Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Karmila Sari, menegaskan komitmennya untuk mengawal peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Ia menyebut dukungan anggaran sekitar Rp26 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung pembiayaan gaji dalam proses pengangkatan yang direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027 hingga 2029.
Karmila menjelaskan bahwa peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan salah satu perhatian Komisi X DPR RI, terutama menyangkut kepastian status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga pendidik yang telah lama mengabdi.
Perhatian tersebut, menurutnya, berangkat dari berbagai aspirasi yang disampaikan melalui audiensi dan pertemuan dengan forum tenaga PPPK di sektor pendidikan.
Dalam keterangannya kepada TVR Parlemen, Karmila menyampaikan bahwa pembahasan mengenai peningkatan status kepegawaian tersebut telah menghasilkan perkembangan terkait dukungan pembiayaan dari APBN.
“Alhamdulillah menghasilkan yang luar biasa. Kita sudah menyiapkan dana sekitar 26 triliun dari APBN untuk menggaji para P3K yang dari paruh waktu yang diangkat nanti menjadi ee penuh waktu,” ujar Karmila.
Menurutnya, dukungan anggaran menjadi aspek penting dalam memastikan peningkatan status kepegawaian dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan gaji bagi pegawai yang beralih menjadi PPPK penuh waktu.
Karmila Jelaskan Tahapan Pengangkatan PPPK pada 2027–2029
Karmila menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak direncanakan berlangsung sekaligus, melainkan melalui tahapan dalam kurun waktu tiga tahun.
Berdasarkan skema yang ia jelaskan, tahap pertama direncanakan dimulai pada Januari 2027 dengan porsi 30 persen. Pengangkatan kemudian dilanjutkan pada 2028 sebesar 30 persen dan tahap berikutnya pada 2029 sebesar 40 persen.
“Nah, tentu ini ee proses seperti ini perlu tahapan karena tidak bisa secara sekaligus. Tentu tahapannya adalah ee 30% di tahun 2027 nanti di awal Januari. Lanjut nanti di 2028 30% dan berlanjut lagi tahun 2009 di 40%. Artinya itu bertahap tidak ful langsung sekaligus karena juga membutuhkan danaan,” jelas Karmila dalam rekaman pernyataannya.
Skema bertahap tersebut, menurut Karmila, berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan untuk menanggung gaji pegawai setelah beralih dari status paruh waktu menjadi penuh waktu.
Ia menekankan bahwa proses peningkatan status harus diikuti kesiapan anggaran agar pengangkatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Pernyataan Karmila tersebut merupakan penjelasan mengenai rencana tahapan pengangkatan. Rincian teknis pelaksanaan, termasuk penetapan jumlah pegawai pada setiap tahap, tetap memerlukan kepastian melalui kebijakan pemerintah.
PPPK Penuh Waktu Berkesempatan Mengikuti Seleksi CPNS
Selain menyampaikan tahapan pengangkatan, Karmila menjelaskan bahwa pegawai yang telah beralih menjadi PPPK penuh waktu juga memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Namun, kesempatan tersebut tidak berarti adanya pengangkatan otomatis menjadi PNS. Pegawai tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan yang berlaku.
“Artinya yang ee penuh waktu dan tentu juga itu mereka akan juga berkesempatan nanti menjadi ee CPNS dalam arti kata tetap harus mengikuti tes,” ujar Karmila.
Dengan demikian, peningkatan status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS merupakan dua proses yang berbeda.
Peralihan status PPPK ditujukan untuk memberikan kepastian kedudukan kepegawaian dan pembiayaan, sedangkan perubahan menjadi PNS tetap mensyaratkan kelulusan dalam mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah.
Karmila Tekankan Kepastian Anggaran dan Pengangkatan
Lebih lanjut, Karmila menegaskan bahwa peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu perlu diiringi jaminan anggaran dan kepastian pelaksanaan pengangkatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap pegawai yang selama ini telah mengabdikan tenaga dan waktunya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Ia memandang peningkatan kepastian status kepegawaian sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.
Melalui pengawalan di Komisi X DPR RI, Karmila menekankan pentingnya memastikan perencanaan anggaran dan tahapan pengangkatan dapat berjalan seiring, sehingga proses perubahan status tidak hanya berhenti pada pembahasan kebijakan.
Rencana pengangkatan bertahap mulai 2027 hingga 2029, dukungan anggaran APBN, serta kesempatan mengikuti seleksi CPNS menjadi tiga aspek yang disoroti Karmila dalam upaya memperkuat kepastian status dan kesejahteraan PPPK.