Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat penanganan abrasi pantai dan banjir di Bali melalui perencanaan infrastruktur yang menyeluruh dan terintegrasi. Ia mengingatkan bahwa penanganan yang hanya dilakukan secara parsial berisiko tidak mampu mengatasi kerusakan yang luas, sekaligus menekankan pentingnya menjaga keindahan kawasan pantai sebagai bagian dari daya tarik pariwisata Bali.
Hal tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Bali, Kamis (5/11/2026). Kunjungan tersebut menyoroti kondisi kawasan pantai dan sungai yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif, terutama di sejumlah wilayah yang memiliki peran penting bagi aktivitas pariwisata dan kehidupan masyarakat.
Ridwan menilai persoalan abrasi dan banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan pembangunan infrastruktur pada titik-titik tertentu. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap langkah penanganan disusun berdasarkan kondisi lapangan, luas dampak kerusakan, serta kebutuhan perlindungan kawasan pesisir dan aliran sungai.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian Ridwan adalah pembangunan talud atau tanggul sebagai bagian dari upaya pengamanan kawasan pantai. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut harus tetap memperhatikan karakteristik dan keindahan alam Bali.
“Ya, cara mencegahnya Kementerian PU harus mencari jalannya dengan memasang talud-talud yang tidak menghilangkan rasa keindahan pantai kita,” ujar Ridwan dalam keterangannya kepada TVR Parlemen.
Menurut Ridwan, upaya perlindungan pantai tidak boleh mengabaikan nilai estetika kawasan pesisir yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas pariwisata Bali. Karena itu, pemilihan bentuk dan metode pembangunan infrastruktur pengaman pantai perlu mempertimbangkan fungsi perlindungan sekaligus keberlanjutan kawasan wisata.
Ridwan menyatakan bahwa kebutuhan tersebut akan menjadi perhatian untuk disampaikan kepada Kementerian PU bersama pihak terkait agar penanganan abrasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh.
Selain persoalan abrasi, Ridwan juga menyoroti keterbatasan penanganan banjir yang dilakukan pada tahap awal. Ia menilai cakupan pekerjaan yang masih terbatas belum sebanding dengan luasnya dampak kerusakan yang harus ditangani.
Dalam keterangannya, Ridwan menyinggung anggaran sekitar Rp99,2 miliar yang dikaitkan dengan penanganan tahap awal. Menurutnya, besaran dan cakupan pekerjaan tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan banjir dan kerusakan kawasan secara keseluruhan.
“Dengan penyelesaian tahap awal yang begitu kecil belum bisa menyelesaikan dampak yang begitu luas,” katanya.
Karena itu, Ridwan meminta pemerintah tidak berhenti pada penanganan jangka pendek, tetapi menyiapkan perencanaan lanjutan yang mampu menjawab kebutuhan perlindungan kawasan secara menyeluruh.
Ia secara khusus mendorong Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai untuk mengoptimalkan langkah-langkah yang telah dilakukan dan memperkuat penyusunan rencana penanganan banjir serta abrasi.
Menurutnya, perencanaan yang komprehensif diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak berlangsung secara terpisah tanpa mempertimbangkan keterkaitan antara kawasan pantai, aliran sungai, dan wilayah yang terdampak banjir.
Ridwan mengingatkan bahwa setiap anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur harus menghasilkan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan yang matang menjadi bagian penting untuk mencegah pekerjaan yang tidak menyelesaikan akar persoalan.
“Kita mintakan agar melakukan penyusunan secara menyeluruh, perencanaan secara menyeluruh sehingga pada akhirnya saat diletakkan perencanaan itu tidak lagi sia-sia,” tegas Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan menekankan bahwa penanganan abrasi dan banjir memiliki keterkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat serta keberlangsungan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir.
Bali sebagai salah satu wilayah tujuan wisata memiliki kebutuhan besar terhadap infrastruktur perlindungan pantai dan pengendalian banjir. Kerusakan kawasan pantai maupun gangguan akibat banjir dapat memengaruhi aktivitas masyarakat serta berbagai kegiatan ekonomi yang bergantung pada kondisi lingkungan dan infrastruktur.
Karena itu, Ridwan meminta agar penanganan kawasan pesisir dan sungai diarahkan pada solusi jangka panjang, bukan hanya pekerjaan yang bersifat sementara.
Ia berharap penyusunan perencanaan yang menyeluruh dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang benar-benar mampu melindungi kawasan pantai, mengurangi risiko banjir, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Yang pada akhirnya bermanfaat buat kepentingan dan penyelamatan pantai yang ada di situ termasuk sungai yang ada di situ yang pada akhirnya masyarakat bisa hidup tenang tanpa banjir-banjir lagi,” ujar Ridwan.
Selain penanganan infrastruktur, Ridwan juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana menjelang periode libur Tahun Baru dan hari raya keagamaan.
Menurutnya, langkah antisipasi serta mitigasi perlu dipersiapkan agar risiko bencana dapat ditekan dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Ridwan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, instansi teknis, dan pihak terkait dalam memperkuat penanganan abrasi serta banjir di Bali.
Ia menilai pembangunan pengaman pantai dan infrastruktur pengendalian banjir harus berangkat dari perencanaan yang matang, memperhatikan kelestarian serta keindahan kawasan, dan menghasilkan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, Ridwan berharap penanganan abrasi dan banjir di Bali tidak hanya berfokus pada penyelesaian kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga mampu mengurangi risiko bencana berulang sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat dan kawasan pariwisata.