Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menyampaikan komitmen Indonesia dalam mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada Parliamentary Forum dalam rangkaian United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (14/7/2026).
Forum yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) tersebut mengangkat tema The SDGs at a Critical Juncture: Taking Stock of Implementation, Turbocharging Action, and Envisioning the Future of Sustainable Development serta menjadi wadah bagi parlemen dunia untuk memperkuat pengawasan terhadap implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam sesi yang membahas SDG 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan, Ravindra menegaskan Indonesia telah mengintegrasikan target SDG 11 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2045. Salah satu target yang terus didorong adalah peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki hunian layak dan terjangkau hingga melampaui 68,4 persen pada tahun-tahun mendatang.
Selain penyediaan hunian, dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (21/7/2026), Ravindra menyoroti persoalan pengelolaan sampah perkotaan sebagai tantangan yang harus segera diatasi. Menurutnya, pesatnya urbanisasi turut meningkatkan volume sampah dan emisi gas metana yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan.
“Pengelolaan sampah perkotaan menjadi salah satu prioritas nasional dan daerah. Dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat agar pembangunan kota tidak hanya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Ravindra dalam intervensinya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mendorong penguatan skema blended finance yang memadukan pembiayaan publik, investasi swasta, pembiayaan pembangunan, serta dukungan pendanaan internasional untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, termasuk fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.
Lebih lanjut, Ravindra mengajak parlemen dari berbagai negara untuk memperkuat kerja sama melalui pertukaran praktik terbaik serta harmonisasi kebijakan guna menciptakan kota yang lebih bersih, sehat, tangguh, dan inklusif.
Partisipasi BKSAP DPR RI dalam Parliamentary Forum HLPF 2026 merupakan bagian dari komitmen DPR RI memperkuat diplomasi parlemen sekaligus berkontribusi dalam percepatan pencapaian SDGs di tingkat nasional maupun global menjelang tenggat Agenda 2030.