Soedeson Tandra Dorong Perlindungan Pihak Ketiga dalam RUU Perampasan Aset

Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra menilai aspek perlindungan terhadap pihak ketiga (third party) yang beritikad baik perlu menjadi perhatian dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Menurutnya, pengaturan tersebut penting agar kewenangan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi tidak mengabaikan hak kepemilikan warga negara yang memperoleh aset secara sah.

Soedeson mengatakan persoalan perampasan aset menjadi kompleks ketika suatu benda telah berpindah tangan dan dimiliki oleh pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Karena itu, mekanisme perampasan perlu mempertimbangkan status kepemilikan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki itikad baik.

“Kalau kita bicara mengenai perampasan, khususnya aset, kita bicara mengenai in rem, mengenai benda. Nah, tadi teman-teman mahasiswa ini kan bicara mengenai pihak ketiga yang beritikad baik. Ini persoalan susah (terkait perampasan asset) yang sedang kita hadapi,” ujar Soedeson dalam RDPU pembahasan masukan terkait RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

RDPU tersebut menerima masukan dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Said Karim, Romli Atmasasmita, serta Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Soedeson menjelaskan persoalan perampasan aset tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum mengenai kepemilikan dan perpindahan hak atas suatu benda. Dalam hukum perdata, kesepakatan antara para pihak tidak serta-merta berarti hak milik telah berpindah karena proses peralihannya bergantung pada ketentuan yang berlaku terhadap masing-masing jenis aset.

Kompleksitas tersebut juga berkembang seiring beragamnya bentuk kepemilikan, mulai dari benda bergerak dan tidak bergerak hingga aset berwujud dan tidak berwujud. Perkembangan teknologi turut menghadirkan bentuk kepemilikan baru yang membutuhkan pemahaman hukum secara lebih komprehensif.

“Kalau kita bicara hukum perdata, kita selalu dua tingkat. Kesepakatan memang sah, tetapi berpindahnya hak milik belum tentu. Kalau benda bergerak, tergantung levelling-nya. Benda tidak bergerak, seperti tanah, diatur melalui proses balik nama,” jelas Soedeson.

Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme peralihan hak penting agar proses perampasan aset tidak mengabaikan kedudukan hukum pihak yang memperoleh atau memiliki aset secara sah.

Kejelasan mengenai status kepemilikan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam merumuskan mekanisme perampasan aset, terutama ketika aset telah berpindah kepada pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Soedeson juga menilai kewenangan negara untuk memberantas korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara perlu berjalan seimbang dengan kewajiban menghormati hak warga negara serta prinsip-prinsip hukum.

“Negara diberikan hak untuk memberantas tindak pidana korupsi, memberantas unsur-unsur yang menggerogoti kekayaan negara. Tetapi di sisi yang lain, warga negara juga harus dilindungi,” tegasnya.

Karena itu, pembahasan RUU Perampasan Aset dinilai perlu mencermati pengaturan mengenai status kepemilikan, mekanisme peralihan hak, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Kejelasan ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung efektivitas upaya pemberantasan korupsi.

Soedeson berharap masukan dan kajian hukum yang mendalam dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi tersebut. Dengan perumusan yang cermat, instrumen perampasan aset diharapkan mampu melindungi kepentingan negara tanpa mengabaikan hak pihak lain.

“Tentu dengan tanpa mengabaikan hak pihak lain yang secara hukum berhak atas aset yang dimilikinya,” pungkasnya.

Scroll to Top