Pengamat politik menilai regenerasi kepemimpinan, digitalisasi partai, dan soliditas internal menjadi tiga faktor penting bagi Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk mempertahankan kekuatan politiknya menjelang Pemilu 2029.
Dr. H. Sulthani, S.H., M.H., pemerhati partai politik dan demokrasi Sulawesi Selatan, menilai Golkar Sulsel di bawah kepemimpinan Ilham Arif Sirajuddin (IAS) mulai mengarah pada transformasi partai yang lebih adaptif terhadap perubahan karakter pemilih.
Menurut Sulthani, Golkar memiliki akar sejarah yang kuat di Sulawesi Selatan. Namun, kekuatan historis tersebut perlu diimbangi dengan pembaruan strategi politik agar tetap relevan di tengah perubahan perilaku pemilih, khususnya generasi muda.
“Sejarah tidak bisa diwariskan, tetapi harus dipertahankan melalui kerja evolusioner. Pemilu 2029 akan menghadirkan pemilih yang semakin kritis dan menuntut gagasan serta solusi nyata, bukan sekadar simbol dan atribut politik,” kata Sulthani dalam pandangannya mengenai arah Golkar Sulsel menuju Pemilu 2029.
Ia menilai perubahan karakter pemilih, termasuk generasi Z dan milenial, menuntut partai politik untuk meninggalkan pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan loyalitas pemilih dan kekuatan struktur organisasi.
Dalam konteks tersebut, Sulthani melihat kepemimpinan IAS memiliki peluang untuk mendorong Golkar Sulsel menjadi partai yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan politik.
“Politik hari ini adalah politik gagasan yang adaptif dan inklusif. Golkar tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan struktur, tetapi juga harus mampu menawarkan program yang menjawab persoalan masyarakat secara konkret,” ujarnya.
Sulthani juga menyoroti penunjukan Supriansa sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD II Partai Golkar Makassar. Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi sinyal penting bagi regenerasi kepemimpinan apabila diikuti dengan pemberian ruang yang lebih besar bagi kader muda dalam proses pengambilan keputusan partai.
“Regenerasi tidak boleh berhenti pada pergantian figur atau jabatan. Anak muda harus diberi kesempatan menjadi arsitek kebijakan partai, bukan sekadar menjadi penggerak suara atau pelengkap dalam kegiatan politik,” kata Sulthani.
Ia menilai perpaduan pengalaman kader senior dan perspektif generasi muda dapat menjadi modal bagi Golkar untuk memperluas dukungan, terutama di kalangan pemilih yang semakin mempertimbangkan kualitas program dan kapasitas kandidat.
Selain regenerasi, Sulthani menekankan pentingnya digitalisasi sebagai bagian dari modernisasi organisasi. Menurut dia, penguatan struktur partai di tingkat akar rumput perlu berjalan beriringan dengan pemanfaatan data untuk memetakan kebutuhan masyarakat dan menyusun strategi politik.
“Golkar harus kuat di struktur sekaligus kuat dalam pemanfaatan teknologi. Data kader, pemetaan wilayah, dan strategi komunikasi politik perlu dikelola secara lebih sistematis agar kebijakan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, persoalan petani di Sidrap, nelayan di Selayar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Makassar, serta pengangguran di Luwu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Karena itu, Sulthani menilai program politik yang bersifat umum perlu dikembangkan menjadi tawaran kebijakan yang lebih terukur dan relevan dengan persoalan masyarakat di setiap daerah.
“Partai harus memahami persoalan masyarakat secara spesifik. Kebutuhan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pencari kerja tidak bisa dijawab dengan janji yang sama. Diperlukan pemetaan masalah dan kebijakan yang lebih presisi,” katanya.
Pekerjaan rumah berikutnya adalah menjaga disiplin organisasi dan soliditas internal. Sulthani menilai persaingan politik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan partai dalam menghadapi lawan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola perbedaan kepentingan di dalam organisasi.
Menurut dia, konsolidasi kepemimpinan perlu diikuti dengan kesamaan arah gerak di seluruh struktur partai, termasuk di tingkat kabupaten dan kota.
“Musuh terbesar partai tidak selalu datang dari luar. Ego sektoral dan kepentingan kelompok di internal juga dapat melemahkan kekuatan organisasi. Karena itu, soliditas harus diwujudkan dalam kerja bersama, bukan hanya melalui pernyataan dukungan,” ujar Sulthani.
Ia menambahkan, koordinasi yang efektif antara kepemimpinan partai, kader, dan struktur organisasi akan membantu menyelaraskan strategi komunikasi politik, penguatan jaringan, serta pelaksanaan program di daerah.
Sulthani menilai konsistensi dalam menjalankan ketiga agenda tersebut—digitalisasi, regenerasi kepemimpinan, dan disiplin organisasi—dapat menjadi modal penting bagi Golkar Sulsel untuk menghadapi persaingan pada Pemilu 2029.
Meski demikian, menurut dia, kekuatan sejarah dan konsolidasi organisasi perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat agar dukungan politik dapat dipertahankan.
“Golkar Sulsel memiliki modal sejarah dan jaringan yang kuat. Tantangannya adalah bagaimana mengubah modal tersebut menjadi kerja politik yang relevan, modern, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Sulthani.
Ia berharap proses pembaruan di bawah kepemimpinan IAS tidak hanya memperkuat posisi organisasi, tetapi juga mendorong Golkar Sulsel menjadi partai yang mampu menjawab tantangan demokrasi dan perubahan aspirasi masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, Golkar diharapkan dapat mempertahankan relevansinya di Sulawesi Selatan sekaligus membangun fondasi politik yang lebih kuat untuk menghadapi Pemilu 2029.