Jember — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar M. Nur Purnamasidi menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan yang berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan dan kepastian status guru honorer.
Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Bang Pur saat membuka kegiatan Akselerasi Digitalisasi Pembelajaran Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 di SMK Sunan Ampel, Kecamatan Sukorambi, Jember, Sabtu (24/10/2026).
Bang Pur mengenang sejumlah perdebatan dalam rapat kerja bersama Nadiem Makarim ketika menjabat Menteri Pendidikan. Salah satu isu yang menjadi perhatiannya saat itu adalah kebijakan afirmasi bagi guru honorer agar memperoleh kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam salah satu pembahasan, Nadiem sempat mempertanyakan apakah anggota DPR menginginkan anak-anak mereka dididik oleh guru yang dinilai tidak kompetitif.
Bang Pur mengatakan dirinya tidak mempersoalkan pentingnya kompetensi tenaga pendidik. Namun, ia meminta agar ukuran kompetensi yang digunakan memiliki tolok ukur yang jelas sehingga persoalan tersebut dapat dibahas secara lebih objektif.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan nasional harus tetap memperhatikan para guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Selain peningkatan kompetensi, para guru juga membutuhkan kepastian status kepegawaian serta kesempatan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Kepedulian tersebut juga berangkat dari pengalaman pribadinya. Pada 1997, Bang Pur pernah bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) di Jember dengan honor sebesar Rp35 ribu setiap bulan, ketika dirinya telah berkeluarga dan memiliki seorang anak.
Pengalaman tersebut, menurutnya, membuat persoalan guru honorer tidak hanya dipandang sebagai isu kebijakan di parlemen, tetapi juga persoalan yang pernah dirasakannya secara langsung.
Ia menilai pembenahan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademik dan peningkatan kualitas pembelajaran. Kesejahteraan, kompetensi, serta kepastian masa depan tenaga pendidik juga perlu menjadi bagian dari agenda peningkatan mutu pendidikan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur Dr. Roni Indra mengatakan program digitalisasi pendidikan harus memberikan dampak nyata terhadap proses belajar mengajar dan tidak berhenti pada penyediaan perangkat teknologi.
Roni menjelaskan terdapat empat agenda transformasi pendidikan yang tengah didorong pemerintah, yakni pembangunan dan revitalisasi infrastruktur sekolah, transformasi pembelajaran dan asesmen, profesionalisasi guru, serta penguatan pendidikan karakter.
Transformasi pembelajaran juga mencakup penerapan pembelajaran mendalam serta pengenalan mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Keberhasilan pembelajaran itu tentu dominasinya ada di tangan Bapak dan Ibu semuanya,” ujar Roni di hadapan para peserta.
Ia menilai keberhasilan program pendidikan harus diukur dari perubahan yang dirasakan peserta didik. Bantuan perangkat maupun fasilitas sekolah tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
“Aksi nyata yang kami tunggu adalah bagaimana kualitas pembelajaran dari anak didik kita itu meningkat,” tegasnya.
Roni berharap sinergi antara Komisi X DPR RI, BBPMP Jawa Timur, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dapat memperkuat pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai kebutuhan sekolah.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tulus Mujiyanto mengapresiasi pelaksanaan program akselerasi digitalisasi pembelajaran sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Ia mengajak para guru memanfaatkan perangkat pembelajaran digital yang telah disediakan pemerintah, termasuk Chromebook dan layar interaktif, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi.
“Bagaimana perangkat yang sudah diberikan pemerintah ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru untuk membuat pembelajaran lebih menarik,” ujarnya.
Selain program digitalisasi, Kabupaten Jember juga mendapatkan dukungan revitalisasi untuk sekitar 124 satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK.
Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk pembenahan ruang kelas, laboratorium, serta perpustakaan.
Peningkatan mutu pendidikan di Jember dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, perbaikan fasilitas sekolah, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran agar berbagai program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi pendidik dan peserta didik.