KBRN – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong masyarakat lebih mengenal serta memahami konsep tokenisasi aset nyata. Ia menilai, langkah ini penting untuk membuka akses demokratis terhadap investasi dan pembiayaan pembangunan nasional.
“Melalui tokenisasi, masyarakat dengan modal terbatas pun bisa berinvestasi. Ini membuka jalan bagi inklusivitas investasi di Indonesia,” ujarnya dalam kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center, Jumat (31/10/2025).
Tokenisasi memungkinkan aset fisik seperti tanah, properti, komoditas, dan proyek infrastruktur diubah menjadi token digital. Dengan cara ini, masyarakat dapat memiliki aset tersebut secara fraksional.
Ia menegaskan, Indonesia dengan populasi digital tinggi dan pasar investasi yang luas berpeluang besar menjadi pionir tokenisasi aset nyata. Menurutnya, hal ini bisa menempatkan Indonesia sebagai pemimpin di Asia Tenggara dalam bidang investasi digital inovatif.
Misbakhun menyebut, proyeksi McKinsey & Company, yang memperkirakan pasar tokenisasi global akan menyentuh USD 4 triliun pada tahun 2030. Dengan potensi tersebut, ia percaya Indonesia dapat meraih porsi signifikan di pasar tokenisasi internasional dan domestik.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah tengah merancang Peta Jalan Pengembangan Kecerdasan Artifisial. Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan layanan keuangan digital melalui automasi, analitik cerdas, deteksi penipuan, dan sistem penilaian kredit alternatif.
Airlangga menyampaikan, Pemerintah juga menyiapkan Peta Jalan Pengembangan Ekosistem Semikonduktor dan Teknologi Baru. Kebijakan ini diharapkan mendorong inovasi produk keuangan, termasuk dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract.
“Pemerintah juga mendorong pengembangan data center nasional sebagai infrastruktur strategis ekonomi digital. Ke depan, seluruh data strategis, terutama layanan publik dan transaksi keuangan digital, dapat disimpan di dalam wilayah Indonesia, guna menjamin kedaulatan data,” katanya secara virtual dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025).