam rapat tersebut, Agung menyoroti perlunya batasan yang jelas antara pengertian statistik dan data dalam rancangan undang-undang.
Menurutnya, BPS telah memiliki kewenangan sebagai lembaga penyelenggara statistik nasional. Kewenangan tersebut juga didukung jaringan kelembagaan yang menjangkau berbagai daerah.
Sementara itu, pemerintah memiliki kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan memperkuat integrasi dan pengelolaan data antarlembaga.
Agung menilai kedua sistem tersebut perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan bagaimana pembagian peran antara BPS dan pengelola kebijakan Satu Data Indonesia akan diatur.
Menurut Agung, ketidakjelasan pembagian kewenangan berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan statistik nasional.
Komisi X Minta Pemerintah Siapkan Peta Jalan Tata Kelola Data
Agung juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penjelasan mengenai desain kelembagaan yang akan diterapkan.
Penjelasan tersebut mencakup mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan pembagian tugas antara BPS dan pengelola Satu Data Indonesia.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh lembaga memiliki kewenangan yang jelas sehingga tidak terjadi pengulangan fungsi maupun ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas.
Selain itu, Agung menyoroti keberadaan infrastruktur dan jaringan kelembagaan BPS yang telah menjangkau tingkat daerah.
Ia menyebut terdapat rencana penguatan pendampingan statistik hingga tingkat kecamatan.
Karena itu, pengembangan struktur kelembagaan tersebut perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RUU Statistik.
Agung berharap pemerintah menyampaikan peta jalan yang dapat memberikan gambaran mengenai arah penguatan kelembagaan dan tata kelola data nasional.
Agung Tekankan Pentingnya Kajian Ilmiah dalam RUU Statistik
Selain membahas pembagian kewenangan, Agung Widyantoro menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam penyusunan RUU Statistik.
Menurutnya, setiap ketentuan dalam rancangan undang-undang harus didukung kajian yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan bahwa perumusan kebijakan tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, tetapi juga harus memiliki landasan kajian yang jelas.
“Polri kan juga bilang penanganan kasus berdasarkan kajian-kajian metode ilmiah, tindakan tegas dan terukur. Yang di sini pun juga kami berharap diberlakukan,” ujarnya.
Agung menilai pendekatan berbasis metode ilmiah diperlukan agar pengaturan dalam RUU Statistik dapat diterapkan secara efektif.
Dengan demikian, setiap norma yang disusun memiliki dasar yang dapat diuji dan mendukung kepastian dalam penyelenggaraan statistik nasional.
RUU Statistik Diharapkan Perkuat Integrasi Data Nasional
Rapat pembahasan DIM RUU Statistik tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota Panja Komisi X DPR RI serta sejumlah perwakilan pemerintah.
Instansi yang terlibat antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, dan BPS.
Pembahasan RUU Statistik merupakan bagian dari upaya memperbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan tata kelola data nasional.
Agung berharap regulasi baru dapat memperjelas kewenangan lembaga penyelenggara statistik serta memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga.
Selain itu, pengaturan tersebut diharapkan mampu menghasilkan tata kelola data yang lebih terintegrasi dan memiliki kepastian hukum.
Menurutnya, kejelasan pembagian peran menjadi hal penting agar data yang dihasilkan pemerintah dapat digunakan secara efektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Karena itu, Komisi X DPR RI meminta pemerintah memperjelas arah kebijakan BPS dan Satu Data Indonesia sebelum pembahasan substansi RUU Statistik dilanjutkan.