JAKARTA — Sinergi hilirisasi dan industrialisasi dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8 persen. Target tersebut dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kedua agenda ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat produksi nasional, dan membuka lapangan kerja.
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyambut positif pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia juga menyambut pelantikan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Menurutnya, kedua pejabat tersebut memiliki peran strategis dalam menerjemahkan visi ekonomi Presiden.
“Hilirisasi di bawah koordinasi Menko Bahlil memiliki ruang yang sangat besar untuk mendorong nilai tambah dari sumber daya yang kita miliki,” kata Abdul Rahman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 2 Oktober.
Sinergi Hilirisasi dan Industrialisasi
Menurut Abdul Rahman, tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya meningkatkan produksi sumber daya alam. Indonesia juga perlu mengolah sumber daya tersebut menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
Karena itu, hilirisasi dan industrialisasi perlu berjalan beriringan. Hilirisasi mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Sementara itu, industrialisasi memperkuat kemampuan industri untuk menghasilkan produk bernilai tambah.
Abdul Rahman menilai hilirisasi di bawah koordinasi Bahlil dapat memperluas pengolahan berbagai komoditas. Sektor tersebut mencakup pertambangan, pertanian, dan perikanan.
Dengan pengembangan tersebut, peluang industri tidak hanya bergantung pada komoditas mineral. Potensi sumber daya dari sektor lain juga dapat menjadi dasar pengembangan industri nasional.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian memiliki peran untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. Industri perlu mampu mengolah bahan baku menjadi produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.
“Pak Menteri Sarmuji langsung tancap gas ingin menerjemahkan visi Presiden Prabowo dengan menempatkan industri sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini sejalan dengan agenda hilirisasi yang berada di bawah koordinasi Menko Bahlil,” ujarnya.
Oleh karena itu, koordinasi kedua agenda tersebut menjadi penting. Hilirisasi dapat menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan. Sebaliknya, penguatan industri dapat memperluas pemanfaatan hasil hilirisasi di dalam negeri.
Penguatan Industri untuk Meningkatkan Nilai Tambah
Abdul Rahman berpandangan bahwa penguatan industri merupakan bagian penting dari perubahan struktur ekonomi Indonesia. Perubahan ini diperlukan agar perekonomian tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah.
Sebaliknya, Indonesia perlu memperbesar peran industri pengolahan. Pengembangan tersebut dapat mendorong investasi, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas.
Selain itu, industri yang semakin kuat dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru. Rantai produksi yang berkembang juga membuka peluang bagi usaha pendukung, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi produk.
Namun, peningkatan nilai tambah membutuhkan dukungan yang memadai. Ketersediaan bahan baku perlu diikuti investasi, teknologi, tenaga kerja terampil, dan akses pasar.
Dengan demikian, pengembangan industri tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pengolahan. Pemerintah juga perlu mendorong keterhubungan antara sumber bahan baku, kegiatan produksi, dan pasar.
Industri Padat Karya dan Teknologi Berjalan Bersama
Selain meningkatkan nilai tambah, industrialisasi juga berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, Abdul Rahman menilai Indonesia perlu mengembangkan industri padat teknologi dan padat karya secara bersamaan.
Industri padat teknologi berperan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sementara itu, industri padat karya dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Menurutnya, kedua jenis industri tersebut tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat tumbuh bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing sektor.
“Menurut saya, industri padat teknologi dan padat karya bisa dikembangkan secara simultan. Dengan begitu, peningkatan produktivitas dan nilai tambah dapat berjalan beriringan dengan perluasan lapangan kerja,” katanya.
Untuk mendukung tujuan tersebut, pengembangan industri perlu memperhatikan kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan juga berperan dalam menyiapkan pekerja dengan keterampilan yang sesuai.
Dengan cara itu, peningkatan penggunaan teknologi diharapkan dapat berjalan bersama dengan perluasan kesempatan kerja. Pada saat yang sama, industri nasional dapat meningkatkan kemampuan bersaing di pasar.
Industri Substitusi Impor Perkuat Produksi Nasional
Selain hilirisasi, Abdul Rahman menyoroti peluang pengembangan industri substitusi impor. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kemampuan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Menurutnya, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar. Ketersediaan tenaga kerja juga menjadi modal untuk memperluas kapasitas produksi nasional.
“Selain industri yang tumbuh dari hilirisasi, saya melihat industri substitusi impor juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan ketersediaan tenaga kerja yang dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi nasional,” ucapnya.
Dalam konteks ini, hilirisasi dan substitusi impor memiliki peran yang berbeda. Hilirisasi meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik. Adapun substitusi impor mendorong produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini dipasok dari luar negeri.
Kedua pendekatan tersebut dapat saling mendukung. Bahan baku hasil hilirisasi dapat digunakan oleh industri pengolahan lanjutan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dapat memasok pasar domestik.
Meski demikian, industri substitusi impor membutuhkan daya saing yang memadai. Produk nasional perlu memiliki kualitas, harga, dan pasokan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
Karena itu, penguatan produksi dalam negeri perlu berjalan bersama dengan peningkatan efisiensi. Langkah tersebut penting agar industri nasional mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.
Sinergi Kebijakan untuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Abdul Rahman menilai keterhubungan hilirisasi dan industrialisasi dapat mendukung upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Menurutnya, kedua agenda tersebut berada dalam satu mata rantai pembangunan ekonomi.
Hilirisasi memperbesar nilai tambah sumber daya domestik. Sementara itu, industrialisasi memperkuat kemampuan produksi dan membuka peluang kerja. Jika keduanya berjalan selaras, manfaat ekonomi dapat berkembang melalui berbagai sektor.
Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut membutuhkan pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Koordinasi antarkementerian juga diperlukan agar pengembangan bahan baku, investasi, teknologi, dan pasar dapat berjalan searah.
Bagi Abdul Rahman, sinergi antara Bahlil dan Sarmuji menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan agenda ekonomi Presiden Prabowo.
“Pak Bahlil dengan agenda hilirisasi dan Pak Sarmuji dengan penguatan industrinya berada pada mata rantai ekonomi yang saling berhubungan. Sinergi keduanya saya kira dapat menjadi salah satu kekuatan penting dalam menerjemahkan visi Presiden: pertumbuhan yang lebih tinggi, industri yang semakin kuat, dan kesempatan kerja yang semakin luas,” ujar Abdul Rahman.
Dengan demikian, penguatan hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian penting dari agenda transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengolahan sumber daya menghasilkan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
Pada saat yang sama, industri nasional perlu meningkatkan produktivitas dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Keterhubungan kedua agenda tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat.