Gubernur NTT Melki Laka Lena melontarkan peringatan tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara (ASN).
Ia meminta semua pegawai bekerja maksimal mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,8 triliun pada 2026. Jika target itu meleset, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terancam dipangkas bahkan dihapus.
Sebab, menurut Melki, capaian PAD yang hingga awal April baru mencapai 6,5 persen, jauh di bawah proyeksi ideal 24 persen pada triwulan pertama.
“Kalau target tidak tercapai, TPP bisa hilang. Bukan karena tidak mau kasih, tapi karena kita tidak punya sumber anggaran,” kata Melki, Selasa (7/4/2026).
Mantan Anggota DPR RI itu mengaitkan peningkatan PAD dengan keberlanjutan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menyebut, pemerintah pusat telah memberi sinyal kuat bahwa tidak akan ada PPPK yang dirumahkan, namun daerah tetap dituntut memperkuat kapasitas fiskalnya.
“Kita bersyukur pemerintah pusat berkomitmen tidak merumahkan PPPK. Tapi syaratnya, daerah harus kuatkan PAD. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, jumlah ASN Pemprov NTT mencapai lebih dari 30 ribu orang, terdiri dari sekitar 17 ribu PPPK dan 13 ribu PNS. Seluruhnya harus tetap dipenuhi hak gaji dan tunjangannya, sehingga optimalisasi PAD menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Selain tekanan fiskal internal, Melki juga menyoroti dampak situasi global dan ancaman perubahan iklim. Fenomena El Nino diperkirakan akan memperpanjang musim kemarau di NTT dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
“NTT termasuk daerah yang paling terdampak El Nino. Kemarau akan lebih panjang, risiko gagal panen meningkat, dan mata pencaharian masyarakat bisa terganggu. Karena itu, belanja daerah harus kita siapkan untuk kondisi terburuk,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Melki meminta seluruh OPD melakukan efisiensi belanja dan memastikan setiap program tepat sasaran serta berdampak langsung bagi masyarakat. Baginya, semua belanja yang dialokasikan harus berdampak langsung ke masyarakat.
Waketum DPP Golkar ini menyoroti masih adanya kebocoran PAD yang dinilai menguntungkan oknum tertentu. Pemerintah, tegasnya, akan melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk menertibkan praktik tersebut.
“Tidak boleh lagi ada kebocoran. Kita akan libatkan APH untuk menertibkan. Ini uang rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Salah satu contoh yang disoroti adalah aktivitas tambang galian C, seperti penambangan pasir yang tidak terpantau dan tidak memberikan kontribusi jelas bagi daerah. Pemerintah akan mengambil langkah tegas, termasuk pencabutan izin usaha bagi pelaku yang tidak patuh.
“Setiap sumber daya yang diambil wajib memberikan kontribusi ke daerah. Kalau tidak, izinnya kita cabut. Jangan sampai yang kaya oknum, sementara rakyat dan pemerintah tetap miskin,” ujarnya.
Selain itu, Melki juga menemukan adanya aset pemerintah bernilai miliaran rupiah yang tidak dimanfaatkan dan tidak dilaporkan, termasuk di sektor perhubungan. Dia menilai itu kerugian sehingga harus diaktifkan untuk dimanfaatkan.
Untuk mempercepat peningkatan PAD, ujar dia, Pemprov NTT akan melakukan penataan sumber daya manusia, termasuk redistribusi ASN. Pegawai yang dinilai berlebih akan dialihkan untuk memperkuat sektor-sektor penghasil pendapatan.
“Kalau ada kelebihan ASN, kita geser untuk bantu sektor PAD. Semua harus berkontribusi,” katanya.
Meski demikian, pelayanan dasar tetap menjadi prioritas, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, dengan memastikan ketersediaan tenaga guru dan tenaga kesehatan tetap terjaga.
Gubernur Melki juga mengungkapkan langkah efisiensi yang telah dilakukan, termasuk pemotongan anggaran internal hingga 10 persen di lingkup eksekutif maupun legislatif, sebagai antisipasi kondisi fiskal terburuk.
“Kalau kita masih biarkan kebocoran dan tidak serius tingkatkan PAD, yang rugi 30 ribu ASN. Satu dua orang yang untung, tapi semua yang lain dirugikan,” ujarnya.
Melki meminta seluruh ASN berperan aktif mengawasi potensi kebocoran serta memastikan setiap sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan.
Dia menyebut sisa waktu 9 bulan ini harus fokus dan memastikan PAD tercapai demi keberlanjutan keuangan daerah dan kesejahteraan ASN.