Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman dengan standar minimum ketahanan sekitar 18–20 hari kebutuhan nasional.
Hal tersebut disampaikan Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Ia juga memastikan persoalan antrean BBM yang sempat terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, telah terurai dan kondisi tersebut sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“BBM secara stok nasional kan dalam standar minimum kebutuhan nasional kita di angka 18–20 hari. Dan yang terjadi kemarin di Makassar, alhamdulillah sudah bisa terurai dan sudah selesai, dan saya sudah lapor kepada Bapak Presiden,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, antrean yang terjadi di Makassar bukan disebabkan oleh persoalan stok nasional. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah pergeseran atau shifting konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi RON 92 dan RON 95 menuju BBM subsidi.
Pergeseran konsumsi tersebut, kata Bahlil, terjadi di tengah kenaikan harga minyak dunia yang berdampak terhadap harga BBM nonsubsidi di dalam negeri. Sementara itu, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi.
“Kita tahu bahwa harga dunia sekarang kan lagi tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang sudah mencapai 100 dolar lebih per barel. Jadi pasti berdampak pada harga nasional, di mana harga subsidi kita tidak ada yang kita naikkan. Jadi pasti orang akan memilih ke sana,” ujarnya.
Selain pergeseran konsumsi, Bahlil juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Berdasarkan temuan kepolisian yang ia sampaikan, terdapat kendaraan yang dimodifikasi dengan tangki berkapasitas besar hingga mampu menampung sekitar 700 liter sampai 1 ton BBM.
“Namun kita tahu bahwa kondisi kemarin itu memang ada yang shifting dari pemakaian BBM yang tadinya memakai RON 92, 95 yang nonsubsidi. Ada sebagian yang ke subsidi, tapi juga ada saudara-saudara kita yang memang harus diakui berdasarkan temuan dari polisi. Itu sengaja membuat tangkinya besar, ada yang 700 liter, ada yang 1 ton,” kata Bahlil.
Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang turut memperpanjang antrean kendaraan di SPBU. Karena itu, Bahlil mengatakan pemerintah meminta agar penyalahgunaan distribusi BBM segera ditertibkan.
“Arahannya harus segera kita tertibkan, karena kita tahu bahwa pemerintah itu regulator. Implementasi di lapangan itu kan adalah Pertamina. Jadi saya melakukan koordinasi terus dengan Pertamina,” ujarnya.
Bahlil juga mengingatkan masyarakat yang secara ekonomi mampu, terutama pengguna kendaraan kelas atas, untuk tidak menggunakan BBM subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.
“Tapi maksud saya adalah saudara-saudara kita yang mampu, yang memakai mobil bagus, ya tolonglah. Subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” kata Bahlil.
Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina serta pihak terkait untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus memastikan BBM bersubsidi tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Di Sulawesi Selatan, sejumlah langkah juga telah dilakukan untuk mengurai antrean, termasuk pengaturan pembelian BBM subsidi di SPBU.