Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Wihaji, memperkuat upaya penanganan masalah kesehatan mental remaja melalui perluasan akses informasi, edukasi, dan pendampingan sebaya. Melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Generasi Berencana (GenRe), serta layanan Halo Remaja, pemerintah berupaya menghadirkan ruang konsultasi yang lebih mudah dijangkau, termasuk di Sekolah Rakyat dan wilayah dengan keterbatasan layanan pendampingan.
Dalam wawancara bersama presenter Gadis Bianka pada program Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Wihaji menyoroti perubahan pola kehidupan remaja akibat pesatnya perkembangan teknologi digital, media sosial, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menurutnya, perkembangan tersebut telah melahirkan tatanan kehidupan baru yang turut memengaruhi cara remaja berinteraksi, memperoleh informasi, dan menghadapi berbagai persoalan pribadi.
“Setiap peristiwa ada sebab. Saya ulangi. Setiap peristiwa ada sebab, termasuk problem tentang kesehatan mental,” ujar Wihaji.
Wihaji menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sekitar 66 juta penduduk berusia remaja dan dewasa muda. Besarnya kelompok usia tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
Ia turut menyinggung angka 34,9 persen remaja yang mengalami masalah kesehatan mental. Angka tersebut sejalan dengan temuan Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 terhadap kelompok usia 10–17 tahun, yang menunjukkan sekitar satu dari tiga remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam kurun 12 bulan.
Wihaji menilai kondisi tersebut harus mendapat perhatian serius karena pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berorientasi pada pendidikan dan keterampilan, tetapi juga memerlukan perlindungan kesehatan mental sejak usia remaja.
Menurutnya, pemerintah perlu memahami berbagai faktor yang melatarbelakangi masalah kesehatan mental, mulai dari tekanan sosial, perundungan, hubungan keluarga, hingga perubahan perilaku akibat penggunaan teknologi.
Ia mencontohkan kondisi remaja yang semakin dekat dengan gawai dan media sosial, bahkan menghabiskan waktu berjam-jam untuk berinteraksi dengan dunia digital.
Kemudahan memperoleh informasi melalui internet dan AI, menurut Wihaji, juga menghadirkan tantangan ketika remaja kesulitan membedakan informasi yang benar, menghadapi tekanan sosial, atau tidak memiliki tempat yang nyaman untuk membicarakan persoalan pribadi.
Wihaji mengingatkan bahwa teknologi bukan satu-satunya penyebab persoalan kesehatan mental. Namun, perubahan pola interaksi tersebut harus diikuti kemampuan keluarga dan pemerintah dalam memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan generasi sekarang.
PIK-R dan GenRe Jadi Ruang Konseling Sebaya
Sebagai langkah konkret, Wihaji menjelaskan bahwa Kemendukbangga/BKKBN memiliki program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta Generasi Berencana (GenRe) yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang edukasi, diskusi, dan pendampingan bagi remaja.
Kedua program tersebut diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada remaja agar dapat membicarakan berbagai persoalan dengan teman sebaya yang telah mendapatkan pembekalan.
“Kita punya namanya PIK-R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kita punya GenRe, Generasi Berencana. Dua forum inilah memberikan ruang kepada anak-anak remaja untuk bisa ngobrol, untuk bisa diskusi,” jelas Wihaji.
Menurutnya, pendekatan konseling sebaya menjadi penting karena tidak semua remaja merasa nyaman membicarakan persoalan pribadi kepada orang tua maupun guru.
Sebagian remaja menghadapi keterbatasan komunikasi di rumah akibat kesibukan orang tua, sementara sebagian lainnya merasa khawatir membicarakan hal-hal yang dianggap sensitif atau pribadi.
Kondisi tersebut membuat teman sebaya kerap menjadi tempat pertama bagi remaja untuk menyampaikan keluhan maupun mencari dukungan.
Melalui PIK-R dan GenRe, pemerintah berupaya menyediakan lingkungan yang memungkinkan remaja memperoleh informasi dan pendampingan awal dari anggota komunitas yang telah dilatih.
Wihaji menjelaskan bahwa pendidik dan konselor sebaya memiliki peran berbeda dari psikolog profesional. Karena itu, keberadaan komunitas tersebut perlu dipahami sebagai sarana edukasi serta dukungan awal, bukan pengganti pemeriksaan dan penanganan tenaga kesehatan mental.
Ia menyebut program tersebut dapat diikuti remaja melalui sekolah maupun kegiatan nonformal di lingkungan masyarakat.
Dalam wawancara tersebut, Wihaji menyinggung kelompok usia sekitar 10 hingga 24 tahun sebagai sasaran berbagai kegiatan pembinaan remaja, dengan penyesuaian menurut program dan kelompok usia masing-masing.
Wihaji Siapkan Pendekatan Baru, Konseling Tak Harus di Ruang Formal
Selain memperkuat kegiatan yang telah berjalan, Wihaji meminta jajaran Kemendukbangga/BKKBN mengembangkan model pendampingan yang lebih dekat dengan kebiasaan dan aktivitas generasi muda.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas akses konsultasi melalui layanan Halo Remaja sehingga remaja yang belum nyaman berkonsultasi secara langsung tetap memiliki pilihan untuk mencari informasi dan bantuan awal.
Wihaji menjelaskan bahwa tidak semua remaja bersedia menceritakan persoalannya melalui pertemuan tatap muka. Karena itu, layanan daring menjadi salah satu alternatif yang perlu dikembangkan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi agar remaja merasa lebih aman ketika menyampaikan persoalan yang dihadapi.
Lebih jauh, Wihaji menginstruksikan jajaran yang menangani program remaja untuk mengembangkan pendekatan pendampingan di ruang-ruang aktivitas yang lebih akrab bagi anak muda.
Ia mencontohkan kegiatan olahraga dan komunitas lari sebagai salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan layanan informasi maupun konsultasi remaja.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat terus mengandalkan pola sosialisasi yang hanya berlangsung melalui pertemuan resmi dan kegiatan di dalam gedung.
“Nah, saya sudah minta itu kepada para deputi khususnya mengenai remaja, tolong disiapkan model baru,” ujarnya.
Wihaji menilai perubahan pendekatan tersebut diperlukan agar program pemerintah tidak hanya diketahui secara administratif, tetapi benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh remaja yang membutuhkan.
Perintahkan PIK-R dan GenRe Menjangkau Sekolah Rakyat
Dalam upaya pemerataan layanan, Wihaji juga mengarahkan penguatan program pendampingan remaja hingga ke Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, remaja yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat perlu memperoleh ruang untuk membicarakan persoalan pribadi, mendapatkan edukasi, serta membangun kepercayaan diri dalam merencanakan masa depan.
Ia menginstruksikan jajaran Kemendukbangga/BKKBN untuk mendorong pembentukan dan pengembangan PIK-R di lingkungan Sekolah Rakyat, dengan dukungan jaringan petugas dan penyuluh di daerah.
“Sekarang saya perintahkan semua untuk PIK-R bisa dibentuk di Sekolah-Sekolah Rakyat seluruh Indonesia,” kata Wihaji.
Wihaji menjelaskan bahwa pendampingan sebaya dapat menjadi pilihan bagi peserta didik yang merasa kurang nyaman menyampaikan persoalan kepada guru atau pihak lain.
Melalui PIK-R dan GenRe, ia berharap para remaja memiliki ruang untuk berbagi pengalaman, memperoleh pengetahuan, serta mendapatkan pendampingan awal dalam menghadapi persoalan kehidupan.
Namun, Wihaji mengakui bahwa ketersediaan sumber daya dan layanan pendampingan di setiap wilayah belum merata.
Menurutnya, daerah perkotaan dan daerah terpencil memiliki karakteristik persoalan serta kapasitas layanan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
Karena itu, ia meminta jajaran deputi, direktorat, kantor perwakilan BKKBN, dan tenaga penyuluh di lapangan untuk memperkuat koordinasi serta memperluas jangkauan program.
Wihaji menekankan bahwa perluasan layanan harus dilaksanakan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga karena persoalan kesehatan mental remaja tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja.
Ia juga mengakui bahwa pelaksanaan program pemerintah masih menghadapi kekurangan yang harus terus diperbaiki, terutama di wilayah dengan keterbatasan tenaga pendamping.
Ingatkan Program Pemerintah Jangan Berhenti pada Administrasi
Wihaji turut menyoroti tantangan pelaksanaan kebijakan yang terkadang terlalu berorientasi pada administrasi tanpa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Berdasarkan pengalamannya sebagai kepala daerah, ia menilai pemerintah perlu menjaga kesinambungan antara perencanaan program dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Menurutnya, keberadaan program PIK-R dan GenRe harus diikuti mekanisme pelaksanaan yang mampu menjangkau remaja yang menghadapi persoalan kesehatan mental, perundungan, maupun tekanan dalam lingkungan sosial dan keluarga.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya memiliki program, tetapi juga harus memastikan informasi, tenaga pendamping, dan saluran konsultasi dapat diakses oleh masyarakat.
“Kalau enggak nanti mohon maaf hati-hati hanya kita ngomong doang. Sementara masyarakat masih butuh,” ujar Wihaji.
Karena itu, Wihaji meminta penguatan kerja sama dengan kementerian terkait, jaringan penyuluh lapangan, sekolah, serta pemanfaatan media sebagai sarana penyampaian informasi kepada remaja.
Menurutnya, media digital dapat menjadi jembatan untuk memberikan informasi kepada generasi muda yang kini terbiasa mencari berbagai kebutuhan pengetahuan melalui gawai.
Di sisi lain, kegiatan langsung di sekolah dan lingkungan masyarakat tetap diperlukan agar pemerintah memahami persoalan yang dihadapi remaja secara lebih konkret.
Wihaji menilai kedua pendekatan tersebut harus berjalan bersama, yakni memperluas informasi melalui teknologi sekaligus memperkuat pendampingan secara langsung.
Orang Tua Diminta Menyesuaikan Pola Komunikasi dengan Remaja
Selain program pemerintah, Wihaji menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental remaja.
Ia menilai salah satu tantangan yang dihadapi orang tua adalah kecenderungan menggunakan pengalaman dan pola pengasuhan pada masa lalu untuk memahami kehidupan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan berbeda.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan, harapan, serta cara remaja berkomunikasi. Karena itu, orang tua perlu memahami perubahan tersebut agar komunikasi dalam keluarga tidak terputus.
Wihaji mengingatkan bahwa persoalan remaja tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan yang sama dengan generasi sebelumnya.
“Pertanyaannya sekarang sudah beda, zamannya sudah beda. Harapan orang tua terhadap anak terkadang sesuai dengan harapan di pikiran dia pada zamannya,” jelasnya.
Ia mendorong orang tua untuk membuka ruang percakapan yang lebih nyaman sehingga anak tidak takut menyampaikan persoalan yang sedang dihadapi.
Menurutnya, keluarga menjadi lingkungan pertama yang memiliki peran dalam membangun rasa aman, kepercayaan diri, dan kemampuan remaja menghadapi tekanan kehidupan.
“Orang tua ayo diajak ngobrol anak-anaknya karena mereka adalah generasi penerus setelah kita,” pesannya.
Targetkan Penurunan Masalah Kesehatan Mental dan Perundungan
Dalam jangka panjang, Wihaji menjelaskan bahwa keberhasilan program pembangunan keluarga dan pendampingan remaja tidak dapat diukur hanya melalui hasil jangka pendek.
Menurutnya, pembangunan kualitas sumber daya manusia membutuhkan proses berkelanjutan karena manfaatnya berkaitan dengan kesehatan, karakter, dan kesiapan generasi muda menghadapi masa depan.
Ia menyebut sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan program, antara lain menurunnya masalah kesehatan mental remaja, berkurangnya kasus perundungan, serta penurunan persoalan perilaku yang membutuhkan pendampingan.
Selain indikator tersebut, Wihaji menilai pemerintah perlu memastikan adanya peningkatan kegiatan edukasi, perluasan akses bantuan, dan keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung remaja.
Ia menekankan bahwa tugas Kemendukbangga/BKKBN adalah memperkuat investasi sumber daya manusia yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang, termasuk dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045.
Dalam pesan penutupnya, Wihaji kembali mengingatkan bahwa keluarga menjadi fondasi penting dalam pembangunan bangsa.
“Keluarga adalah unit terendah dalam sebuah negara. Kalau mau memperbaiki negara dimulai dari keluarga,” ujarnya.
Kepada remaja yang sedang menghadapi kecemasan, tekanan, maupun persoalan pribadi, Wihaji mengajak mereka untuk tidak takut mencari bantuan dan membicarakan masalah dengan orang yang dapat dipercaya.
“Jangan takut, jangan cemas. Semuanya ada solusinya. Diobrolkan, ikhtiar, mencari jalan keluar,” pesan Wihaji.
Ia juga mengajak remaja memanfaatkan berbagai sarana pendampingan yang tersedia, termasuk PIK-R, GenRe, dan layanan Halo Remaja, sebagai langkah awal untuk memperoleh informasi dan dukungan.
Melalui penguatan program konseling sebaya, perluasan akses di Sekolah Rakyat, pengembangan layanan daring, serta peningkatan peran keluarga dan penyuluh lapangan, Wihaji mendorong penanganan kesehatan mental remaja yang lebih mudah dijangkau dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendukbangga/BKKBN dalam mempersiapkan generasi muda yang sehat, memiliki dukungan sosial yang memadai, dan mampu berperan dalam pembangunan Indonesia menuju 2045.