Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Yulisman, mendorong penguatan penegakan hukum dan pemulihan lingkungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran harus memenuhi kewajiban pemulihan agar fungsi lingkungan dapat kembali terjaga dan masyarakat terlindungi dari dampak kerusakan.
Yulisman menilai penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penindakan hukum, pengawasan kegiatan usaha, serta pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat tata kelola sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
“Kami mendukung langkah pemerintah dalam menindak tegas setiap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi. Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab juga harus memenuhi kewajiban pemulihan agar kerusakan lingkungan tidak terus menimbulkan dampak bagi masyarakat,” ujar Yulisman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Sebelumnya, Bareskrim Polri melaporkan penetapan 20 korporasi dan 245 orang sebagai tersangka dalam penanganan kasus karhutla. Kepolisian juga merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi, sementara pemerintah secara terpisah telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Menanggapi perkembangan tersebut, legislator asal Riau itu memandang bahwa penegakan hukum harus disertai langkah pemulihan kawasan yang terdampak. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Karena itu, Yulisman meminta agar kewajiban pemulihan lingkungan dilakukan secara terukur, berkelanjutan, serta berada dalam pengawasan instansi terkait.
“Kita tidak ingin kawasan yang terbakar dibiarkan begitu saja setelah proses hukum selesai. Harus ada langkah pemulihan yang jelas, terukur, dan diawasi pelaksanaannya. Ini penting agar fungsi lingkungan dapat kembali pulih sekaligus mencegah terulangnya kebakaran di kawasan yang sama,” tegasnya.
Yulisman juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara dalam penanganan karhutla, khususnya berkaitan dengan perhatian Singapura dan Malaysia terhadap persoalan kabut asap lintas batas.
Menurutnya, terdapat laporan mengenai sejumlah perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan kelompok usaha di luar negeri. Oleh sebab itu, penelusuran struktur kepemilikan hingga pemilik manfaat (beneficial ownership) menjadi bagian penting untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi dilakukan secara objektif.
“Kita memahami perhatian negara-negara tetangga terhadap persoalan kabut asap. Namun, perlu dipahami pula bahwa terdapat perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan kelompok usaha di luar negeri. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penegakan hukum, dan kita berharap semua pihak, termasuk negara tetangga, dapat bekerja sama memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab lingkungannya tanpa memandang asal negara,” tuturnya.
Selain aspek penegakan hukum, Yulisman mendorong Kementerian Lingkungan Hidup bersama instansi terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan, terutama yang beroperasi di kawasan rawan karhutla.
Penguatan sistem pencegahan, pemantauan aktivitas usaha, serta evaluasi pelaksanaan kewajiban lingkungan dinilai perlu dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, upaya penanganan karhutla dapat berjalan sejak tahap pencegahan, bukan hanya ketika kebakaran telah terjadi.
“Perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari tata kelola investasi yang berkelanjutan. Kita ingin kegiatan ekonomi terus berkembang, tetapi pada saat yang sama masyarakat terlindungi dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Karena itu, pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan serta pemulihan lingkungan,” pungkas Yulisman.
Melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan kewajiban pemulihan, Yulisman berharap penanganan karhutla dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem dan kegiatan ekonomi.