Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta pemegang wilayah kerja minyak dan gas bumi yang telah menyelesaikan tahap eksplorasi dan memperoleh persetujuan Plan of Development (PoD) segera mengeksekusi proyeknya.
Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan lifting minyak nasional sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Bahlil mengatakan konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi nasional masih berada di kisaran 600 ribu barel per hari.
Kesenjangan tersebut membuat kebutuhan impor mencapai sekitar 1 juta barel per hari. Namun, pemanfaatan minyak sawit mentah atau CPO melalui penerapan biodiesel B50 mampu mengurangi kebutuhan impor sekitar 250 ribu hingga 300 ribu barel per hari.
“Secara keseluruhan kita masih impor sekitar 700 ribu sampai 750 ribu barel setelah dikurangi dengan CPO yang dipakai untuk membuat B50,” ujar Bahlil.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan peningkatan lifting minyak masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
“Pekerjaan yang masih berat sekali bagi saya, bagi kita adalah bagaimana meningkatkan lifting,” katanya.
Bahlil mengakui salah satu tantangan utama dalam meningkatkan produksi adalah usia sumur minyak Indonesia yang sebagian besar sudah tua.
Karena itu, pemerintah mendorong penerapan teknologi untuk mengoptimalkan produksi dari lapangan-lapangan eksisting yang masih memiliki cadangan minyak.
Ia mencontohkan penerapan teknologi pada lapangan minyak di Cepu, Jawa Timur, yang dapat menjadi salah satu rujukan dalam meningkatkan produksi dari sumur yang telah lama beroperasi.
Bahlil meminta kontraktor melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR). Pemerintah juga akan menyiapkan insentif agar penerapan teknologi tersebut tetap memiliki keekonomian yang baik.
“Untuk semua yang memegang konsesi lama dan masih ada cadangan minyaknya, saya minta segera melakukan inovasi dengan teknologi yang baik. Nanti kita berikan insentif yang baik agar EOR tetap terjaga,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan sumur tua, Bahlil meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah menyelesaikan eksplorasi dan memperoleh PoD tidak menunda pengembangan lapangan.
Menurutnya, kondisi harga minyak dunia dan tingginya permintaan global menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk mempercepat investasi dan produksi.
“Yang memegang konsesi dan sudah selesai eksplorasi serta PoD, saya minta segera dieksekusi,” katanya.
Bahlil bahkan meminta perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsesi mengembalikannya kepada negara agar dapat ditawarkan kepada pihak lain yang mampu mengerjakannya.
“Kalau tidak mampu, kembalikan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan tawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan, termasuk Pertamina,” ujarnya.
Permintaan tersebut juga berlaku bagi PT Pertamina (Persero). Menurut Bahlil, status sebagai badan usaha milik negara tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat pengembangan lapangan migas.
“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat. Kalau tidak, bagi dengan perusahaan lain karena kita membutuhkan produktivitas dan peningkatan lifting untuk bangsa kita,” katanya.
Selain mempercepat proyek yang telah memiliki PoD, Bahlil meminta pengembangan blok-blok migas baru melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus dipercepat.
Ia juga menekankan pentingnya proses tender dan pengelolaan wilayah kerja dilakukan secara transparan serta diberikan kepada perusahaan yang benar-benar memiliki kemampuan dan keseriusan untuk melakukan eksplorasi maupun produksi.
“Kita mau transparansi, kita mau kecepatan, dan yang paling berhak mengerjakan diberikan prioritas kepada mereka yang serius untuk mengerjakan,” ujarnya.
Bahlil turut mengapresiasi sejumlah kontraktor yang dinilai aktif melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan, termasuk Eni yang menemukan cadangan gas serta Inpex yang mulai menjalankan pengembangan proyeknya.
Namun, ia mengingatkan agar komitmen investasi tidak berhenti pada penandatanganan dokumen.
“Saya sudah capek lihat tanda tangan. Yang penting adalah kerja di lapangan. Itu yang paling penting,” katanya.
Bahlil meyakini percepatan eksplorasi, pengembangan lapangan, dan peningkatan produksi dapat mendukung pencapaian target pemerintah pada periode 2029–2030 apabila seluruh pelaku industri bekerja secara serius dan cepat.
Selain persoalan produksi, pemerintah juga menyiapkan pembenahan tata kelola perizinan melalui Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
Bahlil mengatakan salah satu substansi yang tengah disiapkan adalah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang akan memiliki kewenangan lebih besar, termasuk dalam aspek perizinan.
Menurutnya, kepastian regulasi menjadi faktor penting bagi investasi karena kontraktor yang memenangkan wilayah kerja selama ini masih harus melewati proses perizinan di berbagai kementerian dan lembaga.
“Prinsip bagi pengusaha adalah kepastian. Regulasinya jangan berbelit-belit. Harus ada kepastian perizinan dan harus jelas,” ujarnya.
Bahlil mengatakan pemerintah ingin sistem perizinan hulu migas nantinya terintegrasi melalui BUK sehingga proses investasi tidak lagi terhambat oleh panjangnya birokrasi antarkementerian.
“Saya tidak mau begitu PSC sudah menang tender, dia masih harus mutar-mutar dari kementerian ke kementerian untuk perizinan. Ini yang membuat lama, eksplorasi lama, izin juga lama,” katanya.
Melalui RUU Migas, Bahlil berharap BUK dapat menjadi sistem pelayanan satu pintu atau one-stop shop untuk mempercepat proses perizinan sekaligus memberikan kepastian bagi investor.
“Dengan undang-undang ini nanti, insyaallah semuanya akan tersentralisasi di BUK sehingga menjadi one-stop shop dan semua urusan bisa diselesaikan,” ujarnya.
Pemerintah berharap kombinasi antara optimalisasi sumur tua, percepatan proyek yang telah memiliki PoD, pembukaan blok baru, penerapan teknologi, serta penyederhanaan perizinan dapat meningkatkan lifting minyak nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.