JAKARTA – Partai Golongan Karya (Partai Golkar) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola organisasi yang modern, transparan, akuntabel, dan terbuka kepada masyarakat melalui keikutsertaannya dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi.
Kegiatan Uji Publik tersebut dilaksanakan di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu, 11 November 2026, pukul 15.00 hingga 17.20 WIB. Dalam kesempatan tersebut, Partai Golkar mempresentasikan sekaligus memaparkan secara langsung berbagai kebijakan, implementasi, serta komitmen kelembagaan dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.
Pemaparan Partai Golkar dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, didampingi Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai Golkar, Wendhy N. Tuswandi, serta jajaran Tim PPID Partai Golkar.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris PPID Partai Golkar Sanusi, Kepala Kantor PPID Partai Golkar Alaudin Abas, serta tim pendamping Siti Ayisah dan Setiadi.
Sarmuji: Keterbukaan Informasi Merupakan Komitmen Politik kepada Rakyat
Dalam pemaparannya, Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh sebuah badan publik, melainkan bagian penting dari komitmen politik Partai Golkar kepada masyarakat.
Menurutnya, partai politik modern harus mampu membangun kepercayaan publik melalui pengelolaan informasi yang profesional, transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan informasi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta mengawasi aktivitas dan kebijakan organisasi politik.
Partai Golkar memandang bahwa kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun melalui komunikasi politik dan aktivitas elektoral semata, tetapi juga harus diwujudkan melalui tata kelola organisasi yang terbuka dan bertanggung jawab.
Membangun Golkar sebagai Partai Modern dan Terbuka
Keikutsertaan Partai Golkar dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi merupakan bagian dari transformasi kelembagaan menuju partai politik modern.
Transformasi tersebut menuntut adanya perubahan pola pengelolaan organisasi, dari sistem administrasi konvensional menuju tata kelola yang lebih profesional, terdokumentasi, terukur, dan berbasis teknologi informasi.
Melalui penguatan PPID, Partai Golkar terus mendorong tersedianya sistem pelayanan informasi publik yang responsif, sistematis, dan mudah dijangkau masyarakat.
Bagi Partai Golkar, keterbukaan informasi bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa batas, melainkan memastikan setiap informasi publik dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan berdasarkan hukum.
Komitmen tersebut sekaligus merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
PPID Menjadi Instrumen Penting Reformasi Kelembagaan Partai
Penguatan kelembagaan PPID Partai Golkar memiliki posisi strategis dalam membangun budaya organisasi yang transparan dan akuntabel.
PPID tidak hanya berfungsi sebagai unit pelayanan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem tata kelola organisasi yang memastikan tersedianya informasi secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui penguatan sistem dokumentasi, standar pelayanan informasi, pengelolaan permohonan informasi, serta pemanfaatan teknologi digital, Partai Golkar berupaya menghadirkan pelayanan informasi yang semakin berkualitas.
Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa modernisasi partai politik harus dimulai dari pembenahan internal, profesionalisme kelembagaan, dan kesediaan untuk membangun hubungan yang sehat dengan masyarakat.
Optimistis Menjadi Partai Terbaik dalam Keterbukaan Informasi
Partai Golkar berharap keikutsertaan dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus memperkuat standar tata kelola kelembagaan partai politik.
Harapan untuk meraih predikat sebagai salah satu partai politik terbaik dalam kategori keterbukaan informasi menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Namun, bagi Golkar, capaian sesungguhnya bukan semata-mata penghargaan atau predikat yang diberikan oleh lembaga penilai, melainkan terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik melalui praktik keterbukaan yang konsisten.
Partai Golkar ingin menunjukkan bahwa partai politik modern bukan hanya partai yang kuat secara politik, memiliki jaringan organisasi yang luas, dan mampu memenangkan kontestasi demokrasi, tetapi juga partai yang terbuka, profesional, akuntabel, serta bertanggung jawab kepada rakyat.
Keterbukaan informasi adalah bagian dari demokrasi. Dan bagi Partai Golkar, rakyat bukan hanya menjadi pemilih dalam proses demokrasi, tetapi juga berhak mengetahui, mengawasi, dan memperoleh informasi mengenai aktivitas partai politik.
Golkar Modern, Golkar Terbuka, Golkar untuk Indonesia.