Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memaparkan sejumlah langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mulai dari diversifikasi sumber impor minyak mentah, BBM, dan LPG, penguatan pasokan gas domestik, hingga penjajakan kontrak energi jangka panjang dengan sejumlah negara.
Bahlil mengatakan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah untuk menentukan negara pemasok minyak mentah, BBM, dan LPG melalui mekanisme antarpemerintah atau government-to-government (G2G). Badan Layanan Umum (BLU) akan mendapat penugasan dalam skema baru tersebut.
Menurut Bahlil, Indonesia masih mengimpor minyak mentah, tetapi pengadaan dari kawasan Timur Tengah sudah tidak dilakukan. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional juga masih dipenuhi dari impor, terutama dari Amerika Serikat. Sementara untuk BBM, Indonesia masih mengimpor Pertalite RON 90 serta sebagian kebutuhan RON 92, RON 95, dan RON 98.
“Dengan Perpres ini, alhamdulillah saya dengan Pak Dirut Pertamina, Pak Simon, dan Dirut Pertamina Patra Niaga, Pak Ega, akan lebih leluasa untuk mencari negara-negara mana saja yang bisa kita kembangkan,” ujar Bahlil.
Sebagai tindak lanjut, Bahlil mengatakan pemerintah akan menjajaki sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk mendapatkan kepastian pasokan sekaligus membangun kontrak jangka panjang. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat cadangan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan persaingan mendapatkan sumber pasokan.
“Rakyat Indonesia tenang. Insyaallah saya memberikan jaminan atas arahan Presiden bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional. Harga tidak akan naik untuk BBM subsidi. Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang,” kata Bahlil.
Pemerintah sebelumnya juga memastikan harga BBM bersubsidi tetap tidak naik hingga akhir 2026 meskipun harga minyak mentah dunia mengalami peningkatan.
Selain pengadaan BBM, Bahlil menjelaskan pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan gas untuk industri dalam negeri. Menurutnya, ketersediaan bahan baku industri harus dijaga, salah satunya melalui penguatan alokasi gas domestik.
Dalam konteks tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian sebagian ekspor gas pipa ke negara tetangga. Total ekspor gas pipa Indonesia yang berasal dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai sekitar 409,55 MMBTUD, sedangkan pasokan yang dikurangi sekitar 31 MMBTUD atau kurang lebih 8 persen.
“Saya ingin menyampaikan bahwa total gas yang kita kirim, kita ekspor ke negara sahabat kita itu sebesar 409,55 MM. Total ekspor kita gas pipa dari dua tempat, satu dari Laut Natuna, satu dari Sumatera,” kata Bahlil.
Ia memastikan pengurangan sekitar 31 MMBTUD tersebut masih berada dalam batas minimum kontrak sehingga tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
“31 MM yang kita potong itu masih di batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu sekitar 91 sampai 92 persen dan kita baru sekitar 8 persen. Terkecuali kita potong 10 persen, nah itu baru kita melanggar kontrak,” ujarnya.
Bahlil menjelaskan penyesuaian pasokan dilakukan karena dua faktor, yakni adanya kegiatan pemeliharaan atau shutdown serta meningkatnya kebutuhan gas di dalam negeri. Pemerintah tetap berkomitmen memenuhi kontrak dengan mitra luar negeri, sembari memastikan kebutuhan domestik tidak terganggu.
Selain gas pipa, Indonesia juga masih memasok LNG kepada negara tetangga sekitar 146 kargo. Bahlil mengatakan harga gas yang diberikan tetap mengikuti kontrak dan berada di bawah rata-rata US$20 per MMBTU meskipun harga minyak mentah mengalami kenaikan.
Menurutnya, penghormatan terhadap kontrak harus berjalan beriringan dengan prinsip saling menghargai dalam hubungan antarnegara.
“Indonesia ini terlalu baik. Menghargai kontrak, tapi hargai juga hubungan sesama antarnegara. Harus sama-sama menghargai,” ujar Bahlil.
Ia menambahkan hubungan antarnegara perlu dibangun berdasarkan asas kesetaraan atau equal treatment.
“Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kita harus equal treatment. Kita harus sama-sama saling menghargai,” katanya.
Di sektor pertambangan, Bahlil juga mengatakan Kementerian ESDM melalui jajaran penegakan hukum dan internal kementerian sedang melakukan pemantauan terhadap sejumlah kawasan perkebunan yang diduga menjalankan aktivitas pertambangan di luar izin yang diberikan.
Menurut Bahlil, perusahaan yang hanya mengantongi izin untuk usaha perkebunan tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan pertambangan tanpa izin yang sesuai.
“Kalau izin itu hanya dikeluarkan untuk usaha sawit, tidak boleh melakukan usaha lain, pendapatan lain di situ,” ujarnya.
Bahlil menyebut Kementerian ESDM telah menerima laporan mengenai sejumlah perusahaan yang sedang diperiksa terkait potensi aktivitas di luar ruang lingkup izin yang dimiliki. Pemeriksaan tersebut masih berada dalam proses monitoring dan penegakan ketentuan.
Selain penguatan pasokan minyak dan gas, pemerintah juga tengah mengkaji pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.
Bahlil mengatakan pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara terkait teknologi nuklir. Salah satu lokasi yang tengah dikaji berada di Kepulauan Riau, termasuk kawasan sekitar Batam. Namun, rencana tersebut masih berada pada tahap studi dan belum menjadi keputusan final.
“Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk nuklir. Salah satu di antaranya nuklir yang akan kita tempatkan masih dalam studi, kita akan taruh di Kepri, di Batam, untuk bagaimana mendorong ketahanan energi kita. Jadi masih dalam perhitungan,” ujar Bahlil.
Pemerintah juga masih melakukan kajian terhadap rencana ekspor listrik ke negara lain. Bahlil mengatakan kebutuhan listrik domestik tetap menjadi pertimbangan utama sehingga rencana ekspor belum akan dijalankan dalam waktu dekat.
“Kita sampai dengan hari ini masih melakukan kajian untuk tahapan proses ekspor listrik ke negara lain. Karena kita masih membutuhkan listrik banyak di negara kita, jadi mungkin belum dalam waktu dekat,” katanya.
Menurut Bahlil, keseluruhan langkah tersebut diarahkan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dan industri tetap terjaga, memperluas sumber pasokan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama energi internasional.
Pemerintah, kata dia, tetap akan menghormati kontrak yang telah disepakati dengan negara mitra, tetapi pada saat yang sama memastikan kebutuhan dalam negeri menjadi bagian utama dalam perumusan kebijakan energi nasional.