Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham berharap aparat kepolisian bisa mengusut dugaan kasus penimbunan atau penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyikapi antrean panjang warga membeli Pertalite di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Kalau memang ada yang menimbun atau menyalahgunakan BBM subsidi, Partai Golkar mendukung sepenuhnya kepolisian untuk menindak tegas,” kata Idrus kepada awak media, Selasa (15/9).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap dugaan kendaraan yang dimodifikasi dengan tangki berkapasitas sangat besar menyikapi antrean membeli BBM subsidi di Makassar.
Idrus mengingatkan BBM bersubsidi merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat dan kelompok yang memang berhak menerimanya.
“Jangan sampai kepentingan segelintir oknum mengorbankan kepentingan masyarakat banyak,” ujar dia.
Idrus melanjutkan, penimbunan maupun penyalahgunaan BBM merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, terlebih ketika masyarakat membutuhkan kepastian atas ketersediaan energi.
“Ini tindakan yang tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga nyata merugikan rakyat dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat,” ujar eks Menteri Sosial (Mensos) itu.
Idrus menuturkan persoalan BBM tidak boleh hanya dilihat dari sisi ketersediaan stok.
Idrus mengaku sangat menyayangkan munculnya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.
Dia menilai tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab berpotensi merusak citra pemerintah yang saat ini tengah berupaya membangun kemandirian energi nasional.
“Selama ini Presiden Prabowo telah mengambil berbagai kebijakan mendasar di bidang energi dan secara operasional kebijakan tersebut dieksekusi dengan efektif produktif oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membangun ketahanan dan kemandirian energi nasional,” kata Idrus.
Dia mengaku sangat memahami bahwa upaya pemerintah membangun ketahanan dan kemandirian energi tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok BBM.
Menurutnya, ketersediaan tersebut harus diikuti dengan sistem pengawasan dan distribusi yang baik agar BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
“Pemerintah tidak hanya mempersiapkan ketersediaan stok BBM, tetapi lebih daripada itu membangun kemandirian energi. Jadi tidak hanya mencukupi stok, tetapi pengawasannya juga harus benar, dan bila ada pelanggaran harus ditindak tegas,” pungkas Idrus.