Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) harus memberikan dampak nyata terhadap percepatan pertumbuhan industri nasional. Menurutnya, keberadaan kementerian tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif dan teknis, tetapi harus menjadi faktor yang mempercepat perkembangan sektor industri.
Sarmuji mengatakan terdapat pertanyaan mendasar yang perlu dijawab seluruh jajaran Kemenperin, yakni sejauh mana keberadaan kementerian memberikan nilai tambah terhadap industri yang berada di bawah pembinaannya.
“Andaikan Kemenperin itu enggak ada, industri-industri itu masih bisa berjalan apa enggak? Kalau masih bisa berjalan, jadi logikanya harus dibalik. Karena kita sudah terlanjur ada Kemenperin dan mereka juga ada, maka keberadaan Kemenperin harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan kementerian,” kata Sarmuji.
Menurutnya, hal tersebut menjadi prinsip utama yang harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program konkret di setiap sektor industri. Ia ingin Kemenperin menghasilkan langkah-langkah yang mampu mempercepat pertumbuhan manufaktur, bukan hanya melanjutkan rutinitas yang sudah berjalan.
“Jangan sampai keberadaan saya sebagai menteri itu biasa-biasa saja. Jadi kita harus meninggalkan legacy, harus membuat langkah-langkah besar di semua sektor supaya industri ini tumbuh makin cepat,” ujarnya.
Sarmuji menilai pertumbuhan industri memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus penciptaan lapangan kerja. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027, sehingga penguatan investasi dan sektor produktif menjadi bagian penting dalam pencapaiannya.
“Karena hanya dengan industri yang tumbuh cepat, pertumbuhan ekonomi kita juga akan bisa terangkat. Seperti target Pak Presiden 6 persen, kalau pertumbuhan industrinya enggak tinggi akan sulit dicapai pertumbuhan ekonomi 6 persen,” kata Sarmuji.
Ia juga menyoroti kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja. Menurutnya, semakin tinggi pertumbuhan industri, semakin besar pula peluang memperluas kesempatan kerja.
“Apalagi penyerapan tenaga kerja. Sektor industri itu menyerap tenaga kerja yang jauh lebih besar dibanding sektor-sektor yang lain. Sehingga tumbuhnya harus lebih tinggi kalau mau pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi,” ujarnya.
Dalam rapat bersama jajaran ILMATE dan Industri Agro, Sarmuji juga meminta setiap direktorat jenderal memetakan persoalan yang menghambat pertumbuhan industri sekaligus menyiapkan solusi. Kemenperin sebelumnya menyatakan penguatan industri permesinan dalam negeri menjadi salah satu fokus yang dibahas bersama jajaran ILMATE.
Sarmuji mengatakan dirinya membuka ruang masukan tidak hanya dari pejabat eselon I, tetapi juga dari jajaran di bawahnya. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan di lapangan dapat terpetakan lebih lengkap.
“Biasanya kan menteri hanya mendengarkan dari eselon I saja. Tadi saya buka, seandainya ada masukan dari eselon II sekalipun saya akan terima dengan baik. Meskipun saya akan tetap menghargai hierarki birokrasi,” katanya.
Menurutnya, keterbukaan informasi dari seluruh tingkatan diperlukan karena bisa terdapat persoalan yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam laporan struktural.
“Barangkali ada informasi-informasi yang tidak ter-cover oleh eselon I tetapi bisa diberikan oleh eselon di bawahnya, atau barangkali ada informasi yang dari luar, kami sangat terbuka untuk bisa menerimanya,” ujar Sarmuji.
Selain penguatan internal, Sarmuji menekankan pentingnya koordinasi Kemenperin dengan kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, berbagai persoalan industri tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui kewenangan Kemenperin.
“Hubungan Kementerian Perindustrian dengan stakeholder yang lain itu harus kita perkuat karena banyak problem yang penyelesaiannya itu tidak di Kementerian Perindustrian saja. Banyak problem yang justru penyelesaiannya ada di kementerian lain,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan industri dapat bersinggungan dengan kebijakan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, maupun Kementerian Keuangan.
Dalam sektor perdagangan, misalnya, Sarmuji menilai kebijakan impor perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kemampuan industri dalam negeri untuk bertahan dan berkembang.
“Kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Nah, itu kita membutuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder,” ujarnya.
Sarmuji juga menyoroti industri tekstil yang masih menghadapi berbagai persoalan. Meski demikian, ia menilai sektor tersebut tetap penting untuk diperkuat karena memiliki rantai turunan yang panjang hingga industri kecil seperti usaha jahit dan berbagai kegiatan produksi lainnya.
“Memang masih ada banyak problem di industri tekstil. Tapi kalau pemerintah memang mau menjadikan tekstil ini menjadi lebih kuat, tentu kita sangat senang karena tekstil itu turunannya sangat banyak, termasuk di sektor-sektor industri kecil,” katanya.
Melalui pemetaan persoalan, keterbukaan terhadap masukan, dan penguatan koordinasi lintas kementerian, Sarmuji ingin Kemenperin mengambil peran lebih aktif dalam mempercepat pertumbuhan manufaktur serta memperluas penyerapan tenaga kerja.
“Keberadaan Kemenperin harus menjadi faktor akseleratif terhadap industri-industri di bawah naungan Kemenperin,” ujarnya.