Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun elpiji subsidi meski dunia tengah menghadapi tekanan krisis energi global.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri acara Rakernas dan Rapimnas SOKSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu malam, 16 Mei 2026.
Menurutnya, pemerintah telah mengambil keputusan untuk mempertahankan harga energi subsidi selama harga minyak mentah dunia masih berada pada kisaran rata-rata 100 dollar AS per barrel.
“Kita sudah memutuskan bahwa harga BBM subsidi, elpiji subsidi, sampai dengan harga 100 dollar per barrel, tidak akan kita naikkan harga BBM.
Tidak akan kita naikkan dengan berbagai macam konsekuensi,” katanya.
Bahlil mengakui situasi krisis energi global sempat memunculkan perdebatan terkait kebijakan subsidi energi nasional.
Bahkan, terdapat usulan dari sejumlah pihak agar pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyesuaikan kondisi pasar dunia.
Namun demikian, pemerintah disebut tetap memilih berpihak kepada masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Masa rakyat lagi susah, kita mau menaikkan harga BBM,” ucapnya.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang dirumuskan bersama kementerian terkait dan mendapat dukungan dari legislatif.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyinggung peran Partai Golkar bersama Partai Gerindra dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah, khususnya di sektor energi nasional.
“Jadi kalau boleh saya katakan, pengelolaan energi di masa yang tidak menentu ini sudah barang tentu kontribusi terbesarnya adalah perintah Bapak Presiden Prabowo, tapi Golkar bersama-sama Gerindra dalam mengeksekusi program-program pemerintah.
Dan ini enggak gampang Bapak-Ibu semua, enggak gampang,” katanya.
Selain membahas soal subsidi energi, Bahlil turut menyoroti ketimpangan penguasaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Ia menyebut dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan kekayaan yang signifikan pada sebagian kelompok usaha di sektor ESDM.
Karena itu, pemerintah disebut tengah melakukan reformulasi tata kelola perizinan dan pengelolaan tambang agar negara memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor sumber daya alam.
“Saya diperintahkan untuk segera melakukan satu reformulasi terhadap penataan dan sistem pemberian izin serta hak negara dalam pengelolaan tambang,” katanya.
Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga disebut sedang mendorong legalisasi sumur minyak rakyat melalui regulasi baru. Langkah ini dilakukan agar masyarakat pengelola sumur minyak tradisional memiliki kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya.
“Maka kita membuat terobosan hukum, saya membuat Permen untuk kita legalkan seluruh sumur-sumur rakyat agar mereka bisa bekerja tanpa ada ketakutan,” katanya.
Pernyataan Bahlil terkait harga BBM subsidi dan kebijakan energi nasional tersebut menjadi perhatian publik di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.