Komisi I DPR RI membawa sejumlah masukan dari kunjungan kerja spesifik ke Lanud Husein Sastranegara, Bandung, pada Jumat (28/8). Hal ini menyangkut pengaktifan kembali bandara tersebut menjadi bandara komersial. Pembukaan kembali rute komersil di bandara itu diharapkan dapat memacu perekonomian masyarakat Bandung dan sekitarnya, serta memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
Sejumlah masukan itu dibawa oleh Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin ke rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan jajaran TNI pada Senin, 31 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, kebutuhan peralatan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan menjadi salah satu perhatian.
“Saya sampaikan mengenai sejumlah peralatan yang perlu dilengkapi. Hal itu penting untuk ditangani karena keterkaitannya dengan keamanan penerbangan,” kata Nurul dalam rapat tersebut.
Komisi I mengapresiasi upaya Lanud Husein Sastranegara dalam memperkuat kapabilitas operasi udara dan fasilitas pangkalan, sekaligus mendukung fungsi bandara internasional.
Komisi I juga mencatat sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian untuk mendukung pengoperasian pangkalan dan penerbangan secara optimal. Di antaranya penanganan taxiway paralel Alpha, kebutuhan kendaraan patroli pengamanan, peningkatan sarana pemeliharaan dan penanganan pesawat, serta penyediaan radar cuaca.
Juga perlunya peningkatan kapabilitas personel untuk mendukung pelaksanaan tugas Lanud. Catatan kebutuhan tersebut menjadi penting karena Lanud Husein Sastranegara kini kembali menjalankan fungsi yang bersinggungan langsung dengan aktivitas penerbangan sipil.
Pengoperasian fasilitas penerbangan sipil di satu sisi membuka peluang bagi aktivitas ekonomi dan konektivitas Bandung, sementara di sisi lain tetap harus berjalan berdampingan dengan fungsi pertahanan dan kesiapan operasi militer.
Reaktivasi penerbangan di Husein Sastranegara tidak hanya menyangkut pembukaan kembali akses penerbangan komersial.
Kesiapan infrastruktur, peralatan keselamatan penerbangan, keamanan pangkalan dan dukungan operasional juga menjadi bagian penting agar fungsi sipil dan militer dapat berjalan secara bersamaan.