JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, menekankan pentingnya penguatan ketahanan nasional dalam menghadapi perubahan tatanan dunia menuju era multipolar.
Ace Hasan Syadzily menilai ketahanan nasional harus menjadi prioritas strategis. Sebab, perubahan kekuatan global membawa tantangan baru bagi stabilitas dan keamanan dunia.
Hal tersebut disampaikan Ace dalam International Collective Security Forum di Moskow, Rusia, pada 10–11 November 2026. Forum itu dihadiri delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) dan sejumlah negara sahabat.
“Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis,” kata Ace dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Dalam pidatonya bertajuk Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security, Ace membahas perubahan keseimbangan kekuatan dunia.
Menurutnya, dunia tidak lagi hanya bergantung pada satu kekuatan besar. Kondisi tersebut membuka peluang kerja sama, tetapi juga meningkatkan risiko persaingan geopolitik.
Ace Hasan Syadzily Tekankan Ketahanan Nasional sebagai Prioritas
Ace menjelaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer. Konsep tersebut juga mencakup diplomasi, kemampuan ekonomi, teknologi, kohesi sosial, dan kepemimpinan strategis.
Seluruh aspek tersebut perlu diperkuat untuk menghadapi ancaman global sekaligus menjaga kepentingan nasional.
Selain itu, Ace mengusulkan perubahan pendekatan keamanan internasional. Negara-negara perlu mengalihkan persaingan dominasi menuju keseimbangan tanggung jawab.
Ia juga menilai lembaga multilateral harus diperkuat agar lebih representatif dan efektif dalam menghadapi tantangan global.
“Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” ungkap Ace.
Menurutnya, ketahanan nasional memiliki hubungan erat dengan stabilitas kawasan. Karena itu, negara perlu memperkuat kemampuan domestik sekaligus menjaga kerja sama internasional.
Ace juga menegaskan bahwa pangan tidak boleh dijadikan senjata dalam konflik. Sebaliknya, perselisihan antarnegara harus diselesaikan melalui dialog dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Ia turut menekankan pentingnya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 serta prinsip kebebasan navigasi.
Perubahan Dunia Multipolar Hadirkan Tantangan Keamanan Baru
Ace Hasan Syadzily menjelaskan bahwa perubahan tatanan dunia memunculkan tiga pergeseran penting dalam keamanan global.
Pertama, kekuatan internasional semakin tersebar. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi negara-negara berkekuatan menengah untuk berperan melalui kemitraan strategis.
Kedua, hubungan saling ketergantungan antarnegara menjadi sumber peluang sekaligus kerentanan.
Gangguan pada sektor energi, pangan, teknologi, dan rantai pasok dapat berkembang menjadi ancaman keamanan yang lebih luas.
Ketiga, ancaman keamanan kini tidak hanya berasal dari konflik bersenjata.
“Ketiga, cakupan keamanan semakin luas. Ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, dan gangguan terhadap infrastruktur kritis tengah membentuk ulang keamanan melampaui respons militer tradisional,” jelas Ace.
Menurutnya, perubahan tersebut menuntut pendekatan keamanan yang lebih menyeluruh. Negara harus mampu menjaga kedaulatan tanpa mengabaikan kepentingan dan keamanan negara lain.
Selain itu, upaya penangkalan harus diarahkan untuk mencegah konflik, bukan justru memicu perlombaan senjata.
Ace Hasan Dorong Penguatan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional
Untuk menghadapi perubahan tersebut, Ace mengusulkan tiga prinsip dalam membangun keamanan kolektif.
Prinsip pertama adalah penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.
Selanjutnya, kemampuan penangkalan harus disertai diplomasi agar persaingan tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
Sementara itu, prinsip ketiga menekankan pengembangan sistem keamanan kolektif untuk menghadapi ancaman nontradisional.
Ace menilai keberhasilan kerja sama keamanan tidak hanya diukur melalui kemampuan menghadapi ancaman. Pencegahan konflik serta perlindungan martabat manusia juga menjadi bagian penting.
Dalam konteks Indonesia, Ace menegaskan pentingnya mempertahankan politik luar negeri bebas aktif.
Melalui prinsip tersebut, Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Namun, Indonesia tetap membangun hubungan konstruktif dengan berbagai negara.
“Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan,” kata Ace.
Karena itu, Indonesia terus mengedepankan sentralitas ASEAN serta kemitraan internasional dalam membangun stabilitas kawasan.
Ketahanan Energi dan Teknologi Jadi Bagian dari Strategi Nasional
Ace juga menyoroti pentingnya kemandirian strategis di tengah perubahan ekonomi dan geopolitik dunia.
Menurutnya, ketahanan energi menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas nasional.
Indonesia, kata Ace, mengembangkan program biodiesel B50 serta inisiatif tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Kedua program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mendukung transisi energi yang berkeadilan.
Selain energi, Ace menekankan pentingnya penguatan teknologi serta rantai pasok yang tangguh.
Ia menilai negara-negara berkembang perlu meningkatkan kemampuan industrinya. Dengan demikian, negara-negara tersebut tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi dan teknologi.
Menurut Ace, perubahan tatanan dunia harus menjadi kesempatan untuk membangun hubungan internasional yang lebih seimbang.
“Marilah kita bersama-sama membentuk tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh,” pesan Ace.
Dalam forum tersebut, Ace didampingi Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Gatot Tri Suryanta, Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Prof. Dadan Umar Daihani, serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Suliono.
Forum internasional itu juga menghadirkan diplomat, akademisi, pejabat pemerintah, perwakilan organisasi internasional, dan sejumlah pakar keamanan.