TVRINews, Jakarta – Menteri Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Indonesia (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029 harus menjadi kerangka kerja operasional yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak menjadikan PJPK hanya sebagai laporan administratif tanpa substansi. Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji saat menghadiri Launching PJPK 2025–2029 yang digelar di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
“Apa yang sudah menjadi dokumen nanti finish-nya juga dokumen. Tapi jangan hanya administratif. Kalau tidak hati-hati, nanti hasilnya administratif dan copy paste. Substansi tidak kena, dampaknya tidak kelihatan,” tegas Wihaji dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, pada Kamis 20 November 2025.
Dorong Implementasi Terukur dengan 30 Indikator Kunci
Wihaji menjelaskan bahwa PJPK memuat 30 indikator pembangunan kependudukan yang harus dijalankan secara bersinergi oleh pemerintah pusat dan daerah.
Indikator tersebut mencakup isu-isu krusial seperti penurunan angka stunting, pengendalian total fertility rate (TFR), penurunan kematian ibu dan bayi, peningkatan angkatan kerja perempuan, hingga keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indikatornya harus jelas karena ini berpengaruh terhadap target pembangunan yang diamanatkan Presiden. Yang paling penting, ini mesti membumi dan berdampak bagi masyarakat,” ucapnya.
Dokumen Operasional Turunan DBPK 2025–2045
PJPK 2025–2029 disusun sebagai dokumen operasional yang menjadi turunan langsung dari Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045. Dokumen ini merupakan hasil kerja bersama Kemendukbangga/BKKBN, Bappenas, Kemenko PMK, dan Kemendagri, dengan tujuan menyelaraskan arah pembangunan kependudukan lintas sektor.
Selain memberikan arah kebijakan, PJPK juga diharapkan dapat menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan kependudukan yang sesuai konteks wilayah masing-masing.
Resmi Diluncurkan Lewat Penekanan Sirine
Prosesi peluncuran PJPK ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji bersama Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Wakil Mendagri Ahmad Wiyagus, Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka, Deputi Bappenas Maliki, serta UNFPA Indonesia Representative Hassan Mohtashami.
Kegiatan ini juga disertai penyerahan draft PJPK kepada Sesmenko PMK serta perwakilan kementerian/lembaga dan mitra pembangunan.
Dengan peluncuran PJPK 2025–2029, Mendukbangga berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama memastikan kebijakan kependudukan berjalan terarah, terukur, dan memberikan dampak signifikan bagi upaya mewujudkan penduduk Indonesia yang tumbuh seimbang dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.