Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dalam mengantisipasi potensi dampak fenomena El Niño.
Singgih menilai pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat.
“BNPB sudah menjalankan fungsi koordinasi dan penanganan bencana, termasuk dalam menghadapi karhutla. Tetapi kita harus terus melakukan evaluasi agar respons semakin cepat, tepat, dan terukur. Jangan sampai penanganan baru bergerak setelah api meluas dan dampaknya dirasakan masyarakat,” ujar Singgih dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan, dampak karhutla tidak hanya mengancam hutan dan ekosistem, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta transportasi. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara terpadu sejak tahap pencegahan hingga respons darurat.
Singgih meminta BNPB memperkuat sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas atau hotspot. Koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, masyarakat, dan dunia usaha juga perlu ditingkatkan agar potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti di lapangan.
“Deteksi dini harus menjadi prioritas. Semakin cepat titik api diketahui, semakin besar peluang untuk memadamkan sebelum berkembang menjadi karhutla yang luas. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu kebakaran membesar kemudian mengeluarkan biaya penanganan yang jauh lebih besar,” tegasnya.
Selain itu, Singgih menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan karhutla berdasarkan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing daerah. Menurutnya, potensi kondisi yang lebih kering akibat El Niño perlu diantisipasi sejak awal, terutama di wilayah yang rentan mengalami kebakaran dan kekurangan air.
“Kalau ada wilayah yang berdasarkan data memiliki risiko tinggi, maka intervensinya harus dilakukan lebih awal. Jangan menggunakan pendekatan yang sama untuk semua daerah. Mitigasi harus berbasis risiko dan karakteristik wilayah,” katanya.
Dari sisi pendanaan, Singgih mendukung penguatan anggaran mitigasi dengan tetap memastikan penggunaannya terukur dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Anggaran tersebut, kata dia, perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan, menyediakan peralatan yang memadai, mengembangkan teknologi deteksi dini, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta memperluas edukasi kepada masyarakat.
“Paradigmanya harus kita ubah. Anggaran mitigasi bukan sekadar biaya, tetapi investasi untuk mengurangi risiko dan kerugian. Lebih baik kita mengeluarkan anggaran untuk mencegah dan mengurangi risiko daripada mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana,” ujarnya.
Singgih juga mendorong pemanfaatan teknologi seperti data satelit, sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, dan pemantauan titik panas secara real time. Namun, ia mengingatkan teknologi tersebut harus diikuti kesiapan petugas dan kecepatan tindak lanjut di lapangan.
Pemerintah juga dinilai dapat mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca apabila berdasarkan kajian teknis langkah tersebut diperlukan dan memungkinkan untuk dilakukan.
Lebih lanjut, Singgih menekankan bahwa pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab BNPB. Pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, aparat keamanan, dunia usaha, serta masyarakat perlu mengambil peran sesuai kewenangannya masing-masing.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa mampu kita mencegah kebakaran menjadi besar dan melindungi masyarakat dari dampaknya,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.