Menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bukan pekerjaan ringan. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, produksi minyak yang kian menantang, ketergantungan terhadap impor bahan bakar, sekaligus tuntutan mempercepat transisi energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus menjaga banyak kepentingan dalam waktu bersamaan.
Mengutip data Kementerian ESDM, sejumlah indikator menunjukkan kinerja sektor energi sepanjang 2025 hingga 2026 bergerak cukup positif. Mulai dari lifting minyak yang kembali menembus target APBN, penerimaan negara bukan pajak yang melampaui target, hingga keberanian pemerintah menjalankan mandatori biodiesel B50. Di sisi lain, pekerjaan rumah di sektor energi masih cukup besar.
Salah satu capaian yang paling menonjol datang dari sektor hulu minyak dan gas.
Pada 2025, lifting minyak Indonesia mencapai 605,3 ribu barel per hari atau 100,05 persen dari target APBN sebesar 605 ribu barel per hari. Angka ini menjadi penting karena untuk pertama kalinya dalam sekitar sembilan tahun lifting minyak kembali melewati target APBN. Pada 2024, realisasi lifting minyak masih berada di kisaran 580 ribu barel per hari.
Kinerja tersebut memberi sinyal bahwa upaya pemerintah mengerek produksi minyak mulai menunjukkan hasil. Tantangannya tentu belum selesai. Pemerintah memasang target yang jauh lebih tinggi, yakni mendorong produksi minyak menuju 1 juta barel per hari pada 2030.
Untuk mengejar target itu, pemerintah menyiapkan berbagai strategi, mulai dari pembukaan wilayah kerja baru, peningkatan produksi melalui enhanced oil recovery atau EOR, penerapan teknologi horizontal drilling dan hydraulic fracturing, hingga penyederhanaan regulasi investasi hulu migas.
Di sektor gas, realisasinya memang belum sekuat minyak. Lifting gas pada 2025 tercatat 951,8 ribu barel setara minyak per hari, masih di bawah target APBN sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari.
Namun ada catatan menarik dari sisi ketahanan pasokan. Sepanjang 2025, kebutuhan gas nasional disebut dapat dipenuhi tanpa impor gas. Dari total sekitar 5.600 BBTUD gas yang dikelola, sekitar 3.908 BBTUD atau 69 persen digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan sekitar 1.691 BBTUD atau 31 persen diekspor.
Penerimaan Negara Ikut Terangkat
Capaian lain terlihat dari penerimaan negara. PNBP sektor ESDM pada 2025 mencapai sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target Rp127,44 triliun.
Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor energi dan sumber daya mineral masih menjadi salah satu penopang penerimaan negara, meski kondisi harga komoditas dan dinamika energi global tidak selalu mudah diprediksi.
Menariknya, kinerja PNBP tersebut tidak sepenuhnya ditopang minyak dan gas. PNBP migas justru hanya mencapai sekitar Rp105,04 triliun atau 83,7 persen dari target Rp125,46 triliun. Tekanan tersebut antara lain dipengaruhi harga minyak mentah Indonesia atau ICP yang rata-rata berada di sekitar US$68 per barel, lebih rendah dibanding asumsi APBN sebesar US$82 per barel.
Pada Agustus 2026, Kementerian ESDM juga melaporkan PNBP 2025 sebesar Rp138,40 triliun dari target Rp127,48 triliun. Bersamaan dengan itu, laporan keuangan Kementerian ESDM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Di sisi investasi, sektor ESDM mencatat nilai sekitar US$31,7 miliar pada 2025. Investasi tersebut tersebar di sektor migas sekitar US$18 miliar, mineral dan batu bara US$6,7 miliar, ketenagalistrikan US$4,6 miliar, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi sekitar US$2,4 miliar.
Angka investasi itu menunjukkan bahwa pekerjaan Menteri ESDM bukan hanya soal menjaga pasokan energi hari ini, tetapi juga menarik modal untuk membangun kapasitas energi Indonesia di masa depan.
B50, Langkah Berani Mengurangi Impor Solar
Jika ada kebijakan yang paling mudah dikenali sebagai warna kebijakan energi era Bahlil, salah satunya adalah biodiesel B50.
Pemerintah meluncurkan mandatori B50 pada Juli 2026. Program ini mencampurkan 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar. Langkah tersebut menjadi kelanjutan dari kebijakan biodiesel sebelumnya, tetapi dengan tingkat pencampuran yang lebih tinggi.
Skalanya tidak kecil. Konsumsi solar nasional berada di kisaran 38–40 juta kiloliter per tahun, sementara sebelumnya Indonesia masih mengimpor sekitar 3–4 juta kiloliter solar.
Pemerintah menargetkan penerapan B50 dapat menghentikan impor solar sekaligus menghemat devisa hingga sekitar Rp170 triliun.
Sebagai pembanding, penghematan devisa dari skema B40 diperkirakan sekitar Rp133 triliun.
B50 juga membawa konsekuensi ke industri sawit. Kebutuhan CPO untuk biodiesel diperkirakan meningkat dari sekitar 15,2 juta ton menjadi 16,3 juta ton. Nilai tambah industri CPO diproyeksikan naik dari sekitar Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun.
Dari sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja diproyeksikan meningkat hingga sekitar 2,1 juta orang. Adapun pengurangan emisi diperkirakan mencapai 44,46 juta ton CO2.
Tentu, angka-angka tersebut masih berupa proyeksi manfaat program. Tetapi keberanian menaikkan mandatori biodiesel ke level 50 persen menunjukkan arah kebijakan yang cukup jelas: mengurangi ketergantungan pada solar impor sekaligus memanfaatkan sumber daya domestik.
Bahlil bahkan menyebut B50 bukan titik akhir. Pemerintah membuka kemungkinan peningkatan campuran menuju B60 di masa mendatang.
Energi Hijau Mulai Mendapat Ruang
Di tengah kebijakan yang masih bertumpu pada energi fosil, transisi menuju energi bersih juga menunjukkan perkembangan.
Bauran energi baru terbarukan pada 2025 mencapai 15,75 persen. Kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai sekitar 15.630 megawatt, menjadi tambahan kapasitas terbesar dalam lima tahun terakhir.
Khusus sektor kelistrikan, porsi EBT mencapai sekitar 16,3 persen, sedikit di atas target RUKN sebesar 15,9 persen.
Capaian ini memang belum bisa disebut sebagai lompatan besar. Bahkan pemerintah mengakui penambahan pembangkit berbasis gas dan batu bara ikut membuat pertumbuhan bauran EBT secara keseluruhan tidak melonjak terlalu tinggi.
Namun setidaknya, angka tersebut menunjukkan transisi energi mulai bergerak dari sekadar target di atas kertas menuju pembangunan kapasitas pembangkit yang nyata.
Listrik Menjangkau Lebih Banyak Desa
Ukuran keberhasilan seorang Menteri ESDM juga tidak selalu harus dilihat dari angka investasi atau produksi energi. Di wilayah yang selama bertahun-tahun belum menikmati listrik secara memadai, satu sambungan listrik bisa jauh lebih berarti.
Melalui Program Listrik Desa, pemerintah pada 2025 berhasil melistriki 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi. Sementara melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL, sebanyak 205.968 rumah tangga mendapatkan sambungan listrik.
Program tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk menyelesaikan persoalan desa dan dusun yang belum menikmati akses listrik secara penuh. Pemerintah menargetkan sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun dapat teraliri listrik secara bertahap hingga 2029–2030.
Capaian ini bahkan mendapat apresiasi dari Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII Ratna Juwita Sari menilai realisasi program Listrik Desa dan BPBL telah melampaui target yang disepakati.
Rapor Positif, Bukan Berarti Tanpa Pekerjaan Rumah
Jika ditarik dalam satu garis besar, periode Bahlil di Kementerian ESDM memperlihatkan beberapa capaian yang cukup menonjol.
Lifting minyak kembali melewati target setelah hampir satu dekade. PNBP ESDM menembus di atas target. Indonesia mulai mendorong B50 untuk memangkas impor solar. Kapasitas energi terbarukan bertambah. Program elektrifikasi juga menjangkau puluhan ribu pelanggan di berbagai daerah.
Namun rapor tersebut belum sepenuhnya bersih dari catatan.
Produksi gas masih berada di bawah target. PNBP migas belum memenuhi sasaran. Bauran energi terbarukan masih menghadapi tantangan ketika kebutuhan listrik terus tumbuh. Sementara target produksi minyak 1 juta barel per hari pada 2030 merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi, teknologi dan konsistensi kebijakan.
Justru di situlah ujian Bahlil berikutnya.
Jika capaian 2025 menjadi modal awal, maka tantangan ke depan adalah memastikan angka-angka tersebut bukan sekadar pencapaian sesaat. Lifting minyak harus terus naik, investasi harus berubah menjadi produksi, B50 harus benar-benar mampu menekan impor, sementara transisi energi harus berjalan tanpa mengorbankan ketahanan pasokan.
Dan untuk seorang Menteri ESDM, mungkin itulah ukuran paling penting: bukan hanya seberapa banyak target yang tercapai, tetapi seberapa jauh kebijakan hari ini mampu mengurangi persoalan energi Indonesia di tahun-tahun berikutnya.